from the fingertips

Duit untuk desa

2010-06-14T20:30:00.000-07:00

Catatan: berhubung versi akhir yang dimuat di harian Kontan belum tersedia, ini adalah naskah versi yang saya kirim, sebelum diedit oleh redaksi. Judul asli tulisan ini adalah 'Semiliar maksud baik untuk desa.' Oleh redaksi diubah menjadi 'Duit untuk desa.'

Kontan -- Di sebuah sajaknya, almarhum Rendra pernah menulis, “Kami ada maksud baik. Dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa?”

Pertanyaan itu pantas diajukan pada anggota DPR, terutama dari Partai Golkar, yang sedang giat mendorong pemerintah mengalokasikan Rp 1 Miliar untuk tiap desa dan kelurahan tiap tahun. Ini adalah manuver cadangan partai beringin setelah usulan Dana Aspirasi Rp 15 Miliar per daerah pemilihan sejauh ini tidak disambut positif. Usulan ini sendiri tengah dikaji dalam pembahasan RUU Pemerintahan Desa yang salah satunya memandatkan 10 persen APBN tiap tahun dianggarkan untuk pembangunan desa. Ada sekitar 71 ribu desa di Indonesia. Dari situ keluarlah angka Rp 1 Miliar per desa.

Saya akan berbaik sangka, mereka punya maksud baik untuk mendorong pembangunan di desa. Tapi dalam teori kebijakan publik, maksud baik saja sering tidak cukup jadi dasar sebuah program atau kebijakan. Kita perlu memastikan bahwa usulan itu memenuhi kriteria efisiensi, efektifitas dan keadilan.

Karena belum ada proposal yang konkrit soal bagaimana proses penganggaran, penyaluran dan penggunaan dana tersebut, saya belum bisa menerima atau menolak usulan itu. Tapi saya akan melontarkan sejumlah pertanyaan dan isu yang bisa muncul.

Pertanyaan pertama adalah apakah seluruh dana dibagi sama rata pada seluruh desa dan kelurahan? Ini akan punya implikasi pada soal adalah keadilan dan pemerataan. Tigapuluh tujuh persen desa dan kelurahan berada di Jawa. Artinya, hampir 40 persen alokasi dana itu akan kembali ke Jawa. Ini tentu tidak sejalan dengan ide pemerataan pembangunan ke luar Jawa, khususnya Indonesia Timur.

Masih terkait dengan soal keadilan, apakah adil jika seluruh desa mendapat alokasi seragam? Artinya kita menganggap sama tantangan yang dihadapi oleh desa berpenduduk padat dan sedikit, yang tingkat kemiskinannya tinggi atau rendah, yang wilayahnya luas atau sempit, yang hambatan alamnya besar dan kecil, atau yang relatif sudah maju dan yang masih terbelakang.

Kedua, sudahkah kemampuan desa mengelola dana diperhitungkan. Berapa banyak desa di Indonesia yang pernah mengelola anggaran desa hingga Rp 1 Miliar? Untuk tipikal sebuah desa di Jawa saja, volume anggaran desa berkisar dari Rp200-600 juta per tahun. Tanpa kesiapan dan kelembagaan yang jelas untuk mengelola dana yang begitu besar, maksud baik itu tak akan efektif diterjemahkan jadi kegiatan yang produktif. Ini bisa mendorong pola pemakaian ‘kejar tayang’ – yang penting dana terpakai. Kemungkinan lain adalah elite capture, dominasi elit desa dalam menentukan bagaimana dana digunakan. Yang lebih buruk adalah makin suburnya praktek korupsi desa.

Isu ketiga, dalam teori ekonomi dikenal adagium ‘pelaku ekonomi bergerak atas dasar insentif. Insentif yang salah akan membawa hasil yang tidak optimal. Itulah mengapa dalam berbagai literatur empiris, dana yang diberikan secara gratis adalah resep kegagalan. Untuk mengatasinya, pemberi dana harus memasang beberapa kondisi dan kriteria siapa yang bisa mendapat dana, dan penggunaan seperti apa yang dibolehkan. Calon penerima harus bisa menunjukkan proposal yang feasible, serta bukti bahwa desa bersangkutan punya kapasitas untuk menjalankannya.

Perlu ada target spesifik yang harus dicapai. Implikasinya, harus ada proses evaluasi yang berujung pada konsekuensi tertentu bagi desa yang tidak memenuhi target itu. Skema ini bisa dipadukan dengan beberapa aspek lain. Kompetisi, dimana hanya proposal terbaik yang akan mendapat alokasi dana. Peran aktif masyarakat, bukan hanya elit desa yang terlibat penyusunan dan pelaksanaan kegiatan. Dan bimbingan dari pusat kepada desa penerima dana.

Tunggu dulu. Hal-hal di atas sebenarnya sudah dijalankan oleh pemerintah lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Bukan berarti PNPM adalah program sempurna tanpa kekurangan. Intinya, ada sebuah program yang sudah berjalan dan memiliki mekanisme dan perangkat kelembagaan cukup kuat. Kenapa tidak berangkat dari yang sudah ada ketimbang memulai debat tentang sebuah skema baru yang belum konkrit? Kalaupun skema baru itu hendak mengoreksi mekanisme yang sudah ada, harusnya perdebatan dimulai dari identifikasi apa saja kekurangan yang ingin dikoreksi. Bukan dengan melontarkan sebuah gagasan yang sumir di banyak aspek kecuali angka 1 Miliar per desa.

Apakah para politisi Golkar yang giat mendorong ide ini tidak mengetahui keberadaan PNPM? Saya ragu. Karena cikal bakal PNPM sudah dimulai sejak akhir ‘90an ketika masih bernama Program Pembangunan Kecamatan (PPK). Dan PNPM sendiri diluncurkan di era Kabinet Indonesia Bersatu I, ketika mantan ketua umum Golkar masih menjadi Wapres dan ketua umum sekarang menjadi Menkokesra.

Maksud baik tentu selalu kita hargai. Tapi tentu kita juga berhak bertanya, “Lantas maksud baik saudara untuk siapa?”

Ini bukan soal Sri Mulyani...

2010-05-09T20:26:00.000-07:00

Majalah Tempo -- EKONOMI Indonesia tidak akan kolaps dengan perginya Sri Mulyani. Indonesia juga tidak akan kiamat. Namun kita menyia-nyiakan momentum untuk memperbaiki ekonomi dan kelembagaan atas nama proses politik. Betul, kita menginginkan DPR yang kritis, tapi bukan DPR yang berlomba ingin tampil cuma untuk menunjukkan eksistensi seperti sekarang ini.

Proses Panitia Khusus Bank Century dan sesudahnya telah menjadi ajang perburuan tukang sihir, bukan pencarian kebenaran. Bahkan ada tendensi menjadi ajang untuk menutupi kebenaran. Sikap anggota Pansus yang membela Misbakhun menunjukkan hal itu. Padahal terkuaknya kontribusi Misbakhun dalam kejatuhan Century adalah buah dari proses Pansus. Artinya, pengusutan Misbakhun adalah konsekuensi logis dari Pansus. Tapi Pansus justru menjilat ludahnya sendiri.

Ini bukan soal Sri Mulyani. Ini persoalan sinyal yang salah.

Sri Mulyani memang perkecualian, baik sebagai akademisi, birokrat, maupun politikus. Tapi bukan berarti ia tak tergantikan. Indonesia tak akan kekurangan stok sumber daya manusia untuk menjadi Menteri Keuangan. Masalahnya, setelah berbagai perlakuan yang diterima Sri Mulyani, apakah yang mampu akan mau? Apakah yang mau adalah mereka yang mampu?

Proses Pansus menunjukkan: kalau Anda pejabat yang harus mengambil keputusan penting dalam waktu singkat dengan informasi terbatas, jangan lakukan apa pun! Ekonomi mungkin anjlok. Tapi konsekuensi terjelek buat Anda adalah reputasi. Itu pun bisa Anda perbaiki: tuding kapitalisme global, neoliberalisme, badan-badan internasional, atau Mafia Berkeley. Sebaliknya, kalau Anda mengambil keputusan yang perlu dan benar, risiko yang Anda hadapi adalah hukuman politik.

Saya juga khawatir ada sinyal lain yang dibaca para petualang politik: bullying itu efektif. Kalau Anda kalah dalam pemilu, kalau Anda kurang pandai, atau kalau kepentingan Anda terganggu oleh keberadaan seorang yang bersih, jangan cemas. Ganggulah hingga ia gerah dan pergi.

Ada kekhawatiran lebih besar. Di masa depan, kita akan sulit mendapatkan orang bersih, baik, berani bertarung, punya komitmen, dan bersedia menjadi pejabat publik. Selama ini kita acap berbicara tentang pentingnya institusi yang kukuh, kepemimpinan yang kuat, dan sebagainya. Kini kita dihadapkan pada situasi mirip Hukum Gresham pada abad ke-19: bad money drives out good money. Dalam konteks sekarang, bad guys drive out good guys.

Ini bukan soal Sri Mulyani. Ini persoalan akal sehat yang tercederai.

Pansus Century sejak awal adalah pelecehan terhadap akal sehat. Orang-orang tanpa akal sehat lebih suka mendengar sesamanya. Mereka lebih tekun menyimak "pakar" yang sejalan dengan konstruksi logika yang mereka bangun ketimbang mencerna pandangan ahli yang berbeda pendapat. Lucunya, suara para "pakar" ini di depan Pansus berbeda dengan pendapat mereka pada 2008 tentang krisis.

Pansus juga mendasarkan kesimpulan mereka pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Entah mengapa mereka lupa, audit BPK atas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2008 berstatus "wajar tanpa pengecualian". Padahal, lebih dari Rp 5 triliun sudah dikucurkan LPS untuk Century ketika audit ini diserahkan ke DPR periode 2004-2009. Para anggota Pansus tentu tidak peduli. Yang penting justifikasi telah mereka peroleh.

Ini bukan soal Sri Mulyani. Ini persoalan gagasan yang harus berlanjut.

Sri Mulyani akan pergi. Selama ini, ia menjadi ikon "pemersatu" orang-orang berakal sehat, yang ingin melihat reformasi birokrasi berjalan, yang ingin melihat ekonomi Indonesia bangkit di atas fondasi kelembagaan yang kuat. Namun kita tidak bisa berlama-lama kaget. Pun kita tidak bisa terlalu lama menyumpahi mereka yang mendorong dan membiarkannya pergi.

Jadikan ini sebagai anugerah: ternyata ada banyak orang yang berpikiran sama soal pembenahan institusi, reformasi birokrasi, antikorupsi, dan pentingnya akal sehat. Kini kita harus membuktikan bahwa semua ini dipersatukan oleh gagasan, bukan figur. Karena itu, jangan memberikan ruang buat para oportunis politik membajak wacana dan agenda. Ada beberapa agenda penting.

Pertama, penunjukan Menteri Keuangan baru. Jangan biarkan ini menjadi ajang transaksi politik. Kita harus memperhatikan betul siapa calonnya, bagaimana rekam jejaknya, dan yang tak kalah penting, siapa yang mencalonkan, good guys atau bad guys. Masyarakat perlu mengirim sinyal mendukung Menteri Keuangan baru yang bersedia melanjutkan reformasi yang sudah dikerjakan Sri Mulyani.

Kedua, tetap suarakan optimisme bahwa Indonesia tak akan runtuh tanpa Sri Mulyani. Tapi beberapa hal harus dibereskan. Salah satunya, jangan biarkan lagi proses bullying politik berlanjut. Sepeninggal Sri Mulyani, jangan sampai penggantinya, Wakil Presiden Boediono, juga para pimpinan KPK, jadi sasaran bullying.

Ketiga, kelompok menengah dan kalangan profesional perlu mengawal kelanjutan reformasi kelembagaan yang sudah dilakukan Sri Mulyani. Dukungan ini penting untuk menciptakan demand atas reformasi dan antikorupsi. Tanpa peran konkret dari kelompok menengah, reformasi kelembagaan hanya akan berputar sebatas wacana politik dan aktivisme.

Keempat, gunakan senjata dalam demokrasi: suara. Catat dan ingatlah baik-baik perilaku partai dan politikus DPR yang selama ini membuat keruh suhu politik. Hukum mereka pada 2014.

Sekali lagi, ini bukan persoalan Sri Mulyani. Ini persoalan Tanah Air, persoalan kita.

Obama setelah Obamacare

2010-03-29T23:12:00.000-07:00

Jakartabeat.net -- Ibarat sepakbola, UU Kesehatan yang baru adalah gol balasan menit terakhir leg pertama. Ini membuat pemerintahan Obama tetap ada dalam pertandingan. Tapi ini belum memastikan kemenangan, dan membuat pertandingan leg berikutnya akan panas.

Dengan suara populer 53 persen di pemilu serta dominasi Demokrat baik di Senat dan DPR, kelihatannya Obama akan punya pemerintahan yang efektif. Tapi kenyataannya tidak begitu. Berhasil tidaknya proposal reformasi kesehatan gol menjadi legislasi jadi sangat menentukan, mengingat sejak awal Obama sudah mempertaruhkan bagian terbesar modal politik yang ia punya.

Problem

Lepas dari besarnya aspek politik terkait pembahasan RUU Kesehatan, reformasi kesehatan memang mendesak buat AS. Ada dua masalah utama: banyaknya penduduk tanpa asuransi, dan tingginya biaya kesehatan.

Ada sekitar 47 juta penduduk AS (15 persen dari populasi) yang tidak terlindung oleh asuransi kesehatan. Ini menjadikan AS negara maju tanpa akses universal pada jaminan kesehatan. Kendala biaya adalah alasan utama. Individu dari keluarga berpendapatan rendah adalah yang paling kecil peluangnya untuk punya asuransi kesehatan. Namun cukup banyak penduduk yang mampu tapi memilih untuk tidak punya asuransi, karena memang tidak ada kewajiban untuk itu. Masalahnya, yang memutuskan tidak punya asuransi adalah mereka yang sehat. Artinya, tingkat kesehatan pemilik asuransi jadi makin rendah, mendorong biaya premi asuransi jadi makin tinggi.

UU Kesehatan yang baru mengatur beberapa hal untuk meningkatkan cakupan asuransi kesehatan. Kompunen utamanya adalah mandat individu: semua penduduk AS wajib punya asuransi kesehatan, atau menghadapi denda antara 1-2 persen dari pendapatan. Mandat ini penting untuk memaksa penduduk sehat masuk ke pool asuransi sehingga biaya premi bisa turun. Penduduk berpendapatan rendah akan disubsidi lewat ekspansi program Medicare dan Medicaid.

Perusahaan (kecuali industri kecil) akan diwajibkan untuk menyediakan asuransi buat karyawan. Selain itu perusahaan asuransi dilarang menolak konsumen atas dasar kondisi kesehatan sebelum membeli polis. Anak bisa ikut polis orang tua hingga usia 26 tahun.

Sebaliknya problem kedua, biaya tinggi, hampir tidak disentuh. Sistem kesehatan AS adalah yang termahal di dunia. Tahun 2007, pengeluaran kesehatan mencapai 16 persen PDB. Negara maju lainnya tidak sampai 11 persen. Pengeluaran per orang mencapai 7.400 Dolar AS. Ironisnya, dengan tingkat pengeluaran sebesar itu, indikator-indikator kesehatan AS adalah salah satu yang terburuk untuk ukuran negara maju.

Mengapa biaya kesehatan demikian mahal? Penyebab utama adalah adanya kegagalan pasar: informasi yang asimetris antara produsen dan konsumen. Sebenarnya hampir dimanapun pasar sektor kesehatan bersifat supply-driven. Dokter, rumah sakit, industri farmasi dan alat kesehatan lebih menentukan layanan dan prosedur kesehatan seperti apa yang diterima konsumen, yang mahal tapi belum tentu diperlukan. Tapi di AS kondisi ini terjadi secara lebih ekstrem karena tiga hal.

Pertama, insentif yang besar bagi industri farmasi alat kedokteran dalam menemukan produk atau teknologi. Ini memang membuat teknologi kesehatan di AS yang paling maju, tapi dengan sebagian besar biaya yang dibebankan pada konsumen. Kedua, dokter dibayar berdasarkan prosedur yang dijalankan, bukan dari keberhasilannya menyembuhkan pasien. Ketiga, besarnya potensi ganti rugi jika terjadi gugatan dari pasien yang tidak puas mendorong dokter menjalankan prosedur atau memberikan obat tambahan untuk mengurangi risiko.

Pilihan antara menyelesaikan problem akses atau biaya lebih dulu jadi satu hal yang membedakan posisi politik Demokrat dan Republik. Politisi Republikan umumnya berpendapat masalah biaya adalah problem yang lebih perlu dapat prioritas. Untuk menekan biaya, yang diperlukan adalah kompetisi antara penyedia jasa kesehatan, termasuk dibukanya persaingan antarnegara bagian. Selain kompetisi, biaya asuransi harus lebih banyak ditanggung oleh individu, bukan perusahaan apalagi negara, karena itu akan mendorong overinsurance.

Sebagai perbandingan, waktu kampanye presiden 2008 kandidat Partai Republik John McCain tidak ingin mewajibkan individu untuk punya asuransi. Ia menawarkan pemotongan pajak individual sebagai insentif untuk membeli polis. McCain bahkan lebih progresif dari posisi kebanyakan politisi Republik. Ia mendukung impor obat dari Kanada serta negosiasi potongan harga obat untuk program Medicare, dua hal yang selama ini ditentang oleh Republik

Ke depan.

Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan pada 2019, 32 dari 47 juta penduduk tanpa asuransi akan terlindungi. Belum mencapai ‘akses universal’, tapi itu berarti kenaikan akses dari 85 persen jadi 94 persen penduduk.

Tapi nampaknya problem biaya kesehatan belum akan teratasi. Demikan halnya dengan dampak reformasi kesehatan terhadap anggaran pemerintah. Perhitungan Komisi Anggaran Senat, pemerintah akan menghemat sekitar 138 milyar Dolar AS dalam sepuluh tahun ke depan dibandingkan skenario dasar. Tapi banyak ekonom tidak yakin dengan perhitungan ini. Pengalaman reformasi serupa di Massachusetts menunjukkan mandat individu memang berhasil meningkatkan akses hingga mendekati universal. Tapi setelah empat tahun, negara bagian itu menghadapi tekanan pada anggaran yang cukup serius.

Memang dalam jangka panjang, dengan makin banyaknya penduduk yang memiliki asuransi kesehatan, tingkat kesehatan secara agregat akan meningkat. Artinya pengeluaran kesehatan dan premi asuransi juga akan turun. Tapi hipotesis ini pun masih harus diuji. Studi yang pernah dilakukan oleh RAND Corporation di awal ’90an menyimpulkan bahwa asuransi gratis (artinya, biaya kesehatan ditanggung bersama oleh pembayar pajak) tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam indikator kesehatan.

Secara politik, kemenangan mengegolkan UU Kesehatan bisa jadi kemenangan mahal buat Obama dan Partai Demokrat. UU ini adalah produk legislasi yang sangat partisan – tidak satupun Republikan di Senat dan DPR memberikan suara ’ya.’ Bandingkan dengan legislasi Medicare dan Medicaid di tahun 1965, UU Kesejahteraan di era Clinton di tahun ’90an, bahkan program No Child Left Behind di era Bush.

Ujiannya adalah pemilu sela bulan November tahun ini. Banyak prediksi mengatakan Demokrat akan kehilangan banyak suara di Senat maupun DPR. Kekalahan ini diperkirakan justru memperkuat soliditas di Partai Republik. Sebagian Demokrat konservatif yang tidak ingin pemerintah jadi terlalu besar juga mungkin akan memberi suara pada kandidat Republik. Kemenangan Scott Brown di Massachusetts bisa jadi preseden. Sebaliknya, pendukung Demokrat berhaluan kiri merasa kecewa karena reformasi kesehatan Obama tidak menyentuh soal pemebentukan asuransi komersial milik pemerintah.

Kalaupun benar Republik menang dan menguasai Kongres, kecil kemungkinan reformasi kesehatan akan dianulir. Pemilih tidak akan mendukung ide dicabutnya mandat individu, atau kembali membolehkan perusahaan asuransi menolak individu yang punya masalah kesehatan.

Tapi besar kemungkinan kita akan melihat politik Washington yang makin terbelah. Memang politik partisan bukan salah Obama. Kecenderungan itu sudah terjadi, terutama sejak era Bush. Tantangan buat Obama adalah apakah ia akan dikenang sebagai presiden yang berhasil mengakhiri atau memperkuat politik partisan itu.

Reformasi kesehatan Amerika Serikat

2010-03-29T19:10:00.001-07:00

Koran Tempo -- Lepas dari pro-kontra, disahkannya UU Kesehatan oleh Presiden Barack Hussein Obama adalah momen historis. Reformasi kesehatan, terutama perluasan akses pada asuransi, selalu jadi isu politik utama. Kedua partai, Demokrat dan Republik, selalu mengklaim punya agenda reformasi. Tapi sejak Lyndon Johnson meluncurkan program Medicare dan Medicaid di tahun 1965, tidak pernah ada program reformasi yang berhasil. Clinton pernah mencoba di tahun 1993, tapi gagal karena politik partisan.

RUU Kesehatan yang baru hanya tinggal selangkah lagi disahkan menjadi UU. Setelah DPR (House of Representatives) AS menyetujui versi RUU Kesehatan yang disusun oleh Senat, tahap selanjutnya lebih menjadi formalitas. Hanya perlu 51 dari 100 Senator untuk setuju sebelum RUU dibawa ke Gedung Putih untuk ditandatangani presiden.

Kemenangan di DPR adalah momen awal program reformasi kesehatan yang digagas Obama selama kampanye. Buat AS, reformasi kesehatan memang mendesak. AS adalah satu-satunya negara maju yang tidak memiliki akses universal atas jaminan kesehatan buat. Ada 47 juta penduduk (15 persen populasi) yang tidak punya asuransi kesehatan. Harga yang mahal dan tidak adanya mekanisme yang mewajibkan individu untuk punya asuransi jadi sebab utama. Selain akses, layanan kesehatan di AS juga yang termahal di seluruh dunia. Ironisnya, indikator kesehatan AS termasuk yang terburuk untuk standar negara maju.

Dengan suara populer 53 persen dan dominasi Demorat baik di Senat dan DPR, kelihatannya jalan buat Obama akan mulus. Tapi ternyata kenyataan tidak semudah itu. Dari awal politisi Republik solid menentang proposal Obama. Memang sebagian didasarkan pada retorika yang tidak berdasar: ‘Obamacare’ adalah proposal sosialis yang akan membawa AS jadi Kuba atau Soviet. Sebagian beranggapan Obamacare adalah nasionalisasi sistem kesehatan. Tapi ada beberapa poin yang valid, seperti kalkulasi biaya yang diperlukan dan seberapa jauh pasar asuransi komersil swasta akan terganggu dengan adanya asuransi komersil pemerintah.

Belajar dari kegagalan Clinton di tahun 1993, Obama menghindari keterlibatannya di manajemen mikro. Tujuannya, supaya proposal reformasi kesehatan tidak selalu diasosiasikan dengan dirinya secara pribadi. Ia membiarkan para politisi Demokrat di Kongres bergulat dengan hal-hal detil.

November 2009, DPR keluar dengan versi awal RUU. Versi ini dinilai masih terlalu mahal, dan tidak netral secara anggaran karena akan menambah defisit anggaran yang dihasilkan sebesar 239 milyar Dolar AS lebih tinggi disbanding scenario dasar dalam sepuluh tahun ke depan, meski sudah memasukkan kenaikan pajak. Sebelum Natal, Senat keluar dengan versi kedua yang lebih realistis.

Dalam sistem politik AS, kedua kamar di Kongres harus keluar dengan versi baru gabungan dari keduanya. Lalu masing-masing kamar harus setuju dengan versi RUU yang sama sebelum Presiden bisa menandatangani. Hingga akhir tahun ini masih jadi hal yang mudah karena Demokrat di Senat punya ‘mayoritas super’ – 60 suara. Tanpa ada mayoritas super, fraksi minoritas di Senat bisa memblok setiap inisiatif RUU dengan terus memperpanjang debat untuk menunda pengambilan suara (filibuster).

Masalahnya, di bulan Januari 2010, satu kursi Demokrat dari Massachusetts milik mendiang Ted Kennedy jatuh ke tangan Scott Brown, politisi Republik. Ini membuat Republik punya 41 kursi, membuyarkan komposisi mayoritas super.

Strategi harus berubah. Ketimbang menyusun versi baru, Demokrat di DPR berusaha agar DPR menyetujui RUU versi Senat apa adanya. Kalau berhasil, proses berikutnya di Senat hanya perlu mayoritas sederhana, 51 suara, dan itu sudah terpenuhi ketika Senat mengajukan RUU versi mereka, Desmeber. Bulan Februari, RUU versi Gedung Putih keluar. Isinya nyaris sama dengan versi Senat, dengan beberapa perbedaan minor. Artinya, semua sumber daya Demokrat dikerahkan untuk menggolkan RUU. Supaya lebih terlihat bipartisan, Obama meminta Demokrat di Kongres “mempertimbangkan” sejumlah proposal Republik: reformasi UU malpraktek yang selama ini menghantui dokter, mendorong biaya kesehatan yang makin mahal, serta pengawasan kejahatan asuransi.

Tapi ini juga bukan hal mudah. Selain solidnya kubu Republik, tentangan dari dalam Demokrat juga datang. Demokrat konservatif tidak setuju kalau uang pemerintah boleh digunakan untuk membiayai aborsi. Demokrat kiri mempertanyakan mengapa tidak ada poin soal pembentukan perusahaan asuransi milik pemerintah. Hingga saat-saat terakhir menjelang pemungutan suara, kubu Demokrat masih sibuk dengan lobi-lobi internal.

Gabungan antara strategi, disiplin dan soliditas politisi Demokrat serta kepempimpinan Nanci Pelosi di DPR membuahkan hasil. DPR memberikan suara 219 “ya” untuk RUU versi Senat. Seluruh 178 Republiken dan 34 Demokrat, total 212 suara, menolak.

Tentu ini baru awal dari pelaksanaan reformasi sebenarnya. Pemerintahan Obama masih harus menunjukkan mereka bukan sekedar mampu memenangkan pertempuran di Kongres. Tapi bagaimana memenangkan “perang” yaitu memastikan program mereka secara administratif bisa dijalankan. Dan ujian yang sesungguhnya adalah bagaimana reformasi ini bisa memperbaiki indikator-indikator kesehatan penduduk AS.

Greg Mankiw, professor ekonomi Harvard dan seorang Republiken mengingatkan adanya satu ujian lagi: efisiensi. Terlepas dari itu, dalam teori ekonomi, efisiensi dan keadilan adalah pilihan. Pilihan atas salah satu seringkali mengorbankan yang lain. Tantangan buat pengambil kebijakan adalah bagaimana meminimalkan pengorbanan itu. Menurut Mankiw, proyek Obamacare punya potensi menambah tekanan buat defisit anggaran, meski menurut perhitungan internal Senat program ini justru akan mengurangi defisit.

Mankiw tentunya tidak bermaksud merusak pesta. Tapi di setiap pesta, perlu ada orang yang mengingatkan untuk tidak terlalu mabuk sebelum pulang. ***

The US health reform: The lessons for us all

2010-03-28T03:02:00.000-07:00

The Jakarta Post -- A friend grumbled as to why everyone had got so excited about the US healthcare law. It has nothing to do with us. The US Health Law will do nothing about our dysfunctional health and insurance system.

He had a point. The new law will not benefit any Indonesians except those who are on the way to becoming a US resident. But I am afraid he missed one good point: learning how to push a reform agenda.

Here are some lessons we can learn from the recent US healthcare reform debate.

Lesson one: Identify the problems. There’s no point in pushing reform if there are no problems to solve. We need to be specific. It is not enough to say “we want a happier life” or “a healthier society”.

Obama’s proposal aims to solve two main issues: how to provide insurance coverage to 47 million or 15 percent of Americans, and how to curb ever-increasing medical costs.

Lesson two: Identify what caused the problems. Most of the uninsured do not have insurance because they cannot afford it. Some were turned down because of “pre-existing conditions”.

Some lost their insurance when they became unemployed. Some healthy people chose not to purchase insurance. It was an individual choice. But such decisions meant the average health risk of the insured people was higher, bringing the overall premium up.

The reason for the increasing costs is, in short, market failure and misaligned incentives. In the healthcare market, supply dictates demand.

Doctors, the pharmaceutical industry and medical technology companies determine which procedures the patients receive, not so much the other way round. Potential lawsuit costs and lack of competition among providers are considered additional reasons.

Lesson three: Formulate the solutions. This is tricky. There may be multiple solutions, so we have to choose. Our choice will depend on how we see the world, which will affect what we think needs to be fixed first.

In the US, if you are a Republican, most likely you would argue for bringing more competition in the healthcare and insurance markets, fixing the government-run Medicare and Medicaid so they don’t bring the overall costs up, and giving tax incentives for individuals to purchase insurance.

If you are a Democrat, you would call for more regulation instead of competition, force individuals to have insurance through a mandate, require employers to provide health insurance, prohibit insurers from barring individuals with pre-existing conditions, and expand the government insurance scheme.

And if you are a far-left Democrat, you may also ask for a government-owned commercial insurance company (a solution which was left out by Obama).

Personally, I am with the Republicans on many economic issues. But when it comes to the healthcare market, I believe the presence of market failure means we need the government to fix it. But this comes with a caveat: don’t just say, “Markets fail, markets are bad, we need the government”. We also need to say how we want the government to fix it.

Do we want it to set a mandate? To regulate? To finance? Or to directly provide a service? This in itself needs another set of discussions.

This brings us to lesson four: Understand the trade-offs. As Harvard’s Greg Mankiw pointed out, in most cases we will face a trade-off between efficiency and equity. The new US Health Law is heavy on providing equity.

To some extent it will cost the US taxpayers some efficiency, for example the government budget deficit.

The Congress Budget Office said the proposal would actually reduce the deficit from a baseline scenario. But I, like Professor Mankiw, do not really believe it.

Lesson five: Learn from previous successes and failures. There have not been too many success stories to learn from, in fact. Except for Lyndon Johnson’s Medicare and Medicaid launch in 1965.

But Obama clearly learned from Clinton’s failure in 1993, when Clinton got bogged down in micromanagement but failed to find the proper strategy to beat the partisanship.

This time, Obama let the Democrats in Congress wrestle with the details. He distanced himself from the day-to-day process to avoid being a divisive figure.

Lesson six: Be prepared to fight for the proposal politically. We saw how Obama and the Democrat Party threw all their resources at ensuring Congress passed the bill.

It takes arm-twisting and wrestling inside Congress — not only with the Republicans, but also with some conservative and far-left Democrats. But we also saw they were prepared to negotiate terms, make concessions and change their strategy when they lost the Massachusetts Senate seat to Republican Scott Brown.

So far Obama and his party have only succeeded in turning the bill into law. We still wait to see how they will actually implement the reform and meet the targets. That means we can draw more lessons from them, whether it is a success or a failure.

Now, put it into an Indonesian context. True, they are oceans apart, Indonesia and the United States — literally and metaphorically. Our income per capita is barely one-tenth of the Americans.

Currently, only 28 percent of Indonesians have access to some kind of health insurance (the government claimed a higher figure, but it won’t be close to a half).

More than 60 percent live in rural areas, and two-thirds of our workforce is in the informal sector, so we can’t rely on employment-related insurance.

But it should not stop us from thinking of our own. Perhaps universal coverage is a far too ambitious goal in the short term. Perhaps we should allocate our resources more on fixing other pressing problems, like equity in access and quality of services.

Obama has once again given us some lessons and inspiration: yes, they can, so why can’t we?

Aftermath of Century saga

2010-03-12T21:37:00.000-08:00

The Jakarta Post -- Several friends on Facebook questioned the relevance of the “We Believe in Boediono and Sri Mulyani’s Integrity” movement. One of them argued this was not about personal integrity.

This was about a process to find if their decision on the Century case was a mistake, or even if they took any personal advantage from the bailout. They are people of integrity but it does not mean they can do no wrong. This friend, and others, said they had tried to stay neutral in the case.

In truth, it is hard to be neutral. From the beginning, the investigation by the House of Representatives’ inquiry committee on the Bank Century bailout scandal was more like a witch hunt, rather than a real inquiry.

The committee was established under a prejudice that there had been a flow of funds from the bailout to the Democratic Party and President Susilo Bambang Yudhoyono and his running mate Boediono in the July presidential election.

From this prejudice came another: The bailout process was designed to mobilize those political funds. The inquiry then became a way to justify, not clarify, the prejudice they had established earlier.

As professionals without political party backing, Vice President Boediono and Finance Minister Sri Mulyani were easy targets. That’s why, no matter what they argued, that saving Century was necessary to avoid the whole economy and banking system entering a crisis, the House committee did not seem to take it into account.

The majority of committee members were delighted to hear testimonies from former vice president Jusuf Kalla and some economic “experts”, who gave them what they wanted to hear.

Paradoxically, things they said in front of the committee — about being on the verge of economic crisis in late 2008 — were totally different from what they had said back then. All of these recorded in various media archives. With a few click on the Internet, we could compare their accounts now and then.

The committee claimed to base their inquiry on the Supreme Audit Agency’s (BPK) report. But the same institution had earlier given an “OK” status to the Deposit Insurance Agency’s (LPS) 2008 financial report, although the report mentioned that Rp 4.9 trillion (US$531 million) had been disbursed to Century.

The 2004-2009 House received the report without objection. If the committee was being fair, then why didn’t they make this an issue?

Sure, we should separate policy from the individual. But this movement would not have started without the witch-hunting zeal inside and, especially, outside the Parliament building.

We saw protesters burning posters of Boediono and Sri Mulyani, in which they were portrayed as blood (money)-sucking vampires.

To be fair, the House did not start the fire. But it contributed to the damage by throwing gasoline on the flames.

Ironically, after spending all that time, money and energy, the House could not come out with a firm conclusion that there had been any corruption or embezzlement. They concluded the bailout was a mistake, but did not specify why.

They used the words like “allegedly” or “indicated” and recommended the legal authorities take over the case. If this is their only conclusion, then why did we need the committee at all?

It is right that public officials and policy output should be held accountable. The establishment of the committee was aimed as a mechanism of control over executive power, which is guaranteed by the Constitution.

The committee is a learning process in building our democracy. But there are good ways to learn, and there are ugly ways. There is concern that the committee has just shown us the ugly way. I will give three reasons why: It was unfair, wasteful and divisive.

The House committee has sent the wrong signal to future public officials. When in crisis, or in doubt, don’t do anything, even if it is necessary. The personal risk of doing nothing is practically zero.

But if you used your discretion or judgement in an uncertain situation, you risk political punishment. On the other hand, the committee has set a precedent for future political opportunists.

Even if you lose the election, you still have ways to increase your bargaining position or to delegitimize the government.

Furthermore, it has created an illusion to street activists that calling for impeachment against the democratically elected president or vice president is a fine, even heroic, thing to do.

For sure, impeachment is a Constitutional right. But the amended Constitution has clearly outlined the criteria and procedures for impeachment.

It is worrying that the Bank Century saga is taking us nowhere. Maybe somewhere, but is that a place that we really want to go? Now that this drama is currently taking a break, let’s sit back and ask ourselves the question.

Lima Mudarat Pansus

2010-03-08T16:45:00.000-08:00

Koran Tempo -- Terlepas dari kontroversi yang terjadi, proses angket Century menghasilkan beberapa hal positif. Ada sejumlah catatan penting sebagai bahan pembelajaran untuk perbaikan proses pengambilan kebijakan publik di masa depan.

Adakah ruang buat diskresi dalam memutuskan sebuah kebijakan, terutama dalam kondisi yang tidak normal? Ada apa dengan mekanisme dan kualitas pengawasan perbankan, yang sampai sekarang masih dipegang oleh Bank Indonesia? Jika saat rapat KSSK yang kontroversial itu data neraca Bank Century sudah lebih mutakhir, apakah keputusan akan berbeda? Apakah dana LPS merupakan uang negara atau bukan? Ke mana arah penegakan hukum dalam kasus Century?

Penanganan kasus Bank Century lewat panitia khusus memang sebuah proses belajar berdemokrasi dan bernegara.Tapi ada proses yang baik, ada proses yang buruk untuk belajar. Setelah menyaksikan drama Pansus babak pertama, saya menyimpulkan ini adalah proses belajar yang buruk. Mudarat (kerusakan) yang ditimbulkan Pansus lebih banyak dari keuntungan. Ini beberapa mudarat itu.

Pertama, proses yang jujur dan adil tidak terjadi. Pelaksanaan hak angket oleh Pansus lebih menyerupai perburuan tukang sihir. Dari awal, pembentukan Pansus didasarkan pada praduga adanya aliran dana penyelamatan ke Partai Demokrat dan tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono. Dari praduga ini dibangun praduga lain: langkah penyelamatan Bank Century ditujukan untuk kepentingan penyaluran dana politik. Karena itu, sejak awal Pansus terkesan menggiring seluruh proses, bukan untuk mencari kebenaran, melainkan pembenaran atas praduga yang sudah dibuat.

Jadinya, Pansus terlihat tidak berimbang dalam menggali informasi. Pansus tidak pernah meminta keterangan dari kalangan perbankan. Penjelasan Boediono, Sri Mulyani, dan Raden Pardede bahwa keputusan penyelamatan Century adalah langkah untuk menyelamatkan perekonomian dan sistem perbankan negara juga dianggap angin lalu.

Mayoritas anggota Pansus terkesan lebih puas dengan penjelasan mantan wakil presiden Jusuf Kalla dan para “ahli”ekonomi, yang mengatakan hal yang Pansus ingin dengar. Lucunya, apa yang dikatakan Jusuf Kalla dan para “ahli”yang diundang di depan Pansus tentang situasi berkebalikan dengan apa yang mereka katakan menjelang akhir 2008—semua terekam di arsip berbagai media massa.

Demikian juga - fakta bahwa BPK memberikan status “wajar tanpa pengecualian”atas audit keuangan LPS tahun 2008. Padahal saat itu Rp 4,9 triliun sudah dikucurkan untuk Bank Century. Laporan keuangan ini juga sudah diserahkan ke DPR sebelum pertengahan 2009, dan tidak ada komentar apa pun. Kalau Pansus mau jujur dan adil, seharusnya mereka juga mencecar BPK soal ini.

Mudarat kedua adalah polarisasi yang ditimbulkan. Sebelum Pansus terbentuk memang sebenarnya sudah terjadi perbedaan pendapat antara pendukung dan pengkritik penyelamatan. Perdebatan soal betul-tidaknya bailout lalu mengalami transformasi menjadi gerakan menghujat dan membela Boediono-Sri Mulyani. Kita menyaksikan berbagai aksi protes menggambarkan keduanya sebagai drakula koruptor pengisap darah (uang) rakyat, poster wajah mereka diusung lalu dibakar dan diinjak-injak.

Betul, ini bukan semata-mata kesalahan Pansus.Tapi praduga bersalah yang mereka bangun sejak awal dan semangat “berburu tukang sihir”yang mereka tunjukkan jelas membuat perpecahan ini menjadi semakin tajam. Pansus tidak menyalakan api, tapi mereka menyiramkan minyak pada api yang sudah disiapkan untuk Boediono dan Sri Mulyani.

Mudarat ketiga adalah kesiasiaan. Setelah sekian banyak uang,waktu, dan tenaga yang keluar, Pansus tidak bisa membuktikan praduga yang mereka bangun.Tidak ada bukti bahwa ada aliran dana politik. Tidak juga mereka bisa menunjukkan di mana kesalahan Boediono dan Sri Mulyani. Rekomendasi yang keluar masih menggunakan kata-kata “diduga”atau “dianggap”, dan meminta agar proses ini dilanjutkan secara hukum. Kalau itu kesimpulannya, buat apa ada Pansus?

Keempat, Pansus memberi sinyal yang salah: imbalan dari mengambil keputusan yang benar dan perlu adalah vonis politik. Di masa depan, ini akan membuat pejabat publik berpikir sekian kali untuk bertindak cepat dalam situasi krisis. Di sisi lain, ini juga menjadi preseden buat politikus DPR untuk bertindak overacting. Pembentukan

Pansus menjadi strategi baru untuk negosiasi politik atau menggoyang legitimasi pemerintah. Sedikit-sedikit akan ada pansus untuk kebijakan pemerintah yang tidak memuaskan secara politis. Sekarang saja sudah ada ide untuk membuat pansus bagi perjanjian perdagangan bebas (FTA) ASEAN-Cina.

Kelima, Pansus memberikan ilusi buat para aktivis bahwa memakzulkan presiden atau wapres yang sah dan terpilih secara demokratis adalah hal yang wajar, bahkan heroik. Sengaja atau tidak, langsung atau tidak, dengan memberikan ilusi ini, Pansus sesungguhnya telah gagal memberi pelajaran berdemokrasi.

Pemakzulan memang hak konstitusional. Tapi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas mengatur kriteria dan proses pemakzulan. Amendemen ini produk MPR/DPR di era demokrasi yang terpilih secara demokratis. Bahwa ada beberapa aktivis—yang merasa mewakili mayoritas rakyat Indonesia—menyuarakan pemakzulan dari jalanan bukan alasan yang cukup buat pemakzulan. Satu hal yang dilupakan para aktivis, bahwa mereka tidak pernah dipilih lewat pemilu. Artinya, klaim bahwa mayoritas rakyat menghendaki Susilo Bambang Yudhoyono, Boediono, atau Sri Mulyani mundur tidak pernah teruji. Dengan mengklaim sebagai pembawa suara rakyat, mereka yang menghendaki pemakzulan dari jalanan sebenarnya sudah menghina demokrasi itu sendiri.

Saya menghargai pendapat bahwa pembentukan Pansus langkah maju dalam berdemokrasi. Tapi saya khawatir, langkah mundur yang dihasilkan jauh lebih besar. Saat ingar-bingar ini tengah jeda sesaat, ada baiknya kita duduk sejenak dan bertanya: benarkah ini yang kita inginkan?

Wanted: A democratic plus effective government

2009-11-08T16:31:00.000-08:00

The Jakarta Post -- In a paper I wrote two years ago for a seminar on "Ten Years of Asian Crisis", I presented the World Bank's "Government Indicators" as a snapshot for Indonesia's story of institutional changes.

The indicators were calculated based on the survey responses of business players and academics. The indicators consist of six components: voice and accountability, political stability, effectiveness of government, regulatory quality, law enforcement and control of corruption.

If we compare the data in 1996 -the last available year prior to the crisis, Indonesia's scores in 2005 were lower for all components except voice and accountability. This can neatly summarized by the institutional change in post-crisis Indonesia. There has been more democratic government, greater freedom, and less centralized power. However, the process has yet to lead to an effective government.

That explained why, compared to Korea or Thailand, economic recovery in Indonesia was slower, at least for the fi rst fi ve years after the crisis. Things have been much better in the second half of the decade. But still we can't conclude that we already have a really effective government.

Why such a paradox - democracy but not an effective government? Let us identify some major changes in the institutional landscape and power distribution.

First, the balance of political power moved from an executive to legislative heavy one. During Soeharto we had merely a rubber-stamp parliament. After the crisis, the dominant power shifted to the parliament. This was more obvious before 2004, when the MPR had the power to appoint and dismiss the president. Since 2004, the president has been elected by popular vote, and the constitution has been amended to make impeachment more dif-fi cult. But in reality the parliament members still possess signifi cant political power. At the same time they have been heavily criticized for their lack of productivity, effectiveness and cleanliness.

Second, political power has been signifi cantly fragmented. Before 1997, power was concentrated around Soeharto's inner circle. Identifying all patron-client relations used to be easy. After the 1999 election it has become a very diffi -cult task as the multi-party system has made the power more fragmented. As the consequences, during the periods of Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri and Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-part 1, policy decision-making has been driven more by accommodating various political interests. This has also affected how coordination within the government, within departments, even within units in the same department could take place.

Third, fiscal and political decentralization has also shifted the power to local governments. Decentralization has its own benefi ts, but it has resulted in complexities. Inconsistent and often confl icting local regulations and unclear division of authority between levels of government are the most popular complaints.

And fourth, the gap between decision-making at the elite level (ministers) and the bureaucracy at the lower levels. A number of reform initiatives have been stalled in the bureaucracy, which seem to have its own world and logic.

Making the government run more effectively without forgoing democracy and accountability is a big challenge for the SBY-Boediono administration. Two out of four challenges above are under the (central) government's control: bureaucratic reform and decentralization fine tuning. They have to consistently become the government's policy agenda.

The other two circumstances are exogenous to the government: the executive-legislative balance and fragmentation of political power. The government clearly doesn't have the authority to change the current conditions without deviating from the current democratic corridors. But what they need is more an art than science: how to deliver good, effective policies, given the political reality and constraints.

Does the new administration have the capacity to play the game?

Honestly I find it hard to read the proper signals from the recent cabinet announcement. I expected the President would use his huge political capital - 60 percent of popular votes and the majority support in the parliament - to create a no-nonsense and no-compromise cabinet. The cabinet line up is fully what I expected. However, I have to admit that as a columnist who lives outside of the country, I don't have full information on the profi le of the new ministers except a few "old cracks". I have no access to inside stories behind the decision of the appointments either. So I will avoid judging the competence of this cabinet based on inaccurate information.

However, I see two interesting things, at least regarding how economic policies will be decided.

First, Hatta Rajasa's appointment as the coordinating economic minister. This was a surprising decision. I predict we will see a new model on the role of Hatta as the coordinating minister. In the past, this minister who held this position used to play a more technocratic role (except Aburizal Bakrie in the pre-reshuffl e SBY's fi rst term). Hatta may play a more political role as the bridge and communicator between the presidential office, line ministries and the parliament.

Second, the role of Presidential Delivery Unit (UP4), led by Kuntoro Mangkusubroto. Its role will be to set development targets and evaluate the ministers' performances. Many concerns this unit could grow to become a super body. I don't know how valid those concerns are. Of course we all need to make sure that the unit will not conduct its day-to-day business without public accountability. But my impression is that on paper the role if the unit is similar to the National Economic Council (NEC) in the US.

The NEC is responsible for coordinating economic policies and advice to the resident regarding economic issues, making sure that the economic policies and programs are in line with the White House agenda, and monitoring the achievements of the president's economic goals. The current NEC director is Larry Summers, a Harvard Professor and former Secretary of Treasury. It is unusual that such a high profi le academic has become the NEC director. Most of its previous directors were politicians or private sector figures.

A combination of CEM with more political role and UP4, which is responsible directly to the president, is indeed an interesting experiment. Will it be a successful one? I don't know, but I do hope it will. For sure, there is a need to fi nd a new model in making and delivering policies under the more fragmented political power.

If it fails, we will need to worry about the future direction of the institutional reform.

2009 Nobel Economics Prize: What does it mean?

2009-10-18T23:03:00.000-07:00

The Jakarta Post -- I never bet on who will win the Nobel Prize in Economics in any given year. There is no way to predict it. This year’s co-winner, Oliver Williamson, had an odd of 50/1 according to Ladbroke, a UK-based betting house.

The other co-winner, Elinor Ostrom was not even in the betting market as she is a political scientist by profession. If someone placed a bet on them, he or she would be a rich man by now.

I guess no one has ever made a fortune from betting on it. Cornell’s Kaushik Basu once said that he was tipping his mentor Amartya Sen to win the prize for five years in a row. When Sen did win it in 1998, he had given up betting.

In the 1990s, almost everyone predicted that Paul Krugman would win the prize, but just when everybody stopped thinking Krugman would ever win at all, the committee awarded him the prize in 2008.

The common theme of Ostrom and Williamson’s work is economic governance – basically, how economic agents cooperate and coordinate their actions without the presence of the market and market prices.

In traditional economic theory, the market will solve the problem of coordinating actions of individuals with different interests. Market price serves as the guide to aligning individual incentives.

However, not all transactions can and do take place in the market. Sometimes the transaction cost is too high so the benefit from market exchange exceeds the cost. An obvious example is the interactions among family members.

There is no market for my wife and daughter’s smiles, or for my time entertaining them. (Note: This doesn’t mean that there is no self-interest or exchanges in our family; they just don’t happen within the market.)

Another classical example is common property resources, like green pastures, lakes or water wells. Since no one privately owns them, the market will fail to assign the appropriate “price”.

This will lead to excessive consumption and rapid degradation of the environment, the so-called “tragedy of commons”.

The classical solution is to assign the property rights to the resource, either to individuals or the government, which will manage it as public property.

But Ostrom showed that common property does not always lead to the tragedy of commons. In many empirical cases, common property has been well-managed.

Users, in such cases the local community, can both create and enforce rules that prevent overexploitation. These local institutions can work better than the imposed private-ownership or government regulation.

However, this is not a generic conclusion. In some settings, privatization or government regulation may be preferable. The lesson is that we need to better understand how micro and mezzo institutions work.

Oliver Williamson’s work, on the other hand, focused more on firms. His work helped us to understand why there are large firms. The reason is because in larger firms, resource allocation and conflict resolution is cheaper (just like what happens in a family or a common resource).

For example, a firm’s executives will decide how revenues should be distributed among employees or across units.

The firm can set an internal price for transactions among units as opposed to price negotiation with other firms. At the same time, Williamson’s general framework implies that there is a limit for large firms. Large companies exist because they are efficient.

But when the cost of establishing hierarchies gets bigger, or alternatively the cost of engaging in external transaction gets smaller, then there will be less need to be big.

This explained why in the ‘70s firms tended to be big. But in the era of information, the market has become more efficient so the cost of obtaining production inputs externally is as cheap as obtaining internal output. Hence we see the trend of downsizing and outsourcing.

Ostrom and Williamson’s works show us the market is one type of institution in which transaction among agents may take place. There are other institutions that support the market, and in some cases, provide alternatives to it.

Their contribution is to help us understand that different contexts and institutional setting require different types of governance.

In many cases, markets may be missing or may fail to work properly. In such cases, local institutions may still enable agents to coordinate their actions in an efficient way.

Transplanting the market may not be an optimal solution because this local institution may have a better mechanism to reduce transaction costs.

Nevertheless, although the market fails or is missing, government intervention is not always the answer. Different problems require different answers, like Ostrom and Williamson works have shown.

This is not a new thing, of course. Economists have long acknowledged the market has its limitations.

A number of earlier Nobel prizes have been awarded to works on how the market fails; others on how institutions do matter in economic transactions.

Those are, of course, in addition to other awards that show why in many cases the market does work well. Hence, unlike unfair accusations that economists tend to dogmatically believe in the market, there is a greater degree of heterodoxy within economics in how the market is viewed.

The current global situation has put economic science and the profession under the spotlight more than ever. Many people see the current crisis as not just an economic crisis, but also as a crisis of economics as a discipline. Does the Nobel Committee want to send a message by awarding the prize to the two scholars?

If any, here’s one message I can think of: Yes, the market has problems. But we are still unsure what the alternative to the current system is. In the meantime, let’s not vote the market out.

But instead, take a closer look on what happens outside of the market, and see how they can help us understand the problems better.

Membela Pasar

2009-10-15T22:17:00.000-07:00

Liputan6 Online -- Menjelang pengumuman kabinet SBY-Boediono, juga beredar pertanyaan seputar komposisi tim ekonomi. Pertanyaan yang cukup banyak terlontar: apakah SBY-Boediono akan mempercayakan kebijakan ekonomi pada ekonom pembela pasar? Saya tidak tahu apa masalah dengan menjadi pembela pasar. Tepatnya, saya tidak tahu apakah pasar memang perlu dibela (dari apa?). Amartya Sen, pemenang Nobel ekonomi 1998, dalam Development as Freedom menulis, “To be generically against markets would be almost as odd as being generically against conversations between people. . .The freedom to exchange words, or goods, or gifts does not need defensive justification in terms of their favorable but distant effects.”

Artinya, kita semua seharusnya secara intrinsik membela pasar. Tapi, mengapa? Saya coba menuliskan apa yang dimaksud dengan “pasar” dalam teori ekonomi, dan mengapa (mayoritas) ekonom percaya/membela pasar.

* * *

Dalam ilmu ekonomi, “pasar” adalah sebuah mekanisme alokasi dan koordinasi. Alokasi dibutuhkan karena sumber daya terbatas; koordinasi diperlukan untuk mengelola interaksi sekian banyak individu dengan kepentingan berbeda terkait sumber daya yang terbatas itu. Dan, harap diingat, semua ingin memaksimalkan “keuntungan” pribadi dari interaksi tersebut.

Pasar bukan satu-satunya mekanisme alokasi dan koordinasi. Alokasi dan koordinasi bisa dijalankan dalam sistem ekonomi komando atau perencanaan terpusat. Contoh empirisnya adalah berbagai peradaban besar di masa lalu, juga eksperimen Uni Soviet. Adakalanya pasar adalah mekanisme yang dijalankan di tingkat makro, tapi pelaku ekonomi memilih berinteraksi di luar pasar pada lingkup lebih sempit. Contoh paling jelas adalah bagaimana anggota keluarga, komunitas, atau bahkan perusahaan, menyelesaikan problem alokasi dan koordinasi tanpa lewat mekanisme pasar.

Lalu, mengapa pasar? Karena ia menawarkan dua hal: skala dan efisiensi. Mekanisme nonpasar bisa berjalan efektif dalam lingkup yang terbatas, dan saat sesama pelaku bisa saling mengidentifikasi. Jika kondisi ini terpenuhi, semua pelaku bisa menerapkan semacam aturan main informal. Problem akan timbul jika skala transaksi meningkat, jumlah pelaku makin banyak, kepentingan makin beragam, dan intensitas transaksi makin tinggi. Apalagi, jika hubungan antarpelaku makin tidak personal. Solusi nonpasar tidak lagi bisa berjalan efektif.

Ekonomi komando atau perencanaan terpusat, di sisi lain, memerlukan sumber daya yang besar (kekuasaan, aparat, birokrasi) untuk bisa berjalan dan berkelanjutan. Problem lain adalah sistem ini membatasi, bahkan meniadakan, kebebasan individu untuk melakukan transaksi sukarela. Dua problem ini yang menjelaskan mengapa sistem ini tidak bisa bertahan dalam sejarah peradaban manusia.

Mekanisme pasar, sementara itu, mengatasi problem koordinasi dalam skala besar tanpa memerlukan sumber daya yang besar. Selama hak milik terdefinisikan dengan jelas dan individu dimungkinkan melakukan transaksi sukarela, mekanisme pasar akan menuntun para pelaku untuk menemukan titik keseimbangan optimal.

* * *

Bukan berarti mekanisme pasar tidak bermasalah. Pasar tidak selalu eksis. Meski eksis, pasar tidak selalu bekerja sempurna. Ada saja kondisi ketika salah satu asumsi pasar yang sempurna tak terpenuhi. Entah itu adanya eksternalitas, barang publik, skala ekonomi, informasi yang tidak simetris, problem koordinasi, hingga perilaku strategis.

Jika transaksi terjadi dalam pasar yang tidak sempurna, keputusan yang diambil individu bukan yang optimal. Karena informasi yang tidak simetris, misalnya, kita sering membayar terlalu mahal untuk sebuah mobil bekas. Kemungkinan lain, optimal secara individu, belum tentu optimal secara sosial (buat seluruh individu). Problem koordinasi dan barang publik membuat investasi di bidang infrastruktur fisik atau sosial, sebagai contoh, lebih rendah daripada seharusnya.

Jika bekerja dengan baik, pasar juga tidak lepas dari masalah. Isu keadilan distributif adalah problem klasik. Pasar mungkin memberikan hasil transaksi optimal, tapi belum tentu “adil.” Masalah lain terkait dengan asumsi para pelaku yang rasional. Adakalanya faktor kognitif, emosi, dan aspek-aspek psikologis lain mempengaruhi keputusan pelaku pasar secara signifikan. Ini yang menyebabkan proses pencarian keseimbangan pasar bisa gagal, seperti yang sekarang kita lihat di pasar finansial.

* * *

Kalau pasar punya masalah, mengapa ekonom tetap percaya pada pasar? Jawaban sederhananya, karena belum ada sistem lain yang menawarkan solusi lebih baik.

Betul, pemahaman tentang mekanisme pasar itu sendiri perlu terus dikritisi, dikaji ulang, disesuaikan dengan konteks spesifik, dan dimutakhirkan. Kabar baiknya, semua proses ini sudah terjadi, dan masih terus terjadi. Di awal abad 20, pemikiran John Maynard Keynes mengubah paradigma klasik bahwa siklus bisnis bisa diperhalus lewat kebijakan pemerintah. Dekade 1960-1970-an, era Keynesian bisa dibilang berakhir ketika aliran ekspektasi rasional menunjukkan kebijakan pemerintah pada dasarnya tidak efektif karena pelaku ekonomi akan selalu mengantisipasi apa yang akan dilakukan pemerintah dan menyesuaikan perilakunya. Singkat kata, pemerintah tidak perlu repot-repot mengutak-atik ekonomi, cukup menjadi regulator.

Tapi di periode yang hampir sama, lahir juga pemikiran tentang sebab-sebab kegagalan pasar, yang justru menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah bisa membuat pasar lebih efisien. Lalu di dekade 1980-1990-an, berkembang pemikiran bahwa efisiensi dalam pasar tidak bisa dilepaskan dari aspek kelembagaan. Institusi sosial dan politik yang kuat dibutuhkan supaya mekanisme pasar bisa menjamin bahwa insentif individu bisa sejalan dengan kepentingan sosial. Di periode itu berkembang juga studi-studi multidisiplin, yang menunjukkan bagaimana psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu hukum memperkaya pemahaman tentang cara individu mengambil keputusan ekonomi.

Singkatnya, ada keberagaman pemikiran dan heterodoksitas di kalangan ekonom “kaum pembela pasar,” lebih majemuk daripada yang banyak dipersepsikan.

* * *

Ada argumen lain yang sering disampaikan para pengritik mekanisme pasar. Bukan pasar per se yang mereka tolak, tapi pasar tidak boleh dibiarkan tanpa kendali. Dan, itu menjadi tanggung jawab pemerintah.

Milton Friedman pernah mengatakan, dibutuhkan pemerintah yang kuat untuk menjaga kebebasan individu. Implikasinya, pasar yang efisien memerlukan pemerintah. Artinya, secara generik semua setuju bahwa tidak ada dikotomi antara pasar dan pemerintah.

Ketika mulai masuk ke persoalan “mengendalikan” dan “tanggung jawab pemerintah,” analisis mulai jadi rumit dan kita perlu hati-hati. Apa yang dimaksud dengan mengendalikan pasar? Apa instrumennya? Pertanyaan sebelum itu: apa yang membuat pasar harus dikendalikan?

Tak ada jawaban generik. Kebutuhan untuk mengintervensi pasar timbul dari masalah yang spesifik. Untuk itu kita perlu tahu mengapa pasar bisa gagal untuk satu kasus yang spesifik. Keterbatasan akses petani pada kredit dan rendahnya partisipasi sekolah di kalangan miskin adalah dua problem yang dihasilkan kegagalan pasar. Tapi penyebab kegagalan pasar di dua hal itu berbeda, sehingga pendekatan kebijakan yang diperlukan juga berbeda.

Dalam beberapa masalah lain, meski penyebab kegagalan pasar bisa diidentifikasi, solusinya belum tentu berupa intervensi. Contoh agak ekstrem adalah sistem kasta di India yang menjadi sumber sejumlah masalah. Tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa menghapuskan sistem ini hingga sekarang. Tapi pemerintah bisa membuat pasar tenaga kerja bekerja dengan baik, sehingga muncul permintaan tenaga kerja kepada kasta rendah yang memungkinkan mereka memiliki penghasilan yang cukup.

Jadi, sekali lagi, ada masalah apa dengan “pembela pasar”? Atau, kalau tidak suka dengan pembela pasar, siapa yang sebaiknya menjadi anggota tim ekonomi pemerintah? Ekonom atau bukan?

"Political Engagement"

2009-09-14T19:49:00.000-07:00

Liputan 6 Online -- Katakan saya kelewat berpikir positif. Tapi memang banyak alasan untuk optimistis terhadap prospek demokrasi di Indonesia. Di kolom saya sebelum ini (10/8/09), saya menyampaikan sejumlah alasan mengapa Pemilu 2009, dengan berbagai kekurangannya, adalah sebuah prestasi. Pemilu berakhir tanpa kerusuhan atau kekerasan, dan hasilnya mengindikasikan bahwa pemilih Indonesia tidak mendukung sektarianisme dan militerisme.

Seorang rekan, mengingatkan saya pada satu prestasi lain yang dicapai dalam pemilu kali ini. Pihak-pihak yang tidak puas terhadap proses atau hasil Pemilu memilih penyelesaian lewat jalur legal-formal. Ini menunjukkan terjadinya proses penguatan institusi, dalam hal ini institusi penyelesaian sengketa.

Satu hal lain yang juga saya anggap sebagai aspek positif lain dari Pemilu 2009 adalah keterikatan masyarakat pada politik (political engagement) yang makin tinggi. Beda dengan di era Orde Baru, sekarang ini politik sudah bagian dari perbincangan sehari-hari di warung kopi. Orang tidak lagi takut atau sungkan mengungkapkan preferensi politiknya, sesuatu yang di masa lalu bukanlah hal yang mudah dilakukan.

Roby Muhammad (Kolom Liputan 6, 24/8/09) mungkin melihat bahwa, kalau yang jadi ukuran adalah bagaimana SBY-Boediono menjalankan kampanye, proses politik masih terjadi secara elitis dan masih berjarak dari massa akar rumput. Pendapat ini tidak salah. Tapi proses kampanye salah satu pasangan capres-cawapres tidak menggambarkan tingkat political engagement secara keseluruhan. Buat saya, riuh-redah kampanye legislatif mungkin lebih bisa menggambarkan betapa politik bukan lagi konsumsi kelompok elite.

Banyak orang melihat perang spanduk selama kampanye legislatif antara caleg-caleg yang "tidak jelas siapa" sebagai hal yang berlebihan, bahkan "norak." Norak atau kampungan adalah persoalan selera, dan selera adalah subyektif. Yang jelas, itu menunjukkan bahwa akses ke dalam politik semakin terbuka. Memang, antara menjadi caleg dan terpilih menjadi anggota dewan adalah dua hal yang berbeda. Pada akhirnya, perbedaan modal finansial, sosial dan politik akan menentukan siapa yang bisa terpilih atau tidak. Tapi sekali lagi, gambaran besarnya adalah kita menyaksikan sebuah perubahan di mana rakyat kebanyakan yang dulu perannya dalam politik terbatas hanya menjadi obyek yang pasif, menjadi subyek yang lebih aktif .

Bukan berarti proses ini tidak bermasalah. Kita juga melihat banyaknya orang frustrasi karena gagal melaju ke Senayan, atau ke kantor DPRD. Banyak yang sampai dijerat utang, bahkan sampai bunuh diri. Dengan kata lain, kebebasan politik yang terjadi direspon juga oleh orang-orang yang tidak bisa berhitung dengan kemampuan pribadinya untuk berkompetisi. Saya turut prihatin dan simpati pada mereka yang jadi korban keadaan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana proses koreksi bisa terjadi tanpa mengorbankan demokratisasi dan kebebasan yang sudah kita alami? Di sinilah peran partai politik menjadi penting. Di antara sejumlah pekerjaan rumah yang menanti setelah pemilu, penguatan parpol menjadi salah satu agenda utama, kalau bukan terpenting.

* * *

Saya membedakan political engagement dengan tingkat partisipasi dalam pemilu, karena keduanya tidak selalu berkorelasi positif. Yang kedua menggambarkan partisipasi politik secara luas, sementara yang kedua spesifik pada apakah seorang individu memberikan suaranya dalam pemilu. Betul, tingkat non-partisipasi dalam Pemilu 2009 memang tinggi. Tapi bukan berarti masyarakat tidak terlibat dalam politik. Sebaliknya, ingat bahwa di masa Orde Baru tingkat partisipasi selalu mendekati 100 %, tapi tidak berarti political engagement yang tinggi.

Sebagai perbandingan, tingkat partisipasi dalam pemilu nasional di AS selalu rendah, lebih rendah dari di Indonesia. Tapi adalah salah untuk mengatakan bahwa political engagement di sana rendah. Di AS, medium untuk terlibat dalam politik bukan hanya lewat pemilu. Lewat berbagai diskusi publik, pertemuan "balai kota," jajak pendapat, petisi dan sebagainya, masyarakat bisa terlibat aktif dalam politik, tapi karena berbagai alasan tidak datang memberikan suaranya di hari pemilihan.

Dengan argumen serupa, bedakan juga tingkat non-partisipasi dengan "Golput"--sebuah salah kaprah yang sering saya temukan di media massa. Golput di era 1970-an adalah sebuah ekspresi politik untuk menentang dibatasinya preferensi politik, setelah Orde Baru hanya membolehkan sepuluh parpol dalam Pemilu 1971, dan tiga parpol setelah itu. Ada banyak alasan mengapa orang tidak memberikan suara di Pemilu 2009. Protes terhadap pelaksanaan pemilu atau terhadap pemerintah yang sekarang berkuasa adalah salah satu dari berbagai alasan itu. Meski demikian, kondisi di tahun 2009 jelas tidak sama dengan kondisi di jaman Orde Baru karena tidak ada kebijakan rejim yang membatasi pilihan politik. Dan fakta bahwa ekspresi Golput tidak memiliki konsekuensi politik seperti di masa lalu justru menunjukkan bahwa demokratisasi memang terjadi di Indonesia.

Political engagement yang besar adalah modal bagi demokrasi untuk berakar di masyarakat. Kira-kira begitu poin yang pernah diajukan oleh Robert Putnam. Itulah mengapa, seperti saya katakan di depan, saya merasa optimistis dengan prospek demokratisasi di Indonesia.

Betul bahwa kita tetap harus hati-hati. Sulfikar Amir (Kolom Liputan 6, 31/8/09) mengingatkan "bahaya" DPR akan kembali menjadi tukang stempel ala Orde Baru, kalau proyek superkoalisi SBY/Demokrat berjalan sukses. Meski "peringatan" seperti ini tidak bisa kita abaikan, saya tidak melihat bahwa kalaupun terjadi, superkoalisi yang stabil dan permanen di DPR bisa terjalin, karena semua pemain tetap punya insentif untuk menjadi pemain utama, bukan sekadar pinggiran, di tahun 2014. Selain itu, ingat juga bahwa (elite) parpol hanya satu dari berbagai pemain dalam politik. Sejalan dengan political engagement yang meningkat, peran kelompok kepentingan di luar DPR akan memberikan mekanisme chek and balances tambahan bagi proses di dalam.

Demokrasi di Indonesia memang belum sempurna. Tapi melihat apa yang terjadi di Myanmar, langkah mundur bagi demokrasi di Thailand, sinetron demokrasi di Malaysia, dan situasi "ah, sudahlah" di Singapura, kita memang harus mengapresiasi pencapaian diri sendiri.

Mengapresiasi Pemilu 2009

2009-08-10T19:53:00.000-07:00

Liputan 6 Online -- Hajatan Pemilu 2009 usai sudah. Partai Demokrat menjadi kekuatan baru di Senayan. Partai Golkar dan PDIP, pemenang dua pemilu sebelum ini, harus rela kehilangan banyak suara. SBY, presiden RI pertama yang terpilih dalam pemilihan langsung, masih dipercaya untuk menjabat di periode kedua. Bukan hanya itu, ia juga memenangi pemilu dalam satu putaran, konon dengan jumlah pemilih absolut lebih banyak dari Barack Obama.

Banyak yang mengritik kualitas pelaksanaan pemilu 2009. Kisruh terbesar adalah soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Beberapa pihak bahkan menyebut pemilu kali ini sebagai "terburuk dalam sejarah." Sengketa soal DPT dan dugaan kecurangan di sejumlah tempat membuat dua pasangan kandidat yang kalah dalam pemilpres masih belum menerima secara resmi hasil pemilu, bahkan membawa kasus ini ke ranah hukum.

Selain soal administrasi – DPT dan dugaan kecurangan – ada beberapa hal lain juga mewarnai perdebatan soal kualitas dan substansi pemilu 2009 dan proses demokrasi di Indonesia secara umum. Misalnya, soal peran lembaga survei dan konsultan politik dalam mempengaruhi pilihan publik, kualitas para calon legislatif yang bertarung, atau kritik bahwa persaingan antar kandidat, terutama dalam pemilu legislatif, berlangsung secara menggelikan.

Berbagai catatan dan keluhan itu tentu ada benarnya. Tapi jangan kemudian kita terlalu fokus untuk pada sejumlah kekurangan yang spesifik dan lupa mengapresiasi pencapaian besar yang sudah terjadi. Kisruh DPT memang jadi coreng terbesar dalam pelaksanaan pemilu. Namun ini lebih menggambarkan perjalanan yang masih panjang untuk membenahi carut-marut sistem administrasi kependudukan di negara kita, ketimbang sebuah upaya sistematis untuk memenangkan salah satu kandidat. Soal survei, konsultan politik atau perang spanduk dalam kampanye, buat saya itu adalah bagian dari proses belajar yang kita alami.

Banyak alasan bagi bangsa Indonesia untuk bangga dengan pemilu 2009. Bukan soal siapa pemenangnya, tapi pada kenyataan bahwa selangkah demi selangkah proses transisi menuju demokrasi berjalan semakin baik. Sepuluh tahun lalu banyak orang masih meramalkan Indonesia akan bernasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia: bubar dan tercerai-berai. Lima tahun lalu banyak orang masih menganggap bangsa Indonesia masih belum bisa berdemokrasi, dan pemilihan langsung akan membawa Indonesia pada lingkaran kerusuhan etnis dan agama yang tidak berkesudahan. Ketakutan itu, setidaknya sampai hari ini, tidak terbukti.

Selain itu, jika perolehan suara menjadi acuan tentang preferensi "pemilih-tengah" (median voter) di Indonesia atas berbagai isu, maka hasil pemilu 2009 juga menyimpulkan beberapa hal. Pertama, pemilih Indonesia lebih percaya pada partai sekuler. Perolehan suara partai Islam jika ditotal hanya sedikit di atas seperempat dari total suara yang masuk. Empat partai Islam yang punya wakil di Senayan (PKS, PAN, PPP dan PKB) adalah yang dalam lima tahun terakhir lebih banyak memainkan strategi moderat-plural. Meski keempat partai ini lalu masuk dalam koalisi mendukung SBY, mereka tidak punya posisi tawar yang cukup besar untuk menentukan arah kampanye. Terbukti SBY bisa dengan percaya diri tidak merasa perlu memberikan posisi wapres.

Kedua, kecemasan bahwa pemilih Indonesia masih menginginkan figur militer sebagai pemimpin juga tidak terbukti. Partai Gerindra dan Hanura, yang identik dengan sosok Prabowo dan Wiranto, jika dijumlah hanya memperoleh 8 persen suara. Beberapa partai lain yang didirikan oleh sejumlah tokoh militer masa lalu (misalnya, PKPB dan PKPI) bahkan tidak pernah menjadi kekuatan yang signifikan. Dalam pemilihan presiden, Prabowo memang sempat mencuri perhatian, tapi ia tidak mampu mendongkrak popularitas Megawati. Sementara Wiranto terlihat sebagai lebih nilai minus bagi JK.

Argumen ini bisa disanggah: SBY juga tokoh militer. Betul, dan lima tahun lalu saya juga mempermasalahkan soal ini. Tapi ia punya kesempatan selama satu masa jabatan untuk membangun citra sebagai pemimpin sipil. Dan harus diakui, ia cukup berhasil. Keuntungan sebagai incumbent? Mungkin, tapi itulah kenyataan demokrasi.

Ketiga, selama kampanye terjadi perdebatan terkait aliran atau orientasi kebijakan politik-ekonomi yang cukup seru. Selama masa kampanye pilpres, jargon "neoliberalisme" dan "kerakyatan" sempat terlontar. Meski digunakan masih untuk sebatas politik label, tapi itu sedikit banyak mendorong terjadinya diskusi-diskusi lanjutan mengenai sistem ekonomi.

Di saat yang sama, perdebatan soal ideologi dan orientasi ekonomi ini belum sampai menciptakan perpecahan ideologis-kultural seperti di AS atau Eropa (liberal vs. konservatif, kiri vs. kanan). Untuk beberapa hal, bagi saya ini menggembirakan. Bukan saya menolak adanya demarkasi ideologi yang tegas di Indonesia. Bukan juga saya terobsesi dengan "persatuan dan kesatuan" bangsa. Sebaliknya, saya justru berharap dalam tahun-tahun mendatang, kontestasi politik di Indonesia bisa diwarnai oleh kompetisi ideologi atau mazhab ekonomi-politik yang lebih tegas.

Yang saya ingin katakan, apa yang kita lihat kemarin dalam isu neoliberalisme atau ekonomi kerakyatan hanyalah versi yang "semu" dari pertarungan ideologis yang sesungguhnya. Dan saya senang karena pemilih Indonesia tidak terbelah atas hal-hal yang masih semu.

Sekarang, pesta sudah usai. Waktunya untuk mulai (atau kembali) bekerja. Tentu kita semua berharap bahwa pencapaian positif dalam transisi menuju demokrasi ini bisa terus terjadi. Perlu diingat juga, kita memilih demokrasi bukan sekadar karena kita ingin demokrasi. Tapi demokrasi juga sebagai instrumen untuk menghasilkan kemakmuran. Untuk itu kita perlu pemerintahan yang efektif.

SBY sudah punya modal politik yang sangat besar untuk memulai periode kedua. Ia mengantongi suara populer yang mutlak, plus dukungan parlemen yang relatif kuat. Tidak ada alasan untuk melanjutkan pemerintahan berdasarkan konsesi politik, bagi-bagi kekuasaan maupun pembangunan citra.

Politik Label

2009-06-01T18:04:00.000-07:00

Liputan 6 Online -- Ketika nama Hidayat Nur Wahid masuk bursa kandidat cawapres, beredar isu bahwa ia adalah agen Wahabi, dan PKS adalah kendaraan bagi gerakan Wahabi untuk menyebarkan pengaruh di Indonesia. Seiring batalnya Hidayat menjadi cawapres, label Wahabi hilang dari diskursus pemilu 2009. Kini muncul label baru: neoliberal. Kali ini yang jadi sasaran tembak (lagi-lagi) adalah Boediono, yang maju sebagai cawapres SBY.

Boediono memang sasaran tembak yang empuk. Ia adalah seorang doktor ekonomi yang mendapat gelar dari universitas di Australia dan AS. Kariernya di pemerintahan banyak dihabiskan di Bappenas, membuatnya punya hubungan dekat dengan lembaga-lembaga donor. Ia menjadi menteri ekonomi di bawah tiga presiden, dengan sebagian waktu dilewatkan ketika Indonesia di bawah program IMF. Posisi terakhirnya adalah Gubernur Bank Sentral, yang menjadikannya orang nomor satu dalam otoritas kebijakan moneter.

Apa sebenarnya neoliberalisme itu? Ada beberapa definisi akademis yang kurang lebih merujuk pada sistem ekonomi dan politik yang mengedepankan mekanisme pasar, kompetisi, perdagangan bebas, dan peran negara yang minimal. Ada keterbatasan ruang di kolom ini untuk membahas dan mengkritisi definisi neoliberalisme. Mungkin saya akan lakukan lain waktu.

Problemnya adalah selain definisi yang sifatnya ilmiah, bertebaran banyak definisi lain yang lebih merupakan definisi "pamflet." Saya sebut definisi pamflet, karena istilah neoliberal dan neoliberalisme sudah jadi semacam jargon yang sifatnya peyoratif. Ia digunakan untuk tujuan menyerang pihak lain dengan memberikan label yang konotasinya negatif. Definisi pamflet ini yang, sayangnya, menjadikan istilah neoliberalisme mengalami inflasi makna dan kehilangan kredibilitas.

Contohnya, neoliberal adalah kelompok yang "menghamba" pada kekuatan pasar dan modal global (perhatikan bahasa superlatif yang digunakan). Ini jelas pendefinisian sebuah konsep yang tidak sahih – apa yang dimaksud "menghamba"? Selain itu, istilah neoliberalisme bisa dengam mudah disematkan pada apa-apa yang buruk di dunia ini bisa diatribusikan pada konsep itu. Dari pemanasan global, kemiskinan, hingga mutilasi. Saya tidak bercanda tentang yang terakhir. Beberapa waktu lalu, seorang akademisi menyatakan maraknya fenomena mutilasi adalah akibat neoliberalisme.

Politik label seperti ini membuat semua perdebatan yang harusnya terjadi di tataran substantif menjadi berhenti. Kita tidak merasa perlu untuk mendiskusikan latar belakang filosofis apa di belakang ide tentang mekanisme pasar, persaingan, atau perdagangan bebas. Kita lebih suka langsung melompat pada kesimpulan bahwa semua itu adalah akar segala keburukan yang ada.

Para pengritik neoliberalisme juga punya tendensi untuk menganggap bahwa para ekonom mainstream menganggap peran negara yang minimal sebagai kebenaran final. Kenyataannya, perdebatan soal peran negara dan pasar adalah sesuatu yang dinamis, yang terus terjadi di semua fakultas ekonomi di dunia. Riset-riset ekonomi kontemporer banyak yang menyentuh persoalan korupsi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga kriminalitas. Perdebatannya bukan sekadar apakah campur tangan pemerintah selalu lebih buruk, melainkan "bentuk intervensi seperti apa yang lebih baik dari lainnya."

Singkatnya, "neoliberal," seperti halnya label "komunis" di masa lalu, telah menjadi sebuah straw man, boneka jerami yang dijadikan sasaran semua kritik atas dasar preposisi yang keliru tentang posisi sesungguhnya dari target kritik yang sebenarnya.

* * *

Selain neoliberalisme, ada label atau jargon lain yang muncul dalam Pemilu Presiden kali ini: ekonomi kerakyatan. Prabowo Subianto, tampil sebagai pasangan Megawati, yang mengklaim label ini. Kelihatannya nanti label ekonomi kerakyatan akan dijadikan bahan jualan pasangan Megawati-Prabowo, sebagai "antitesis" dari label neoliberal yang tersemat pada SBY-Boediono.

Selama ini Prabowo memang cukup berhasil membangun citra sebagai pengusaha yang berpihak pada kelompok marginal lewat kiprahnya di HKTI dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Harus diakui, sebagian kiprahnya di sana bukan sekedar kosmetik. Tapi menjadi ketua organisasi yang berdasarkan kelompok kepentingan seperti HKTI dan APPSI adalah satu hal. Menyusun sebuah kebijakan ekonomi yang "pro-rakyat" adalah hal lain. Di tataran kebijakan, kita akan berhadapan dengan sejumlah situasi ketika kepentingan kelompok marjinal yang satu dan lainnya akan berbenturan.

Satu contoh. Kenaikan harga beras tentu menguntungkan petani pemilik lahan. Tapi akan memukul buruh tani (yang populasinya lebih banyak), pengusaha kecil, pedagang asongan dan kelompok miskin kota, termasuk penduduk Bantar Gebang yang menjadi lokasi deklarasi Megawati-Prabowo. Kenaikan UMR dan kebijakan pasar kerja yang tidak fleksibel tentu menguntungkan pekerja sektor formal, tapi makin menutup akses bagi pekerja sektor informal. Di sisi lain, jangan-jangan kebijakan yang berbau neoliberal seperti penurunan tarif impor beras dan pasar kerja yang fleksibel justru akhirnya bisa jadi solusi.

Dilema-dilema seperti ini tentu tidak membuat politik label menjadi makin tidak produktif maupun relevan. Untungnya, saya cukup optimis bahwa pemilih Indonesia lebih punya akal sehat dibandingkan mereka yang memainkan politik label.

Sementara itu, para pengritik neoliberalisme sejati, mereka yang berangkat dari argumentasi akademis, punya alasan untuk kesal pada politisi yang memainkan politik label. Karena mereka telah memilih orang yang salah untuk dijadikan ikon neoliberalisme. Lebih buruk lagi, si kandidat neoliberal punya peluang paling besar untuk terpilih secara demokratis.

The ghost of neoliberalism

2009-05-28T18:32:00.000-07:00

The Jakarta Post -- A specter is now haunting Indonesia: the specter of neoliberalism. I call it a specter, or ghost, because everyone is talking about it but few are really sure about what it is.

Neoliberalism is mainly referred to as a political economic system. However, for economists, it is not a common term to classify a set of ideas or policy orientation. One can find those claiming to be liberal, socialist, conservative, existentialist, Keynesian or neoclassical, who passionately defend the schools of thought they subscribe to, but I don't think there is anyone who considers her or himself a *neoliberal'. This is due to a feature of the so-called neoliberal philosophy: it is defined by its critics.

As the name suggest, neoliberalism is seen as the revival of Adam Smith's economic liberalism. The core philosophy of neoliberalism is that of liberalism: freedom for individual transactions, guided by market mechanisms where price is the signal to allocate resources based on demand and supply, minimum regulation and government intervention in the market, and the elimination of all barriers to exchange and trade.

So what is "neo" about neoliberalism? There is a spectrum of arguments raised by its critics. But they seem to converge on a couple of things.

First, neoliberalism seeks to expand and apply market mechanisms everywhere and in all aspects of life, with the help from government or international agency-driven policies. In other words, neoliberalism is top-down liberalism.

Second, typical neoliberal policies are summarized by the "Washington Consensus": tight fiscal policy, limited social spending, trade liberalization, privatization of SOEs, deregulation and legal security of property rights.

Third, neoliberal philosophy and policies are responsible for the recent global inequalities, poverty, marginalization and exploitation. Critics also point out that the (evil) neoliberal spirit has reduced humans to agents of market mechanisms. Transactions have become impersonal; cooperation and communalism is seen as inferior to competition.

While these criticisms have some points, they also tend to over-generalize. Market-oriented policies could have led to the creation, or the preservation, of poverty and inequality. But so could government intervention and a lack of market competition. On the other hand, introducing more market mechanisms could help alleviate poverty. Look at what has happened in India and China.

Market-driven innovations like the growth of IT industries may create inequalities, but the same innovations have also the potential to narrow that same division. Mobile phones have made the lives of farmers, small traders, fishermen and migrant workers in India and Africa much easier. They can make transactions faster, check the market for their commodities, and send remittance to their families through SMS banking.

In short, while it is true that poverty and inequality is a pressing issue, it is misleading, even disingenuous, to attribute it to a single ideology or system. We must evaluate the underlying reason and policy impacts, case-by-case. This is what most contemporary economic research is about. It is not about market versus government intervention, but which policies work better than the others.

Today, neoliberalism is becoming less of an academic term, and more of a pejorative label. Everywhere, neoliberal is associated with all the bad things under the sun. From global warming to underperforming soldiers, even to mutilation. This has created an inflated meaning of neoliberalism, which has made the term lose credibility.

This is a concerning issue. People are less appreciative of scholarly arguments, and more interested in attaching stigmas on other people. Consider one example of a classic academic debate: how to improve the wellbeing of the poor. We know that most of the poor are in the rural agriculture sectors. Thus, a typical response calls for the protection of the agriculture sector so that farmers will not face cheap competitors, and their revenue will be secured.

But such policies will then hurt farm workers - net consumers of rice but are the majority of farmers - and urban poor. Meanwhile, a "neoliberal" economist would suggest reducing the trade barriers for rice so we can buy rice more cheaply, and eliminate domestic market distortions so the gap between prices between producer and consumer is not too big.

In addition, the neoliberal economist would also argue for a more flexible labor market to ensure greater mobility from the informal to formal sectors. Most workers in the overcrowded rural labor market are trapped in the informal sector. But the formal job market has become more and more protected. This is good for those already in the formal sector, but it means even slimmer chances for the ojek (motorcycle taxi) drivers or casual workers to find more permanent jobs. Hence, it is not obvious which policies create poverty and which ones alleviate it.

This political labeling also creates another problem of its own. The boundary of neoliberalism and neoliberal policy is blurred. Many attacked the current government saying it was run by neoliberals when they increased fuel prices - mainly hurting the middle class. At the same time, the same government is still labeled neoliberal even though it provided cash compensation. The neoliberal-bashers' position became more unclear when they were unhappy at rice prices going down, but then also unhappy when rice prices were going up.

There are many scholarly critics of neoliberalism, some of whom I know and respect well. However, I find it annoying that the academic debate is hijacked by those using it for political labeling. This is a big challenge now for scholars, since despite the labeling, the "neoliberal" candidate still has the biggest chance of being democratically elected.

Demokrasi dan Kemakmuran Harus Sejalan

2009-05-01T19:54:00.000-07:00

Liputan 6 Online -- Dalam sebuah kolom Liputan 6, kawan saya Sulfikar Amir membahas apa yang ia sebut sebagai "demokrasi $3000." Sulfikar menulis, "Demokrasi hanya dapat bertahan dengan baik jika masyarakat tersebut memiliki tingkat penghasilan di atas US$3000. Di bawah angka tersebut besar kemungkinan sistem demokrasi akan gagal." Ini adalah kesimpulan Adam Przeworski dari sejumlah studinya yang dirangkum dalam buku Democracy and Development (2000) bersama Michael Alvarez dan Jose Antonio Cheibub.

Artikel itu mengingatkan saya kembali pada sebuah pembahasan klasik tentang hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan. Secara empiris, dengan sejumlah pengecualian, negara-negara yang paling demokratis memang secara umum juga merupakan negara-negara termakmur. Tapi adanya keterkaitan positif ini tidak menunjukkan pada kita hubungan sebab-akibat seperti apa yang terjadi. Apakah demokrasi membuat kesejahteraan meningkat? Atau sebaliknya, setelah sebuah negara menjadi cukup makmur baru ia bisa berdemokrasi?

Saya akan membahas pertanyaan kedua terlebih dulu, karena ini terkait dengan studi Przeworski yang dikutip Sulfikar. Studi Przeworski dkk. didasarkan pada pengamatan sekitar seratus negara antara 1950-1990. Sebagian dari negara dalam sampel mengalami transisi dari demokrasi ke otoritarianisme, dan sebaliknya. Beberapa seperti sejumlah negara Amerika Latin mengalami transisi keluar masuk demokrasi lebih dari sekali. Dari data yang dianalisis, memang probabilitas bagi demokrasi untuk "mati" (negara jatuh ke otoritarianisme) lebih besar jika pendapatan per kapita suatu negara masih rendah. Probabilitasnya makin kecil seiring kenaikan pendapatan per kapita.

Angka $3000 yang dikutip Sulfikar sebenarnya lebih merupakan batas kelompok pendapatan yang digunakan oleh Przeworski. Di atas angka itu, probabilitas bagi demokrasi untuk "mati" turun menjadi tidak signifikan. Jadi menurut saya angka $3000 ini jangan diartikan sebagai sebuah batas yang eksak.

Ada dua kritik yang disampaikan Sulfikar atas temuan Przeworski. Pertama, logika deterministik ekonomi - yang memandang faktor ekonomi adalah segalanya - sangat kuat mewarnai kesimpulan ini. Saya cenderung tidak sepakat. Studi Przeworski memang secara khusus melihat keterkaitan antara demokrasi dan variabel ekonomi. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa studi ini didominasi oleh logika determinisme ekonomi. Justru di sana Przeworski mencoba menggali lebih jauh ada apa di balik korelasi antara pendapatan per kapita dan probabilitas bagi demokrasi untuk bertahan. Salah satu argumen yang diajukan adalah kemakmuran biasanya berkorelasi dengan tingkat pendidikan yang meningkat, menciptakan kelas menengah yang cukup besar dan berpendidikan.

Kedua, fakta empiris tidak selalu sesuai dengan kesimpulan ini. Ada negara berpendapatan tinggi yang tidak demokratis seperti Singapura. Tentang Singapura, kesimpulan dari studi Przeworski sebenarnya adalah, di atas tingkat pendapatan per kapita tertentu, sistem pemerintahan akan bertahan. Bukan hanya demokrasi, otoritarianisme juga. Dengan kata lain, dan ini mungkin jadi kabar buruk bagi aktifis prodemokrasi di negeri itu, dengan tingkat pendapatan per kapita saat ini, sangat kecil probabilitas buat Singapura untuk bergeser menjadi demokratis.

* * *

Isu kedua adalah apakah demokrasi menyebabkan kemakmuran lebih tinggi. Hubungan kausalitas yang ini sebenarnya tidak jelas. Secara hipotetis, demokrasi memang bisa berpengaruh positif maupun negatif terhadap kinerja ekonomi. Negara yang otoriter umumnya memerlukan sumber daya yang cukup besar untuk mempertahankan kekuasaan rezim. Akibatnya, alokasi sumber daya menjadi tidak efisien.

Otoritarianisme juga membuat mekanisme umpan balik tidak terjadi. Di bawah rezim yang otoriter, mekanisme informasi dari bawah ke atas, termasuk informasi tentang keadaan rakyat yang kurang sejahtera, cenderung tidak berjalan. Penguasa juga tidak punya insentif untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat, karena tidak ada risiko bagi rezim untuk kehilangan dukungan publik. Ini senada dengan apa yang ditulis Roby Muhamad dalam kolom Liputan 6 yang lain.

Tapi bisa juga yang terjadi adalah sebaliknya. Demokrasi bisa membuat pengambilan keputusan menjadi panjang. Dalam demokrasi, pengambil kebijakan juga seringkali harus mengorbankan keputusan berorientasi jangka panjang demi popularitas jangka pendek. Artinya, tidak ada jaminan yang tegas bahwa demokrasi akan membawa efisiensi dan kemakmuran pada ujungnya.

Ini menyebabkan secara empiris kita melihat sejumlah anomali seperti negara otoriter yang makmur seperti, sekali lagi, Singapura. Contoh lain adalah negara-negara Teluk penghasil minyak---tapi biasanya mereka dipisahkan dari sampel karena punya karakteristik berbeda dari negara kebanyakan. Sebaliknya, ada sejumlah negara demokratis yang miskin atau kinerja ekonominya biasa saja seperti Botswana atau India. Lantas, apa makna studi-studi itu terhadap perkembangan demokrasi kalau memang tidak ada kesimpulan tegas yang bisa kita ambil?

Perlu diingat, "tidak ada kesimpulan" tidak sama dengan "kesimpulan tentang sesuatu yang tidak ada." Maksudnya, karena kita tidak bisa menyimpulkan adanya pengaruh positif demokrasi terhadap ekonomi (dan sebaliknya) dari data antarnegara, bukan berarti kesimpulannya kita tidak perlu meneruskan proses demokratisasi. Bukan juga berarti kita mengesampingkan faktor-faktor ekonomi. Pertama, harus diingat, analisis menggunakan data antarnegara punya banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan bias dan error. Jadi, temuan dari data harus kita pahami secara hati-hati.

Kedua, demokratisasi dan peningkatan kemakmuran ekonomi pada dasarnya merupakan dua tujuan pembangunan yang tetap harus dicapai secara independen. Ada banyak alasan untuk meneruskan demokratisasi yang terlepas dari alasan ekonomi. Sebaliknya, terlepas dari sistem pemerintahan seperti apa, peningkatan kemakmuran tetap harus berjalan.

Ketiga, tantangannya adalah bagaimana membuat demokrasi dan peningkatan kemakmuran bisa menjadi dua tujuan yang dicapai bersama tanpa menjadi trade-off. Kembali ke studi Przeworski, demokrasi pada akhirnya memerlukan sejumlah prasyarat untuk bisa bertahan. Salah satu prasyarat penting adalah demokrasi harus bisa menjadi modal tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi.

Ini adalah sesuatu yang harus selalu diingat oleh para politisi, ketika mereka sibuk mengatur strategi koalisi maupun setelah ada di kekuasaan.

Isu Ekonomi dalam Kampanye

2009-04-09T18:55:00.000-07:00

Liputan 6 SCTV Online -- Di setiap pemilihan presiden AS, ekonomi selalu menjadi isu penting, kalau bukan yang paling menentukan. Ronald Reagan mengalahkan Jimmy Carter di 1980 setelah berhasil meyakinkan rakyat AS bahwa pajak yang tinggi dan campur tangan pemerintah yang terlalu besar adalah penyebab resesi ekonomi. Pada 1992, giliran Clinton dengan jargonnya “It’s the economy, stupid!” berhasil menunjukkan tidak kompetennya Presiden Bush Senior dalam menangani ekonomi.

Pada 2008, meski diakui karisma menjadi faktor utama, kemenangan Obama atas McCain tidak lepas dari kemampuannya meyakinkan pemilih dalam menjual rencana ekonominya dibanding McCain. Soal seberapa jauh janji kampanye akan ditepati, itu satu hal. Namun pemilihan presiden AS tetap memberikan gambaran pada kita bagaimana isu ekonomi dimainkan. Ada tiga karakteristik utama yang selalu terlihat. Pertama, ada perbedaan cukup jelas antara orientasi ekonomi kandidat dari partai Republik atau Demokrat. Kandidat dari Republikan biasanya setuju peran pemerintah yang minimal, pajak yang rendah, probisnis dan properdagangan bebas. Sebaliknya, kandidat Demokrat menekankan perlunya peran pemerintah dalam kebijakan-kebijakan sosial dan penciptaan lapangan kerja, meski itu artinya membuat pajak harus dinaikkan dan perdagangan internasional harus diproteksi. Tentu dengan catatan.

Kedua, isu kampanye sifatnya spesifik dan substantif. Dalam pemilihan presiden lalu, misalnya, tema kampanye di bidang ekonomi mengerucut ke sejumlah isu: asuransi kesehatan, pajak, defisit anggaran dan langkah menangani krisis ekonomi. Selain empat isu itu, ada juga beberapa isu sampingan seperti kebijakan perdagangan bebas dan peran serikat pekerja. Di masing-masing isu, kandidat punya agenda, posisi, atau setidaknya strategi yang jelas untuk menyikapinya. Misalnya, dalam hal kesehatan, agenda Obama adalah meningkatkan jumlah penduduk AS yang memiliki asuransi. McCain, sementara itu fokus pada menurunkan biaya asuransi. Obama fokus pada meningkatkan pendapatan bersih pekerja lewat penurunan pajak; McCain berpendapat ekonomi harus digerakkan lewat pajak bisnis yang lebih rendah.

* * *

Di Indonesia, partai politik bisa dipetakan berdasarkan ideologi atau, setidaknya, posisi dalam isu-isu ekonomi. Jika yang diacu adalah platform partai, kita akan menemukan jargon semacam "nasionalisme kerakyatan," "sosialisme kerakyatan," atau "nasionalisme religius." Beberapa partai mengklaim mengusung platform Marhaenisme, Islam, atau Pancasila. Tapi jargon-jargon ini belum diturunkan menjadi agenda ekonomi yang komprehensif untuk ditawarkan pada pemilih.

Apakah situasi ini masih akan sama? Secara umum, jawabannya adalah ya. Parpol masih belum melihat platform ekonomi sebagai strategi terbaik untuk menarik pemilih. Bagaimana pemilih berafiliasi dengan sebuah partai masih lebih banyak dijelaskan oleh paternalisme politik atau budaya.

Tapi ada indikasi adanya perubahan mulai terlihat. Memang masih jauh dari situasi dimana partai politik bisa diidentifikasi dari posisi atau ideologi ekonominya. Tapi setidaknya, perubahan mulai terlihat dari bagaimana parpol-parpol memainkan isu ekonomi sebagai strategi kampanye. Partai Demokrat, sebagai contoh, dalam iklannya selalu mengedepankan berbagai data statistik untuk menunjukkan keberhasilan pemerintahan SBY.

Buat partai yang menjadi oposisi seperti PDIP, strategi terbaik tentu memberikan bantahan atas prestasi pemerintah. PDIP, yang pernah menjadi partai berkuasa sebelum ini, berusaha menunjukkan bahwa situasi ekonomi lebih baik di jaman Megawati (dan sedikit defensif dengan mengatakan bahwa Mega hanya sekali menaikkan harga BBM, bukan dua kali). Megawati juga melontarkan kritik atas kebijakan BLT, yang ia sebut sebagai "tidak mendidik karena membuat rakyat jadi pengemis." Menarik untuk berspekulasi apakah kalau Megawati kembali berkuasa ia akan merevisi kebijakan ini.

Partai baru seperti Gerindra atau Hanura juga tidak kalah melontarkan kritik atas prestasi pemerintah sekarang. Ketua umum Hanura, Wiranto, beberapa waktu lalu mempertanyakan statistik kemiskinan yang digunakan pemerintah. Gerindra membombardir publik dengan sejumlah iklan tentang agenda di bidang pertanian dan pemberdayaan pedagang kecil. Prabowo, ketua umum Gerindra, juga sempat mengritik alokasi dana BLT yang menurutnya akan lebih efektif digunakan untuk revitalisasi pertanian.

Terlepas dari validitas prestasi yang diklaim Partai Demokrat, maupun kritik tandingan dari partai-partai lain, tren ini menunjukkan bahwa debat kampanye di Indonesia sudah mulai bergeser ke level yang lebih substantif, bukan sekadar jargon normatif. Dan, kita bisa optimistis bahwa proses demokratisasi serta pembelajaran publik di Indonesia ada di jalur yang benar.

Sosialisme Sonder Gagasan Baru

2008-09-22T10:58:00.000-07:00

Majalah Tempo -- Wim Wertheim mengkritik kapitalisme dan Marxisme sekaligus. Menurut dia, negara berkembang harus punya model sosialisme yang spesifik. Sayang, tak tampak gagasan baru.

JALAN SOSIALISME DUNIA KETIGA
Judul asli: Third World Whence and Whither?
Penulis: Wim F. Wertheim
Penerbit: Institut Studi Arus Informasi, Agustus 2008

AWAL 1990-an. Dunia baru menyaksikan runtuhnya Tembok Berlin, disusul rangkaian transformasi negara-negara eks komunis. Puncaknya, pada 1992 Uni Soviet bubar menjadi 15 negara merdeka. Setengah abad penduduk dunia terbiasa dengan bipolarisme kapitalisme-komunisme atau Barat-Timur. Setelah komunisme bubar, lalu apa?

Pada dekade 1990 muncul beberapa teori tentang dunia setelah bubarnya komunisme. Fukuyama berseru, sejarah sudah berakhir (dengan kapitalisme sebagai pemenang). Huntington berpendapat lain. Dunia akan menjadi multipolar, dengan ”peradaban”—bukan ideologi—menjadi identitas utama yang membedakan satu sama lain. Variasi lain dari teori Huntington meramalkan bahwa konflik Barat-Timur akan digantikan oleh Barat-Islam.

Pendapat lain mengatakan runtuhnya Uni Soviet dan blok Timur tak berarti kematian ideologi sosialisme. Dominasi ide-ide kapitalisme liberalisme yang disebarkan oleh Barat (baca: Amerika Serikat) ke negara-negara berkembang justru akan menimbulkan resistensi dan dorongan untuk menoleh kembali pada ide-ide dasar sosialisme.

Wim Wertheim ada dalam kelompok ini, dengan posisi yang cukup unik. Ia mengkritik kapitalisme dan demokrasi liberal tawaran Barat. Pada saat yang sama ia juga kritis terhadap sejumlah gagasan Marxis dan Neo-Marxis, khususnya kegagalan mereka memahami realitas masyarakat di dunia ketiga. Ia menganggap pendekatan determinisme historis tak cukup sahih sebagai landasan teoretis bagi analisis ilmiah tentang dinamika sejarah manusia. Ia menilai bahwa ”perjuangan kelas” diberi arti yang terlalu berlebihan oleh penganut Marxis dan Neo-Marxis.

Tapi Third World Whence and Whither—terjemahannya diluncurkan Institut Studi Arus Informasi bulan lalu—tak dimaksudkan untuk mengelaborasi kritik-kritik teoretis atas Marxisme. Buku ini lebih sebagai hasil berbagai observasi lapangan Wertheim di Indonesia dan Cina, plus hasil penelitian sejumlah mantan mahasiswanya di Filipina serta India. Dari berbagai pengamatan lapangan itu, pesan yang dicoba disampaikan Wertheim satu: dunia ketiga perlu keluar dari dogma-dogma palsu para Mammon (kapitalis) dan Leviathan (Marxis dan Neo-Marxis). Sebagian besar negara dunia ketiga didominasi oleh kehidupan masyarakat agraris. Ini membuka peluang bagi mereka untuk memiliki model sosialisme yang berbeda dengan model Uni Soviet.

Wertheim juga menekankan pentingnya gerakan emansipasi masyarakat, khususnya yang hidup di sektor agraris-pedesaan. Ini menjadi prasyarat bagi demokrasi untuk bisa berjalan dan membawa kemakmuran. Tanpa partisipasi, demokratisasi yang dipaksakan (oleh Barat) di negara-negara eks komunis dan dunia ketiga gagal membawa kesejahteraan.

Upaya menyajikan sebuah pesan dan gambaran besar melalui observasi empiris yang mendalam sesungguhnya bisa menjadi kekuatan buku ini. Sayangnya, konsep ”jalan sosialisme dunia ketiga” masih kabur. Penyebabnya, buku ini merupakan antologi sejumlah tulisan yang sudah diterbitkan sebelumnya.

Satu hal yang cukup mengganggu adalah Wertheim begitu memandang besar peran Mao dan seolah menafikan bencana kelaparan yang terjadi pada 1958-1961. Menurut taksiran paling konservatif saja, 12-14 juta orang tewas. Ini menggambarkan besarnya biaya eksperimen Mao. Bencana kelaparan justru menunjukkan apa yang akan terjadi jika mekanisme harga dan kepemilikan pribadi—komponen utama ekonomi pasar—dihilangkan.

Kekurangan lainnya, kritik atas kapitalisme dan Barat yang dilontarkan terkesan stereotipe. Wertheim melihat kapitalisme bertahan karena mendestabilisasi pesaing secara sistematis. Nyatanya, pada era perang dingin, baik Barat maupun komunis selalu berusaha mendestabilisasi yang lain. Atau Barat menjadikan lembaga donor sebagai instrumen, yang juga keliru karena, dalam banyak kasus, lembaga donor justru tersandera oleh kepentingan pemerintah negara penerima.

Mitigasi Dampak Gejolak Harga Pangan

2008-01-29T19:58:00.000-08:00

Media Indonesia -- Kenaikan harga kedelai belakangan ini adalah dampak dari gejolak harga di pasar internasional. Gejolak juga terjadi pada harga sejumlah komoditas pangan lainnya, terutama beras, jagung, gandum, dan kelapa sawit. Kenaikan harga komoditas pangan internasional adalah sebuah tren yang relatif baru. Di awal abad 21, harga riil kedelai, jagung, dan gandum adalah 70% dari harga di 1960, harga beras dan minyak sawit kurang dari separuhnya. Turunnya harga pangan dari waktu ke waktu disebabkan perubahan baik di sisi permintaan maupun penawaran. Tapi tren itu mulai berbalik sejak 2001. Selama beberapa tahun harga pangan relatif konstan dan sejak 2006 menunjukkan kenaikan tajam. Antara 2006 dan akhir 2007 harga kedelai dan jagung internasional naik dua kali lipat. Minyak kelapa sawit dan gandum bahkan mengalami kenaikan lebih tajam. Ada apa di balik fenomena itu?

Merujuk pada liputan The Economist akhir tahun lalu, manusia harus berkompetisi dalam mendapatkan bahan pangan dengan dua hal. Pertama, hewan ternak. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di China dan India selama satu dekade terakhir menyebabkan peningkatan taraf hidup penduduk di dua negara itu. Ketika kesejahteraan meningkat, permintaan atas protein juga meningkat. Itu menyebabkan permintaan atas hewan ternak dan pada akhirnya pakan ternak, meningkat. Kedua, bioenergi. Untuk mengisi penuh tangki sebuah mobil SUV dengan etanol dibutuhkan produksi jagung setara konsumsi satu orang selama setahun. Subsidi etanol yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat makin mendorong naiknya permintaan jagung sebagai bahan baku bioenergi. Akibatnya, sekarang kita melihat harga pangan dunia bergerak mengikuti harga minyak mentah. Sebelum 2004, korelasi antara harga minyak dan kedelai atau jagung masih negatif. Sekarang korelasinya menjadi positif dan makin kuat.

* * *

Sebagai negara yang 70% kebutuhan kedelainya dipenuhi oleh impor, lonjakan harga kedelai dunia sangat memengaruhi harga domestik. Sebagian pihak menyalahkan liberalisasi pertanian sebagai penyebab gejolak harga di dalam negeri. Pendapat itu keliru karena faktanya Indonesia sudah jadi pengimpor bersih kedelai jauh sebelum liberalisasi pertanian dilakukan. Kalau kita bisa kembali ke awal 2006 dan bisa mengantisipasi kondisi sekarang, pilihan yang tersedia juga tidak banyak. Kita tidak bisa berbalik dari situasi saat 70% kebutuhan kedelai adalah impor menjadi swasembada dalam dua tahun. Mungkin kita bisa meningkatkan produksi domestik dan membuat semacam buffer stock. Tapi buffer stock hanya cukup untuk menjaga agar harga domestik tidak lebih tinggi daripada internasional. Karena Indonesia bukanlah pemain besar di pasar internasional, tren kenaikan harga tetap tidak mungkin dilawan.

Lalu apa yang bisa dan sebaiknya dilakukan pemerintah dalam mengatasi gejolak harga kedelai yang terjadi? Untuk menurunkan, setidaknya menstabilkan harga di dalam negeri, yang bisa dikerjakan adalah meningkatkan pasokan domestik. Lupakan sementara ide soal peningkatan kapasitas produksi dalam negeri karena itu baru bisa terjadi di jangka menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, satu-satunya yang tersedia adalah impor. Pemerintah memang sudah menghapuskan bea masuk impor dari sebelumnya 10%. Tapi langkah itu tidak akan banyak berpengaruh karena 90% impor kedelai dikuasai oleh empat pemain besar. Masalahnya, situasi itu merupakan kasus monopoli alamiah. Tidak ada larangan untuk mengimpor karena importir kedelai termasuk kategori importir umum (IU). Satu pilihan adalah meminta Bulog ikut melakukan impor. Tapi bukan berarti memberikan Bulog konsesi sebagai importir tunggal karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah, dan menurut saya lebih penting, adalah melakukan mitigasi dampak kenaikan harga secara umum, khususnya bagi penduduk miskin. Di sini, mau tidak mau pemerintah harus memberikan subsidi.

Ada dua alternatif. Pertama, pemerintah memberikan subsidi atas harga kedelai, khusus bagi kelompok miskin. Polanya bisa mengacu pada skema beras untuk rakyat miskin (raskin) dan minyak goreng. Tapi, seandainya kebijakan itu yang dipilih, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah hanya kedelai yang akan disubsidi? Bagaimana dengan komoditas lain, misalnya terigu yang belakangan juga mengalami kenaikan harga? Pertanyaan itu penting karena menurut data Susenas terakhir, pengeluaran untuk kedelai dan produk turunannya hanya sekitar 2% dari total rata-rata pengeluaran rumah tangga.

Pertanyaan lainnya, apakah subsidi hanya akan diberikan pada rumah tangga miskin, dalam hal ini konsumen akhir? Bagaimana dengan produsen tahu dan tempe yang menggunakan kedelai sebagai input antara? Kalau produsen tahu dan tempe, juga kecap, oncom, taoco, dan susu kedelai juga akan disubsidi, pertanyaan lanjutannya adalah kriteria apa yang akan digunakan untuk menentukan mereka yang berhak mendapatkan subsidi?

Alternatif kedua adalah memberikan subsidi langsung bagi rumah tangga miskin. Itu sudah dan sedang dilakukan melalui skema transfer tunai tanpa syarat (kebijakan subsidi langsung tunai atau SLT) dan bersyarat (program keluarga harapan atau PKH). Saya lebih setuju pada alternatif kedua. Alasannya, skema subsidi langsung tidak mendistorsi harga komoditas sehingga tidak mengganggu sinyal-sinyal harga. Selain itu, terlepas dari harga komoditas apa yang tengah bergejolak, pola subsidi langsung tetap memberikan perlindungan pada kelompok yang paling rentan terhadap guncangan.

* * *

Apa pun bentuk subsidi yang dipilih, pemerintah perlu dana. Kendalanya, ruang gerak yang ada dalam APBN sangat terbatas. Sebenarnya, serangkaian kebijakan pengurangan subsidi BBM yang diambil sebelum ini memberikan ruang fiskal yang cukup lowong bagi pemerintah untuk membiayai kebijakan-kebijakan sosial dan pemberantasan kemiskinan. Tapi, tingginya harga minyak dunia belakangan itu membuat ruang fiskal itu kembali menurun.

Menjelang akhir tahun lalu, pemerintah berencana untuk mengurangi subsidi premium untuk kendaraan pribadi melalui program konversi oktan. Dengan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan sesuatu akibat lonjakan harga pangan, saya kira melanjutkan rencana mengurangi subsidi premium dan mempertahankan subsidi minyak tanah menjadi langkah yang paling masuk akal. Subsidi premium jelas lebih tidak berpihak pada kelompok miskin jika dibandingkan dengan subsidi harga pangan atau subsidi langsung tunai bagi penduduk miskin.

Berdasarkan sebuah perhitungan, kalau program konversi oktan premium jadi dilakukan, ruang fiskal yang dihasilkan masih lebih besar daripada yang diperlukan untuk menambah subsidi tunai sebesar Rp50 ribu bagi 19 juta keluarga miskin per bulan. Tentunya langkah itu akan pahit dan tidak populer.

Satu catatan terakhir, apa yang ditulis di sini adalah, sekali lagi, kebijakan jangka pendek. Kita tetap tidak boleh melupakan tugas selanjutnya menyusun strategi meningkatkan produktivitas sektor pertanian, khususnya bahan pangan.

Krisis Ekonomi dan Efektivitas Pemerintahan

2007-08-01T06:31:00.000-07:00

Kompas -- Bulan Juli lalu sejumlah negara Asia Timur "memperingati" 10 tahun krisis konomi.

Bagi Indonesia, krisis dilalui 10 tahun dengan hasil yang campur aduk. Kondisi ekonomi makro relatif stabil, tetapi belum diterjemahkan menjadi pemulihan di sisi mikro, khususnya sektor riil. Akibatnya, kita melihat fenomena jobless growth dan less pro-poor growth.

Dibandingkan negara-negara tetangga yang terlanda krisis, terutama "pasien IMF" (Thailand dan Korea Selatan), trajectory pemulihan ekonomi Indonesia justru paling lambat. Banyak hipotesis dan teori dibangun untuk menjelaskan lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia.

Apa yang menyebabkan lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia? Tulisan ini berangkat dari dua hipotesis.

Pertama, besaran dan kompleksitas krisis di Indonesia yang paling parah. Sepuluh tahun sejak krisis, Indonesia menghadapi empat masalah besar: pemulihan ekonomi, transisi demokrasi dan reformasi politik, desentralisasi, serta pendefinisian ulang atas identitas nasional (Deutser, 2006). Tiap masalah secara individu adalah problem serius, apalagi jika terjadi bersamaan.

Kedua, seperti dikemukakan North (2005), tiap perubahan besar berpotensi menyebabkan perubahan dalam tatanan institusi ekonomi dan politik. Perubahan institusional memang terjadi. Masalahnya, perubahan itu belum menghasilkan institusi negara dan pemerintah yang efektif untuk menyelesaikan problem yang begitu kompleks.

Perubahan institusi
Tidak efektifnya institusi negara dan pemerintah terlihat dari perkembangan "indikator-indikator pemerintahan" yang diterbitkan berkala oleh Bank Dunia. Indikator disusun berdasar respons survei atas sejumlah pelaku bisnis dan terbagi atas enam komponen: kritik dan akuntabilitas, stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

Dibandingkan dengan tahun 1996—data terakhir sebelum krisis—skor Indonesia tahun 2005 lebih rendah untuk semua indikator, kecuali "kritik dan akuntabilitas" (voice and accountability). Dibandingkan beberapa negara yang terimbas krisis, perubahan yang dialami Indonesia merupakan yang paling signifikan. Meski masih di bawah Korea Selatan dan Thailand, tahun 2005 Indonesia ada di atas Malaysia yang pada tahun 1996 peringkatnya lebih baik (Kaufman, Kraay, dan Mastruzzi, 2005).

Perbaikan dalam indikator "kritik dan akuntabilitas" mencerminkan prestasi dalam proses demokratisasi yang terjadi sejak krisis. Namun, hanya dalam aspek itulah Indonesia mengalami hal positif. Skor Indonesia tahun 2005 dalam berbagai komponen lain lebih buruk ketimbang 1996. Namun, jika perbandingannya tahun 2000, kondisi Indonesia secara umum sedikit membaik.

Perkembangan berbagai indikator pemerintahan ini lebih merupakan snapshot atas perubahan institusional yang terjadi setelah krisis. Sebelum krisis, bangunan institusi ekonomi-politik Orde Baru didasarkan tiga pilar: eksekutif yang kuat, pengambilan keputusan yang terpusat di sekitar Soeharto, dan kekuasaan yang sentralistik. Selain itu, ada dua pilar tambahan, yaitu militerisme dan kapitalis kroni.

Dengan sejumlah variasi, karakteristik serupa juga ada di banyak negara Asia Timur. Oleh para ahli politik, model ini disebut "otoriter lunak", untuk membedakan dengan rezim-rezim otoriter keras di Afrika dan Amerika Latin.

Setelah krisis, ada sejumlah perubahan perubahan radikal.

Pertama, dominasi berpindah dari eksekutif ke legislatif, terlihat sebelum 2004, saat presiden masih dipilih dan bisa mudah dijatuhkan oleh legislatif (MPR). Meski sejak 2004 presiden dipilih langsung dan ada aturan yang menyulitkan parlemen menjatuhkan presiden, kekuatan legislatif tetap lebih besar.

Kedua, pengambilan keputusan politik tidak lagi terpusat di elite, tetapi tersebar. Dulu kita bisa mengidentifikasi semua hubungan patron-klien. Kini hal itu menjadi pekerjaan yang nyaris mustahil.

Ketiga, desentralisasi pemerintahan dengan kompleksitasnya.

Tambahan untuk dua aspek terakhir. Meski masih banyak pendapat bahwa setiap saat militerisme bisa kembali, harus diakui lebih banyak sisi positif dari proses menuju supremasi sipil. Sementara itu, perubahan dalam pola kapitalisme kroni belum terlihat jelas. Yang pasti, meski sejumlah pemain lama masih ada, generasi baru pelaku bisnis banyak bermunculan.

Pemusatan kekuasaan
Perubahan itu berarti positif atau negatif? Dua-duanya.
Menurut tesis "keunggulan demokrasi", kekuasaan yang tersebar akan memberi tekanan pada pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel. Parlemen yang lebih berfungsi akan menghasilkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan. Dan desentralisasi akan memperkecil jarak birokrasi-rakyat, selain membatasi kemungkinan pemerintah pusat menjadi terlalu berkuasa.

Argumen lain mengatakan, pemerintahan demokratis tidak selalu berarti lebih efisien. Kekuasaan yang tersebar berarti adanya alokasi sumber daya dari kegiatan produktif untuk proses negosiasi politik. Banyak keputusan penting tidak bisa cepat diambil karena ada tawar-menawar. Selain itu, keputusan yang lebih memberi keuntungan politik jangka pendek lebih disukai daripada yang memberi keuntungan sosial jangka panjang.

Kedua argumen itu tidak bisa benar secara bersamaan jika cost-benefit demokrasi—dalam arti kekusaan yang tidak terpusat—dilihat secara linear. Kenyataannya, cost-benefit demokrasi bukan sebuah fungsi linear. Kekuasaan yang terpusat ataupun tersebar memiliki potensi masalah pemerintahan yang sama. Potensi masalah yang terjadi akan makin besar kalau kita makin bergerak menuju kondisi ekstrem dari masing-masing.

Andrew MacIntyre (2003) menyebutnya sebagai hipotesis "paradoks pemusatan kekuasaan" (the power concentration paradox). Bayangkan sebuah diagram dengan potensi masalah pemerintahan ada di sumbu tegak dan tingkat fragmentasi kekuasaan di sumbu datar. Hubungan antara keduanya bisa digambarkan oleh kurva berbentuk huruf "U". Ada kondisi optimal dalam spektrum pemusatan-penyebaran kekuasaan yang akan meminimalkan potensi masalah pemerintahan.

Yang terjadi di Indonesia, perubahan dari ekstrem satu ke ekstrem lain. Akibatnya, terjadi pergeseran radikal dari kekuasaan yang terpusat menjadi begitu tersebar. Pada saat sama, kita menyaksikan pergeseran itu tidak berhasil mengatasi problem yang kita hadapi setelah krisis.

Perubahan di Korea Selatan dan Thailand (setidaknya hingga tahun-tahun awal Thaksin) menghasilkan institusi yang mendekat ke titik optimal. Itu menyebabkan pemulihan di dua negara itu berjalan lebih cepat.

Tesis itu baru sebatas memberi model untuk menjelaskan kenyataan yang kompleks. Namun, model itu bisa menjadi indikasi, kita belum menemukan bangunan institusi negara dan pemerintahan yang optimal. Sisi baiknya adalah kita memiliki demokrasi. Namun, konsekuensi dari demokratisasi yang tengah berjalan adalah pemerintahan yang tidak efektif.

Tantangan jangka pendeknya adalah meminimalkan dampak negatif dari demokratisasi agar kecepatan mencapai pemulihan total tidak perlu dikorbankan. Dalan jangka panjang, tantangannya adalah membuat demokrasi sejalan dengan pemerataan hasil pembangunan ekonomi.

Forget making halal labels mandatory

2007-04-09T02:01:00.000-07:00

The Jakarta Post -- I once had lunch in the student cafeteria of Brandeis University in Waltham, Massachusetts. It was located about 40 minutes from my place in the neighboring town of Cambridge. Brandeis is a university run by a Jewish organization.

Being a Jewish institution, the cafeteria of course served kosher meals. The Jewish rule, the strict one, prohibits kosher and non-kosher food from being processed together. Not only that, the cutlery must also be separately treated. At Brandeis, the cafeteria was divided into kosher and non-kosher sections. The cutlery for each section were marked with different colors.

Although there was no visible separator for the two sections, you were not allowed to buy your meal from one section and eat it in the other one. Same thing applied for the cutlery. After you finished, you had to return your cutlery to different trays (and it was washed separately).

I chose the kosher side since it was the closest thing to Muslim halal food. Then I found out that it would cost me about a dollar more. I wondered why it should cost more. My guess was that it was because processing kosher food increases the production costs. The producers needs to manually slaughter the animal, meaning extra labor cost. Then there is another process to fully remove the blood from the meat. The producers may also need to have the food examined by some kind of religious council that will issue the kosher certificate, which means another extra cost.

More interestingly, what makes someone willing to pay more for the same meal made from kosher products over the non-kosher one? Except pork dishes, all meals served in the two sections were the same. Perhaps it is like an insurance premium: The extra amount that customers are willing to pay to get some degree of income certainty. Here, the extra dollar serves as the premium for one's religious preference. At most, it can be your ticket to heaven. At least you can escape from guilty feeling.

There is no free lunch. That applies for religiosity as well. Practicing our religious beliefs in consumption means that in some ways we become discriminatory customers. We only choose products that are made by specific producers or using certain procedures.

Nobel laureates Milton Friedman and Gary Becker once said that if we are being discriminative, the market will punish us by limiting our choices, so we will have to pay a higher price. Note that the price is not always explicit. Sometimes the price may be in the form of "searching cost". We must travel a bit further to find a halal-certified butcher. Sometimes it is has no monetary value, but we may have to reject dinner invitations, or refrain from enjoying a delicious meal at a party because we are not sure whether the food served is halal.

But if we are religious, we won't mind paying more, right? And no one should mind our decision, providing that everything is based on voluntary choice, and the price paid is the result of voluntary exchange. The Brandeis cafeteria provides a good model for this.

You know the price, you are free to choose. Nobody can force you to choose any section, or prohibit you from eating in a certain section. Meanwhile, the university does not limit the customers' choice by prohibiting non-kosher food from being sold. At the same time, customers who demand kosher food are respected.

Substitute the word halal with vegetarian, sugar- or fat-free. The arrangement works exactly the same. Specific preference means limited choice, which in most cases also implies higher "price." So long as the customers are willing to pay the extra price, it won't matter. And so long as there is demand for the specific products, producers will keep supplying.

The next question is how do we know that the product is indeed halal (or sugar-free)? We can only trust the producers. But trust sometimes just isn't enough. That's why people invented certification.

Here in Indonesia, we have a halal certificate issued by the Indonesian Ulema Council (MUI). So far it has worked well. If you are a producer and concerned about your Muslim customers, you would want to have that certificate. Otherwise, you won't bother having one. If you are a customer who is concerned about the halal status of the thing that you eat, just look to see if it shows the halal label. Maybe you are not really concerned, or you think everybody can be trusted to sell halal products. In such cases, you don't make your selection based on the halal label.

What if you are a strict Muslim customer but don't think that the products around you are truly halal? It means you don't trust the market. Then look for the non-market solution: Stay at home, don't buy any products and prepare your own food. If you are creative enough, you might want to enter the market as producer, and advertise your product as "genuinely halal."
The other option is asking the MUI to improve the procedures surrounding issuing halal certification and increase its monitoring activities to ensure greater compliance. This is fine, as long as the decision to get a certificate remains optional.

Currently some people are thinking about another option: Making the halal certificate compulsory. MUI then will issue a fatwa that rules that products without the certificate are haram. For some reasons this option is problematic. First, it contradicts the Islamic principles that everything that God provides is halal unless mentioned otherwise. The MUI does not possess any authority to rule a product as haram simply because the product is not certified.

Second, compulsory certificate puts an extra burden on producers. It won't create problems for big producers or restaurants, but small businesses will be hurt.

Third, any certification process always provides room for corruption. Just because it involves the MUI, the process will not automatically be corruption-free.

In short, just forget this idea of making the halal certificate compulsory. Its mudharat (cost) far exceeds the benefit. Keep the system as it is now. The decision on consuming halal food must be respected, but it must also be a personal choice. This applies to all decisions based on religious preferences.

Mungkinkah Korupsi Optimal?

2006-10-19T02:36:00.000-07:00

Kompas -- Dari sudut mana pun, korupsi adalah buruk. Namun, pemberantasan korupsi sulit dikerjakan. Kurangnya komitmen politik, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, hingga alasan kultural adalah alasan-alasan yang sering diajukan. Ada alasan lain yang belum banyak dibicarakan, korupsi kita sudah pada tingkat optimal.

Menurut teori ekonomi, jika suatu variabel sudah mencapai tingkat optimal, ia tidak dapat dibuat lebih banyak atau lebih sedikit tanpa menimbulkan kerugian. Dalam teori produksi, misalnya, tingkat produksi optimal adalah yang menghasilkan keuntungan terbesar. Jika produksi dikurangi, keuntungan akan berkurang. Demikian halnya jika produksi ditingkatkan.

Korupsi yang optimal artinya, jika lebih banyak korupsi, artinya buruk bagi pelaku-pelaku ekonomi secara keseluruhan. Namun, jika tingkat korupsi dikurangi, perekonomian juga akan terganggu. Satu catatan, kondisi yang optimal secara ekonomi tidak selalu optimal secara sosial atau politik. Bahkan, secara ekonomi pun kondisi yang optimal tidak berarti kondisi itu "diinginkan" (desirable).

Ada tiga kemungkinan penyebab tingkat korupsi menjadi optimal.

Tiga argumen
Menurut argumen pertama, jika aktivitas bisnis bisa diibaratkan sebagai roda bagi perekonomian, korupsi bukan hanya menjadi penghambat. Ia bahkan bisa menjadi "minyak pelumas" bagi roda itu (Wei 1999). Di banyak negara berkembang dan negara maju, prosedur birokrasi untuk memperoleh perizinan bisa memakan waktu lama. Terutama bila struktur insentif yang ada tidak menyediakan motivasi yang cukup bagi pegawai publik untuk bekerja lebih keras dan efektif untuk mempercepat proses.

Pelaku usaha bisa saja mempercepat proses mendapatkan izin dengan menyuap aparat pemerintah. Secara hukum dan moral, hal ini jelas salah. Namun, dari perspektif lain, suap pada dasarnya merupakan insentif tambahan bagi aparat pemerintahan untuk bergerak lebih cepat dan mengatasi kelembaman birokrasi.

Contoh lain adalah tarif resmi untuk mendapatkan layanan publik atau barang yang dimonopoli pemerintah. Kita sering harus membayar lebih di atas tarif resmi. Namun, adakalanya kita bisa mendapatkan barang atau layanan publik di bawah harga resmi jika ada aparat pemerintah yang menjualnya di pasar gelap (tentu secara ilegal). Si oknum aparat tentu mengambil seluruh pembayaran untuk diri sendiri. Negara kehilangan pemasukan, tetapi konsumen membayar lebih murah dari harga resmi sehingga akhirnya yang terjadi adalah realokasi keuntungan dari negara ke konsumen (Schleifer dan Vishny 1993). Meski demikian, secara total terjadi keuntungan bersih bagi perekonomian karena roda ekonomi tetap bergerak.

Argumen kedua mengatakan korupsi bisa menjadi mekanisme seleksi pengusaha yang efisien. Misalkan terjadi tindakan korupsi dalam bentuk pungutan siluman yang ditarik aparat birokrasi dari pengusaha. Pengusaha yang membayar "pajak" akan mendapat imbalan berupa sejumlah fasilitas atau perlakuan khusus. Misalkan ada dua jenis pengusaha: yang efisien-profitabel serta yang tidak efisien-tidak profitabel. Mana yang lebih bersedia membayar "pajak" ini?

Kita akan berpikir, pengusaha yang tidak efisien akan bersedia membayar pungutan, dengan harapan fasilitas yang mereka terima bisa meningkatkan keuntungan. Masalahnya, belum tentu pengusaha yang tidak efisien ini mampu membayar. Sebaliknya, karena profitabel, pengusaha yang efisien lebih mampu membayar pungutan. Mereka bersedia membayar dengan pertimbangan akan lebih diuntungkan dibandingkan para pesaingnya.

Dalam kasus ini, korupsi justru menjadi mekanisme seleksi guna memisahkan pengusaha yang efisien dari yang tidak. Dengan kata lain, korupsi adalah "kaki gaib" (invisible foot) yang menendang mereka yang tidak efisien dari pasar.

Dalam argumen ketiga, korupsi merugikan perekonomian. Akan tetapi, biaya memberantas korupsi sering lebih besar dari keuntungan potensial yang bisa diraih. Di jangka panjang, kompetisi akan menghapus korupsi. Menurut peraih Nobel Ekonomi Gary Becker (1983), kompetisi pasar antara pelaku ekonomi dan kompetisi politik antara kelompok kepentingan akan menaikkan biaya bagi pemburu rente. Hasilnya, kebijakan yang paling berpihak pada kepentingan publik adalah strategi terbaik untuk meraih dukungan.

Pendapat ini didukung secara empiris. Ada dua contoh. Pertama, kompetisi antara pemburu rente di Thailand setelah 1950-an menghasilkan struktur industri yang kompetitif. Patron maupun klien politik secara individu tidak bisa mencegah kompetitornya masuk industri yang berkembang itu. Kedua, Pemerintah Indonesia tahun 2002 membatalkan rencana penundaan tenggang waktu pelunasan utang debitor BLBI bermasalah. Keputusan diambil setelah ada protes dari debitor lain yang sudah melunasi kewajibannya.

Pelajaran dan implikasi
Meski optimal, tidak berarti korupsi baik dan bisa dibiarkan. Hipotesis korupsi optimal mengatakan, agar pemberantasan korupsi berhasil, diperlukan perubahan struktur insentif dan kelembagaan agar korupsi yang terjadi tidak lagi optimal.

Argumen "minyak pelumas" mengindikasikan, penyakit utamanya mungkin bukan korupsi. Korupsi hanya gejala penyakit birokrasi yang lembam dan tidak efisien. Kita ingin berantas korupsi, tetapi jika problem inefisiensi tidak diselesaikan, permintaan atas korupsi tetap ada.

Argumen "mekanisme seleksi" menunjukkan korupsi bisa menjadi mekanisme informal untuk menyeleksi pengusaha yang efisien saat pasar dan pemerintah gagal melakukannya. Menghapus korupsi membuat kemunduran secara Pareto. Dari perspektif kebijakan, pemberantasan korupsi harus diikuti pencarian mekanisme lain untuk memisahkan mereka yang efisien dari yang tidak.

Terakhir, teori kompetisi politik menekankan pentingnya menurunkan insentif guna melakukan korupsi sekaligus insentif politik dan membiarkan korupsi terjadi. Kita bisa bicara gaji, hukuman lebih berat, atau pengawasan ketat. Namun, semua bergantung pada kemauan politik.

Korupsi akan lebih bertahan lama jika terjadi oligarki atau tingkat persaingan politik yang kecil.

Jika pasar ide dalam politik menjadi kompetitif, meski semua politisi berorientasi kepentingan individu atau kelompok, masing-masing akan saling mengawasi agar lawannya tidak memperoleh rente lebih tinggi. Jika hal-hal ini dilakukan, titik optimal korupsi akan bergeser dari yang ada kini ke titik nol, atau setidaknya ke tingkat korupsi yang lebih bisa ditoleransi.

Nobel Prize a victory for antipoverty fighters

2006-10-19T02:18:00.000-07:00

The Jakarta Post -- The 2006 Nobel Peace Prize was awarded to Dr. Muhammad Yunus and the institution he established, Grameen Bank. Yunus and Grameen Bank were honored for their efforts to create economic and social development from below. For anyone who believes that ending poverty is the greatest "war" the world is now facing, this award is something to celebrate.

Yunus is an American-trained Bangladeshi economist. After receiving his doctorate from Vanderbilt University with a Fulbright scholarship in 1969, he returned to Bangladesh to teach economics. In 1974, Bangladesh suffered from a great famine. At one point, Yunus admitted that he felt ashamed that he and his colleagues taught fancy economic theories but could not explain why poverty was everywhere. This led Yunus to get into the business of fighting poverty.

In 1976, Yunus established Grameen Bank, which means "village bank" in Bangla. The bank began as Yunus' research project on credit provision for the rural poor, along with the University of Chittagong. The idea behind the program was that poor people are poor not because they are not productive; poverty is the reason they are not productive. Poor people have little or no capital. Relying on labor with no capital, they have low productivity. Because of their low productivity, they cannot accumulate assets. So they are trapped in the vicious circle of poverty.

This circle can be broken with access to funds. But modern financial institutions like banks are not likely to provide loans. The poor have no assets for collateral, and the low scale of their borrowing means little profit for the banks.

Grameen Bank's objective is to provide small-scale loans for the poor with no collateral requirement. In each village, groups of three to five self-selected members are formed. Loans will be made to individuals, often as little as US$25 (in fact, in 1974 Yunus started his program by providing a $27 loan from his own pocket). If any one member fails to repay a loan, all members in the group will share the collective sanctions. The sanctions range from an obligation to pay collateral or exclusion from the next round of loans.

Peer pressure is the key to Grameen Bank's model. Using the principle of group lending and group sanctions, Grameen Bank redefines the term "collateral". In the absence of physical or financial capital, poor people can rely on so-called social capital. This social capital has been successful at keeping the repayment rate high -- around 99 percent.

Currently, the bank's 2,200 branches serve around 6.6 million borrowers in more than 71,000 villages. Ninety-seven percent of its borrowers are female. In fact, from the beginning the bank has targeted women. Women are considered a lower risk for not repaying loans than men, as they are relatively less mobile and more responsible in spending their money for family purposes. Providing credits targeted to women also serve as a tool of redistribution, because women tend to be the more marginalized group in society. (In 1995, the bank was boycotted by a religious fundamentalist group that objected to the bank's focus on improving women's status.)

The Grameen model has been replicated in many countries. The business has also grown into over two dozen enterprises represented by the Grameen Family of Enterprises. The businesses range from mutual funds, telecom and energy, to rural internet and telephone providers.

While celebrating the Nobel Prize, there are some lessons we can take from Muhammad Yunus and Grameen Bank.

First, poverty alleviation efforts do not have to wait for a grand, spectacular idea. Instead, it only needs local initiatives and innovations like Grameen Bank to make change happen.

Second, what the poor need are not big budget programs delivered through orchestrated and centralized planning. It is ironic that nowadays we are talking about "big bang" efforts like the Millennium Development Goals and the like. We set so many targets and priorities, at the end it is unclear which one we should prioritize. The thing is, as Easterly (2006) mentioned, we should not plan what works; we should search for it. Grameen Bank is an example of how an initiative from below works more effectively than big plans. T

hird, the Grameen business has worked not on a charity basis. Nor has it worked by eliminating market mechanisms. Many argue that market mechanisms are bad for the poor. This is an incorrect assumption. Poor people suffer because the market does not work. So the right thing to do, as the Grameen group has shown, is make the market work for the poor.

Grameen Bank corrected the failure in the credit market. After receiving the necessary capital, the poor still have to rely on the market; the goods market to sell their products and the labor market for both hiring and looking for jobs. Other Grameen businesses like Grameen Phone or Grameen Cybernet basically correct market failures due to asymmetric information by providing the poor access to information technology.

What is the lesson, if any, for the Indonesian government? For one, the government needs to create an environment conducive for this kind of innovation. Good regulations like a microfinance law might do. Such a law may help avoiding local microfinance innovations being killed because the authorities consider them illegal banks. But issuing regulations is not the only thing the government can do. More importantly, the government must ensure that the bureaucracy does not burden local Grameen-like initiatives. Finally, we must also remember that even the Grameen model is not a magic bullet for fighting poverty.

Some elements of it may work, some may not. For example, group lending and sanctions may work in rural agricultural societies where social ties are strong so peer pressure will be effective. But it may not work for the urban poor, or in villages where people live in scattered places and neighbors are separated by geographical barriers like hills. For those kinds of situation, we need different types of innovation. Let new innovations grow. Let new ideas develop, standing on the shoulders of Muhammad Yunus' Grameen Bank and others that have set the example.

Job market conditions for degree-holders

2006-08-15T04:05:00.000-07:00

The Jakarta Post -- This September, universities in Indonesia are starting their academic year. As in previous years, the beginning of the semester is marked by discussions -- complaints, to be more precise -- about the rising cost of university education.

Since the economic crisis, the rising cost of tertiary education has always been a big issue. The government has stopped giving subsidies to the top public universities, and has reduced allocations to other public universities. Meanwhile, private universities, which were already expensive before the hikes, are getting more and more pricey.

With these increases, it is worth asking why many people still want to get a higher education.

The most common answer is because having a university degree makes it easier to find a job. Actually, this is not true. Several studies have shown that people with high school diplomas or lower have greater chance of being employed or switching jobs. Of course people in these jobs are often not paid more than subsistence-level wages.

Which leads us to the correct answer: To get a well-paid job. A university diploma may not make it any easier to get a job but it certainly ensures people get higher salaries. Based on the 2003 National Labor Statistics, for workers of the same age, who are in the same type of occupation and industrial sector, an average university graduate earns 38 percent more than a typical high school graduate per hour of work.

Higher education leads to higher earnings, so the theory goes, because education provides workers with extra skills, which enable them to be more productive. Since workers are rewarded in the labor market based on their productivity, it is higher productivity which brings in higher earnings. Hence, the higher one's educational attainment, the higher his or her wage.

This view was formulated by Nobel Laureate for economics Gary Becker. According to Becker, a worker's skill is his or her "human capital". Education is a way to increase one's human capital -- because it is an investment in human capital. But such a view does not convince Stanford University's Michael Spence. In a seminal article he wrote in 1973, Spence argued that labor market, like any other market, is not perfect. Employers can not evaluate the true productivity of potential workers before they start working. But we know that in typical job application process, the wage rate is agreed in advance.

So on what basis will a wage rate be determined?

According to Spence, in this world of asymmetric information, employers only assume higher educated workers are more productive. College graduates are not necessarily more productive; but that doesn't stop employers believing they are. So to distinguish oneself in a stack of applications, a job-searcher presents a university diploma to signal to the prospective employer that he or she is a productive type. In other words, a higher wage is a reward for the diploma one gets, not a worker's true productivity.

Thanks to his signaling theory, Spence won the 2001 Nobel Prize in economics, together with George Akerloff and Joseph Stiglitz. The theory also changed the way people looked at how the labor market works. The fact that the signaling mechanism partly, or mostly, determines the market wage setting has an important implication.

A university degree helps increase a wage as long as those with university diplomas account for only a small fraction in the labor market.

When the share of university graduates grow, it will no longer be an effective signal. Employers will look for new type of signals to distinguish workers, such as more advanced degrees (Master's, PhD) or professional degree (CPA, CFA). When the government subsidizes university tuition fees, it makes higher education cheaper and more accessible. It will increase the supply of college educated workers. However, it may not be useful because employers will increase their expectations subsequently. For that reason, subsidizing university tuition does not make a good social investment. It may even have an adverse effect: A large pool of highly educated unemployment.

There are two final inferences from this exposition. The government's role in education should be more focused on providing basic (primary and secondary) education. At these levels, the human capital effect still dominates and the return on public investment in education is more justified.

If the government is to subsidize university tuition fees, it should allocate the funds to regions where university graduates are still scarce. Funding could go to universities in smaller cities, outside Java or in remote areas, but with the potential for development. Not only are bachelor degrees still an effective signal, in these places a larger, higher-skilled pool of workers will benefit the region's economy. Hence, public subsidies are also justifiable.

Promoting education is a vital part of social policy. Economic indicators may not be the only things that matter in evaluating the results. But economic theory provides a useful tool to develop a better, more effective policy outcome.

Lagi, Soal Demokrasi dan Ekonomi

2006-04-04T03:59:00.000-07:00

Kompas -- Mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Harian Kompas (23/3) memberitakan hubungan antara demokrasi dan kemakmuran. Sebagaimana tertulis dalam berita itu, menurut Wapres, negara demokratis tak selalu makmur. Sebaliknya, negara otoriter ada yang mampu menyejahterakan rakyatnya.

Pernyataan itu bukanlah hal baru. Sebaliknya, ia mengangkat kembali tema lama dalam diskursus politik ekonomi, yaitu keterkaitan antara demokrasi dan kinerja ekonomi. Pertanyaannya, dalam konteks apa Wapres melontarkan pernyataan itu?

Pernyataan itu bisa dilihat dari dua aspek: sebagai pernyataan positif atau normatif. Sebagai pernyataan positif, sebaiknya dikaitkan dengan studi-studi akademis yang pernah dilakukan dalam isu itu. Tetapi, jika itu adalah pernyataan normatif, perlu ditanyakan kepada Wapres, implikasi apa yang ingin disampaikan.

Pandangan akademis
Jika produk domestik bruto (PDB) per kapita dijadikan ukuran, terlihat negara-negara demokrasi umumnya memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi. Mengacu indeks Freedom House (2005), 70 persen yang masuk kategori demokratis adalah negara-negara berpendapatan tinggi. Sebaliknya, kurang dari 10 persen negara non-demokratis yang tergolong berpendapatan tinggi, dan hampir merupakan negara penghasil minyak.

Namun, data itu tidak menerangkan sebab-akibat. Apakah sebuah negara menjadi makmur karena demokratis, atau mereka demokratis karena sudah makmur?

Secara teoretis, klaim yang dilontarkan adalah menjalankan pemerintahan secara otoriter butuh biaya besar. Maka, negara otoriter umumnya tidak efisien. Inefisiensi ini menyebabkan lemahnya kinerja ekonomi. Selain itu, demokrasi dianggap lebih mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien (North 1990, Olson 1991 atau Sen 1994). Namun, klaim ini sulit dipertahankan secara empiris. Studi ekonometrik Barro (1999) yang menggunakan data antarnegara tahun 1960-1995 tidak menghasilkan jawaban memuaskan mengenai hubungan sebab-akibat.

Pendapat lain menyatakan, demokrasi justru tidak efisien. Dalam demokrasi, proses pengambilan keputusan bisa bertele-tele. Pemerintahan yang demokratis pun berpotensi tunduk atas tekanan populis untuk mendahulukan konsumsi atas investasi atau pengendalian inflasi. Justru pemerintah yang otoriter berkemampuan untuk mengambil keputusan berorientasi jangka panjang (Galenson 1959, Huntington 1968, atau O’Donnell 1973).

Hubungan antara demokrasi dan ekonomi kian kurang jelas jika indikator yang digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi, bukan tingkat PDB per kapita. Banyak negara otoriter berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi seperti sejumlah negara Amerika Latin di tahun 1970- 1980-an dan Asia Timur tahun 1980-1990-an. Sementara itu negara-negara berkembang yang relatif demokratis, seperti Filipina, Fiji, atau India, setidaknya hingga pertenganan 1990a-n, terpuruk pada siklus pertumbuhan rendah.

Masalah utama dalam studi- studi empiris itu adalah bagaimana mengukur tingkat demokrasi suatu negara. Indikator seperti indeks keterbukaan Freedom House atau indeks kompetisi politik (Alvarez dkk 1996 atau Vanhanen 2000) berguna, tetapi masih terlalu luas dan kabur dalam menggambarkan tingkat demokrasi.

Alternatifnya, ketimbang melihat demokrasi dalam arti luas, mengapa tidak melihat hubungan antara kinerja dan ekonomi dengan aspek-aspek dari demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan atau supremasi hukum? Hasil berbagai studi yang menggunakan aneka indikator alternatif itu umumnya lebih menunjukkan pengaruh lebih jelas atas kinerja ekonomi.

Implikasi
Jika tidak ada kausalitas pasti antara demokrasi dan kemakmuran ekonomi, apa implikasinya pada kebijakan publik dan pembangunan? Ada dua pilihan.

Pertama, kebijakan pembangunan yang berorientasi pada indikator-indikator ekonomi, namun menomorduakan politik dan demokratisasi. Di banyak literatur pembangunan ekonomi hal ini dikenal sebagai thesis Lee, merujuk mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kwan Yew, dan menjadi model pembangunan bagi negara-negara Asia Timur tahun 1980-1990-an.

Alternatif kedua, kausalitas antara demokrasi dan pembangunan ekonomi tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang penting. Tetapi, keduanya merupakan komponen yang setara dan tidak terpisahkan dalam proses "Pembangunan" (dengan huruf ’P’ besar). Pandangan ini merupakan inti argumen Amartya Sen dalam Development as Freedom (2000).

Menurut Sen, tujuan akhir dari pembangunan adalah kebebasan dalam arti luas. Demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan kebebasan politik, sementara pembangunan ekonomi bertujuan menciptakan kebebasan di bidang ekonomi.

Meski demikian, antara kebebasan politik dan ekonomi saling terkait dan memengaruhi. Satu pernyataan Sen yang sering dikutip adalah "demokrasi tidak selalu membawa kemakmuran, tetapi di negara-negara demokrasi tidak pernah ada kelaparan". Alasannya, pemerintahan yang demokratis akan lebih tanggap pada masalah-masalah yang dihadapi rakyatnya.

Hal ini ditegaskan Jared Diamond. Menurut Diamond dalam Collapse (2004), sejarah menunjukkan, pemerintahan dan peradaban yang otoriter dan sentralistik adalah yang lebih dulu runtuh karena adanya jalur komunikasi yang tidak berjalan antara rakyat dengan pemerintah pusat.

Di sisi lain, kinerja ekonomi juga penting bagi pembangunan politik. Menurut Lipset (1953, 2004), pembangunan ekonomi akan membawa modernisasi dan tumbuhnya kelas menengah. Hal ini akan mendorong masyarakat sipil yang terorganisasi dan lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah, yang merupakan komponen-komponen penting dalam demokrasi.

Selain itu di banyak negara berkembang, berhasilnya pembangunan ekonomi juga membawa perubahan sosial yang berujung pada berakhirnya otoritarianisme. Pengalaman di Brasil, Korea Selatan, Portugal, dan Yunani adalah beberapa contoh.

Mudah-mudahan Wapres tidak terinspirasi untuk mengaplikasikan "thesis Lee"—sesuatu yang juga pernah dijalankan oleh Indonesia—ketika menyatakan bahwa demokrasi tidak selalu membawa kemakmuran.

Betul, Singapura menjadi salah satu negara paling makmur di dunia tanpa perlu mengalami demokratisasi. Juga betul bahwa Tiongkok bisa tumbuh pesat seperti sekarang, meski pemerintahannya tetap otoriter. Namun, membalikkan arah demokratisasi di Indonesia dalam keadaan sekarang akan membawa biaya sosial lebih besar.

Di sisi lain, pernyataan Wapres juga perlu dilihat sebagai sebuah pesan pada para politisi. Demokrasi itu sendiri bukanlah satu-satunya tujuan akhir. Demokrasi akan berarti jika ia juga bisa membawa kesejahteraan. Dan negara-negara maju menjadi contoh bagi kita bagaimana demokrasi bisa bertahan dan dipilih oleh rakyat ketika ia berhasil menghasilkan kemakmuran bagi masyarakatnya.

Finding the link between democracy and welfare

2006-04-02T04:07:00.000-07:00

The Jakarta Post -- Vice President Jusuf Kalla made a remark last week that democracy does not always produce economic welfare. As examples, he cited the likes of China and Singapore, who were able to become prosperous despite having autocratic or semi-autocratic governments. Some non-democratic nations can perform well in economic terms.

What Kalla said was not incorrect. For long, the link between democracy and economic development has been of great interest to economists and political scientists. There are two competing hypotheses.

First, authoritarian governments are inefficient because they would need vast resources to direct economic and political activities in a centralistic manner. Authoritarian governments are also inefficient because by nature, governments do not have the best information about the optimal and most efficient resource allocation.

A simple analysis using cross-country data will tell us that more democratic nations are associated with higher levels of income per capita. Some indicators like the Freedom House index of civil and political liberties, or the political competition index (Alvarez an others 1996, Vanhanen 2000), are relatively good measures of democracy-income levels. True, there are some outsiders. We will see "poor democracies" such as Botswana, Benin, Fiji or India. We will also see "rich autocracies" like most of the oil-rich countries.

However, such correlations do not tell us anything about causality. Rich countries may be prosperous because of democracy. But it may also be the other way around; they can be democratic because they have already been rich. In fact, Harvard's Robert Barro, in his 1999 econometric study using cross-national data from 1960-1995, was not able to prove that there was a causal effect that goes from democracy to economic welfare. He did find the causal effect on the other direction -- something I shall mention later.

The correlation between democracy and economic welfare is less clear if we use the rate of economic growth as the indicator. During the last four decades, we have seen how Latin American countries in the 1970s, then the East Asian Miracles in the 1980s and 1990s, were able to successfully achieve high growth under authoritarian governments. Conversely, some democratic countries like the Philippines or India before the 1990s were trapped in low economic growth cycles.

This opens the way for the other side of the argument: Democracy may also be seen as inefficient. Democracy can result in a lengthy decision making process about important policies. Democratic governments are also vulnerable to public pressures favoring short-term public spending over longer-term investment. Meanwhile, stronger or authoritarian governments are more able to make the difficult decisions in long-term national interests. This is often referred to as "the authoritarian advantage."

The authoritarian advantage argument reminds us of the famous "Lee's thesis", attributed to former Singaporean PM Lee Kwan Yew. He once argued that to achieve economic progress, people may have to sacrifice civil liberties and democratization. But if you have already been prosperous, democracy and liberty may not be a necessity. Lee's thesis was, admittedly, the model for most of the East Asian Miracles.

Now, the most interesting question is, what did Kalla's remark imply? Was it a signal that the current government favors Lee's thesis as the model for future development?

I would certainly hope not. True, economic development is important. But we do not have to judge the importance of democracy by how it affects economic welfare. In other words, the causality from democracy on prosperity is not the main thing. Instead, economic and political developments are both integral components of a wider definition of development.

As Amartya Sen (2000) argued, the ultimate goal of development is human freedom. Democratization is a means to achieve it through political freedom, while economic freedom can be achieved by economic development. Still, according to Sen, democracy is important for economic freedom. It may be true that democracy does not always produce a wealthy society. But history shows that famine never occurred in democratic nations, because democratic governments will be more responsive to problems faced by its people.

History also tells us that democratic societies have a greater probability of surviving the test of time. The reason is there were usually broken communication links between the central power and the people in authoritarian societies. When natural disaster or famine struck, those in the center of power only realized it when it was too late.

There is another reason to say why we should not move away from democracy to achieve economic welfare. Recent studies show that when we focus on the quality of democratic institutions, instead of just the concept of democracy, we will see a clearer channel to economic welfare. Here, we are talking about rule of law, transparency of government, good governance and greater public participation in policy making and monitoring.

Nevertheless, there is one important message from Kalla's statement: For democracy to be sustainable, it is important that democracy can improve the quality of life of the people. As the above study by Barro, as well as others, suggests, the higher the country's income level, the lower the probability of switching from democracy to authoritarianism. This message should be well-understood by politicians and all proponents of democracy.

Konflik, Interaksi, dan Koordinasi

2005-11-14T20:07:00.000-08:00

Kompas -- Penghargaan Nobel Ekonomi tahun ini diberikan kepada Thomas C Schelling dan Robert J Aumann. Schelling dan Aumann memang layak mendapat kehormatan itu.

Keduanya banyak memberi sumbangan dalam perkembangan teori ekonomi, kriteria yang dijadikan dasar Royal Swedish Academy untuk menentukan penerima hadiah Nobel ekonomi. Kontribusi mereka bagi teori ekonomi adalah mengembangkan analisis game theory, sering diterjemahkan secara kurang tepat, teori permainan.

Game theory pertama kali dikembangkan oleh John von Neumann dan Oscar Morgensten pada tahun 1944 sebagai aplikasi teori matematika guna menganalisis interaksi antara individu, perusahaan, bahkan negara. Tokoh lain yang dianggap penting dalam perkembangan teori ini adalah John Nash, yang menemukan konsep keseimbangan dalam sebuah interaksi di antara dua pihak (dinamai keseimbangan Nash).

Keseimbangan Nash menggambarkan kondisi di mana satu pihak mengambil keputusan optimal berdasar keputusan pihak lain. Berbeda dengan konsep keseimbangan standar teori ekonomi yang mengasumsikan keputusan individu adalah independen dari keputusan orang lain.

Game theory bisa diaplikasikan dalam banyak bidang. Penerapan di bidang ilmu alam, misalnya, dalam memprediksi persaingan menemukan pasangan di antara hewan, bahkan manusia. Dalam bidang militer atau diplomasi, game theory adalah alat analisis untuk memprediksi keputusan sebuah negara untuk memulai atau mengakhiri konflik, untuk beraliansi dengan negara lain atau tidak, dan sebagainya.

Namun, ekonomi adalah bidang di mana penerapan teori ini paling berkembang. Game theory menjadi alat dalam menganalisis perilaku persaingan bisnis. Perilaku persaingan harga dan kualitas layanan antara waralaba restoran siap saji dan supermarket atau persaingan iklan di kalangan produsen minuman ringan dan rokok adalah contoh paling umum. Keputusan bagi pemain baru untuk masuk pasar dan bagaimana strategi yang harus diambil dari pemain lama adalah contoh lain.

Di bidang ekonomi makro, game theory juga digunakan sebagai metode untuk menilai apakah pemerintah cukup kredibel dalam mengambil kebijakan. Contohnya, ketika pemerintah mengatakan akan memberikan jaminan bagi investasi, investor akan menghitung seberapa besar insentif bagi pemerintah untuk memegang ucapannya sebelum memutuskan untuk menanam modal (Rodrik, 1989).

Oleh karena itu, cukup beralasan jika orang-orang yang berkontribusi mengembangkan game theory dianggap sebagai ekonom dan meraih hadiah nobel. Sebelum Schelling dan Aumann, John Nash bersama-sama John Harsanyi dan Reinhard Selten sudah meraihnya pada tahun 2001.

Karya terbatas
Bagi kalangan ekonom dan mahasiswa ekonomi, nama Thomas Schelling sedikit lebih dikenal. John Aumann memang lebih banyak melahirkan karya-karya terbatas di kalangan akademik. Schelling setidaknya menulis sejumlah buku yang cukup terbaca, seperti Micromotives and Macrobehavior (1978) atau Choice and Consequences (1985).

Analisis Schelling tidak terbatas pada isu-isu ekonomi tradisional. Ia menggunakan game theory untuk menerangkan, misalnya mengapa mahasiswa yang datang pertama di kelas cenderung memilih tempat duduk bukan di depan. Atau, mengapa di kota-kota besar Amerika Serikat cenderung terjadi segregasi pemukiman berdasarkan etnis.

Sumbangan Schelling yang paling berpengaruh adalah konsep ancaman yang kredibel dan focal point. Menurut Schelling, dalam sebuah interaksi, ancaman yang tidak pasti tetapi kredibel lebih efektif dibandingkan dengan kekuatan yang sudah jelas. Sekarang ini pemikiran itu menjadi untuk menjelaskan bagaimana pelaku terorisme makin besar posisi tawarnya dengan menebarkan ketidakpastian dan ketakutan. Atau bagaimana negara besar, seperti AS, makin gentar pada China. Bukan karena China terbukti kuat, tetapi justru karena tidak jelasnya kekuatan China yang sesungguhnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan focal point adalah sebuah kondisi keseimbangan yang bisa dicapai oleh kedua belah pihak tanpa adanya interaksi dan komunikasi langsung. Contoh sederhana dari focal point adalah jika kita berjanji untuk bertemu seseorang di mal pada jam tertentu, tanpa perlu spesifik menyebutkan titik pertemuan, masing-masing cenderung menuju titik yang sama. Jika yang berjanji adalah dua dosen, tempat itu sangat mungkin di depan toko buku. Jika yang berjanji adalah ibu dan anak remajanya, focal point mungkin di depan pasar swalayan.

Adanya focal point ini membuat dua belah pihak yang berkonflik pada satu titik akan bersedia memberi konsesi. Setidaknya ada saling pengertian untuk tidak melakukan konfrontasi. Ini yang menjelaskan mengapa selama era perang dingin, ancaman perang dunia ketiga tidak pernah menjadi kenyataan.

Ruang abu-abu
Bagi ilmu ekonomi, sumbangan game theory adalah mengisi ruang abu-abu yang ada dalam ilmu itu, diakibatkan oleh asumsi-asumsi yang dipakai. Ia menjembatani analisis antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Keduanya didasarkan oleh asumsi yang ekstrem: banyak sekali pelaku dan hanya satu pelaku.

Game theory memungkinkan adanya analisis atas pasar oligopoli, di mana ada sedikit pelaku tetapi saling memengaruhi. Game theory juga menjembatani analisis antara perilaku individu dan kelompok atau masyarakat. Teori ekonomi standar mengasumsikan bahwa perilaku masyarakat bisa dianalisis melalui individu karena masyarakat adalah kumpulan individu. Game theory membuat penyederhanaan demikian tidak lagi perlu. Sama halnya dengan analisis atas peran pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Game theory juga menerangkan betapa kompleks dan rumitnya interaksi di antara individu dalam kegiatan ekonomi. Kompleksitas ini membuat upaya-upaya untuk mengoordinasikan dan mengarahkan perilaku individu menjadi sebuah pekerjaan yang sangat berat, hampir tidak mungkin. Di sinilah peran mekanisme pasar menjadi penting. Mekanisme pasar menawarkan mekanisme koordinasi atas individu yang majemuk dengan kepentingan yang beragam menuju sebuah keteraturan. Kuncinya adalah memahami bahwa individu bergerak atas dasar insentif.

Betul bahwa pasar tidak selalu berjalan baik. Betul bahwa koordinasi yang dilakukan oleh mekanisme pasar tidak menghasilkan distribusi yang dianggap adil. Namun, upaya untuk memperbaikinya tidak bisa dilakukan dengan memberikan insentif yang salah. Ini yang menjelaskan mengapa ekonomi perencanaan terpusat mengalami kebangkrutan lebih cepat daripada ekonomi pasar yang justru ingin dikoreksi.

Understanding economic theories

2005-10-19T20:43:00.000-07:00

The Jakarta Post -- "The power to hurt can be counted among the most impressive attributes of military power. ... To inflict suffering gains nothing and saves nothing directly; it can only make people behave to avoid it. ... War is always a bargaining process ... (and to win it before starting, one must maximize) the bargaining power that comes from the capacity to hurt ... (to cause) sheer pain and damage ... (because they are) the primary instruments of coercive warfare."

Those are the lines taken from a 1966 book Arms and Influence. The author of the book, Thomas Schelling, a former Harvard professor now teaching at the University of Maryland, just recently won the Nobel prize.

Not for peace -- for economics.

Schelling shared the prize with Hebrew University's Robert Aumann for their influential work in developing game theory -- a branch of applied mathematics that is used to analyze interactions among individuals, organizations and even states.

While both are economic theoreticians, the name Thomas Schelling is likely to be slightly more popular outside of academia. Most of Aumann's works are purely academic, while Shelling had written books that are more "readable" for a general audience. In addition to Arms and Influence, he also authored Micromotives and Microbehaviors (1978) and Choice and Consequences (1985).

Schelling introduced the concept of "focal point." What he meant was a condition where interacting parties can naturally achieve a mutual agreement, even without any formal communication or interaction taking place. He arrived in this concept after observing that in real life, when bargaining each player would rather make a concession than fail to reach any agreement at all. And there are a wide range of outcomes that would be preferable to both of them than no agreement at all.

This is where the concept of focal point play a role, because parties should have intuitively perceived mutual expectations, shared appreciations, preoccupations, obsessions, and sensitivities to suggestion. Because such a focal point exists, each party may be willing to give some concessions to achieve a better outcome. This might explain why the threat of nuclear war during the Cold War era never really came into reality. Schelling also popularized the concept of "credible threat". Uncertain retaliation is more efficient than certain retaliation when bargaining, and the capability to retaliate is more useful than the ability to defend, he wrote. He used this concept when advising the Pentagon during the Vietnam War. He said that a massive bombing campaign should send a message to the Communist not to intervene with the South.

But he added, any campaign should not last than three weeks, because it will either succeed by then, or it would never succeed. Ironically, the bombing campaign that started in March 2, 1965 did not stop the behavior of the North. Either they did not read the message, or the message was not credible enough.

Schelling continued to be a prominent economist, although after the 1970s he did not write much about war and armed conflicts. But he used and developed the game theoretical analysis to explain why there are racial segregations in housing areas in the U.S. big cities. Also, the theory attempted to explain what makes people keep sending Christmas cards to each other. Or even why the first attendance in a seminar tends to choose the seat in the middle or back row.

The fact that this is not the first time the Nobel prize has been awarded to game theorists suggests the growing importance of game theory in economics. In 1994, the prize was awarded to John Harsanyi, John Nash and Reinhard Selten. Three of them were considered as pioneering the analysis of equilibrium concept in game theory. Economists and mathematicians are familiar with the "Nash equilibrium", a condition in which someone making an optimal decision based on the other's optimal decision.

Traditionally, economic analysis always assumes that one's decision is independent to another's. Game theoretical analysis and the Nash equilibrium concept allows economic analysis to capture the fact that an individual's decision-making often influences others, and what is optimal under an individualistic assumption may not be optimal in an interactive assumption.

It is not an overstatement that game theory has improved economic analysis because it fills the gray area in economics resulting from some extreme assumptions. For example, game theory provides a tool to explain producers' behavior in oligopolies -- a type of market where there are some producers whose decisions are influencing each other. Oligopoly lies in between two extreme market types: Perfect competition, in which there is an infinite number of producers, and pure monopoly.

Game theory also bridges analyses of individual and group behavior, and helps analyze the behavior of decision making in politics. Why do individuals behave differently when they are in groups than when they are alone? Why does government policy not always reflect society's preference? And so on.

Economics has always been one of the most fertile grounds for game theory to develop. While game theory is also a powerful analytical tool for strategic and military studies, diplomacy, and even natural science -- the competition for mating in many species, for example -- it is economics where the application of game theory is the fastest.

One possible reason for this is that in the past two decades, economists become more interested in studying individual behavior and decision making. Since Gary Becker won the Nobel Prize for economics in 1992 after his influential work on explaining a wide array of human behavior, at least seven Nobel prizes have been awarded to studies regarding this issue.

This also includes the award given to Akerloff and Spence Stigliz in 2001, for their work on how individuals make decisions under conditions of uncertainty and then for Daniel Kahneman in 2002 (shared with Vernon Smith) for his work on integrating psychological insights into economics. The growing interest of economists to study individual behavior makes in inevitable that this analysis is broadened into non-economic issues. Becker's works, for example, included the issues of discrimination, crime, political competition, even theories of marriage and suicide.

Not everyone is pleased with these theories, however. Some experts from other social sciences are already complaining of economists' arrogance, intimating that they are overextending economic theories to dominate other disciplines. At the same time, economics has also been criticized for moving away from its nature as social science because of its heavy reliance on mathematical models to explain things.

To this, Becker has a reply: Economics has its powerful tools and methodologies, he says, while other social sciences have interesting questions. So let the cross-discipline synergy continue, rather than be discouraged by cross-discipline fanaticism.

Manajemen Risiko bagi Warga Miskin

2005-05-19T02:50:00.000-07:00

Kompas -- Perdebatan publik seputar pencabutan subsidi BBM dan penyaluran dana kompensasi beberapa waktu lalu mengingatkan kita pada satu hal: kita belum memiliki sistem kebijakan yang pasti untuk melindungi kelompok miskin.

Kebijakan subsidi harga BBM melindungi kelompok miskin secara terbatas, hanya dari gejolak harga terkait perubahan harga pasar. Perlindungan yang diberikan pun hanya untuk jangka pendek dari gejolak yang terjadi.

Kebijakan dana kompensasi pada prinsipnya mengubah skema subsidi dari subsidi harga ke subsidi langsung. Kebijakan subsidi langsung lebih baik karena distorsi yang ditimbulkan lebih kecil. Selain itu, dengan menargetkan penyaluran subsidi pada kelompok miskin, skema subsidi langsung bisa lebih efektif. Tetapi, pola yang ada kini belum optimal. Pemberian kompensasi masih bersifat reaktif, bukan sesuatu yang berkelanjutan.

Kita memerlukan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan. Sistem yang memberikan perlindungan pada kelompok miskin bukan hanya secara insidental setiap kali ada guncangan (shocks) seperti kenaikan harga BBM atau krisis ekonomi. Ada dua aspek dalam sistem perlindungan sosial: transfer dan manajemen risiko. Perdebatan sejauh ini terfokus pada masalah transfer. Diskusi ihwal aspek kedua, manajemen risiko bagi kelompok miskin, masih relatif absen.

Manajemen risiko informal
Satu keberhasilan dari pemerintahan Orde Baru adalah menekan jumlah penduduk miskin, dari sekitar 60 persen tahun 1970-an menjadi kurang dari 20 persen di akhir 1990-an. Namun, turunnya angka kemiskinan absolut tak diikuti mekanisme proteksi sosial memadai. Keberhasilan Orde Baru lebih bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta sejumlah skema subsidi, termasuk subsidi BBM, yang tak bersifat jangka panjang. Akibatnya, banyak penduduk yang hidup di sekitar garis kemiskinan tetap berisiko tinggi masuk kategori miskin.

Studi oleh Suryahadi dan Sumarto (2001) membuktikan hal ini. Krisis ekonomi bukan hanya meningkatkan jumlah penduduk miskin menjadi hampir dua kali lipat. Penduduk nonmiskin tetapi berisiko tinggi menjadi miskin naik dari 13 juta menjadi 38 juta atau hampir tiga kali lipat. Hal ini menunjukkan, selain masalah kemiskinan absolut, kurangnya proteksi terhadap risiko, terutama bagi kelompok miskin, adalah masalah serius, tetapi kurang mendapat perhatian.

Kelompok nonmiskin umumnya lebih punya akses pada mekanisme manajemen risiko secara formal, seperti asuransi, tabungan, kredit bank, atau dana pensiun. Akses kelompok miskin pada mekanisme formal lebih terbatas, bahkan sama sekali tidak ada. Kaum miskin umumnya tidak bisa mendapat kredit bank karena ada keterbatasan aset untuk jaminan. Mereka juga tak mampu membeli premi asuransi dan penghasilannya sering tidak cukup untuk ditabung. Konsekuensinya, kelompok miskin lebih mengandalkan mekanisme informal dalam manajemen risiko.

Manajemen risiko informal bisa dilakukan secara individu maupun kolektif di tingkat keluarga atau komunitas. Secara individu, praktik yang paling umum dilakukan adalah diversifikasi sumber penghasilan. Bagi penduduk sektor pertanian, cara diversifikasi penghasilan dengan menanam beberapa jenis tanaman. Sebagian melakukannya dengan memiliki pekerjaan tambahan, misalnya sebagai pekerja musiman di kota.

Dalam banyak kasus, kelompok miskin melakukan manajemen risiko secara kolektif. Dengan demikian, network dan institusi sosial menjadi amat penting. Banyak institusi sosial berfungsi sebagai alat untuk manajemen risiko, seperti lumbung desa atau arisan. Tetapi, contoh paling umum adalah meminjam dari keluarga besar atau tetangga saat terjadi kesulitan keuangan. Atas pemikiran ini, di banyak komunitas tradisional, pernikahan juga menjadi bagian manajemen risiko.

Studi Rozensweig dan Stark (1989) menemukan laki-laki di desa agraris India umumnya menikahi perempuan dari desa lain yang letaknya agak jauh (patrilocal exogamy). Artinya, satu desa "mengekspor" anak perempuan dan "mengimpor" menantu perempuan. Alasan di balik pola ini, jika desa mereka mengalami paceklik, mereka memiliki kerabat di desa lain yang mungkin tidak terkena paceklik, yang bisa membantu secara keuangan.

Studi itu juga menunjukkan lalu lintas transfer aset antardesa amat signifikan terjadi, terutama jika sebuah desa mengalami kesulitan panen. Artinya, teori bahwa pernikahan berfungsi sebagai manajemen risiko cukup terbukti. Selain itu, dua anak perempuan dari keluarga yang sama umumnya tidak menikahi pemuda dari desa yang sama. Sesuatu yang ekuivalen dengan hedging risiko yang dilakukan oleh para manajer keuangan.

Keterbatasan manajemen informal
Dalam banyak hal, mekanisme informal membantu kelompok miskin dalam manajemen risiko. Tetapi, mekanisme informal memiliki banyak keterbatasan, ia tak bisa melindungi kelompok miskin dalam guncangan besar atau terus-menerus. Karena per definisi kelompok miskin adalah mereka yang hanya memiliki banyak aset, mampu melakukan consumption smoothing hampir tidak ada jika menghadapi guncangan besar. Jika guncangan terus terjadi, aset yang ada sudah habis di periode awal sehingga mereka tak lagi memiliki perlindungan pada guncangan lanjutan.

Keterbatasan lain adalah dalam mekanisme informal, bisa terjadi dilema antara mitigasi dan efisiensi. Bagi petani, diversifikasi jenis tanaman adalah sebuah upaya untuk memperkecil risiko. Tetapi, langkah itu bisa berakibat lebih kecilnya tingkat keuntungan yang dihasilkan karena tanaman yang lebih besar risikonya mungkin yang menghasilkan keuntungan terbanyak. Petani miskin umumnya lebih sukar memanfaatkan peluang dari perkembangan teknologi baru karena mereka lebih tidak mampu untuk mengambil risiko, sebagaimana ditunjukkan Rozensweig (1993) dalam studinya tentang petani India di era revolusi hijau.

Manajemen risiko secara kolektif memiliki keterbatasan serupa. Mekanisme kolektif tidak efektif jika karakteristik guncangan yang dihadapi bersifat kovariat (memengaruhi seluruh komunitas), seperti bencana alam atau krisis ekonomi.

Berbagai keterbatasan dari mekanisme informal ini membuka ruang bagi perlunya intervensi kebijakan. Yang pertama, kebijakan yang bisa memperlebar akses bagi kelompok miskin pada tabungan dan pinjaman. Tabungan dan pinjaman adalah mekanisme paling sederhana dalam mengatasi dampak fluktuasi pendapatan. Mengingat kelompok miskin berpijak pada institusi lokal tradisional, intervensi kebijakan akan optimal dan efektif jika dibangun atas institusi sosial yang ada, bukan menggantikannya.

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah contoh sukses sebuah kebijakan yang dibangun di atas institusi sosial yang sudah eksis. Dipelopori Grameen Bank di Banglades, tujuan LKM adalah memberikan pinjaman berskala kecil pada kelompok miskin yang tidak bisa meminjam dari bank karena keterbatasan agunan. Sebagai alternatif atas agunan, kredit LKM diberikan kepada kelompok kecil. Setiap anggota akan bertanggung jawab atas kinerja anggota lain.

Selain tabungan dan pinjaman, kelompok miskin perlu mendapat akses ke asuransi. Jenis asuransi bisa berbeda-beda. Bagi kelompok miskin sektor pertanian, yang diperlukan adalah semacam asuransi cuaca yang menjamin petani tetap memiliki pendapatan di saat cuaca buruk. Bagi kelompok miskin kota yang bekerja di sektor industri, yang diperlukan semacam tunjangan pengangguran.

Sudah saatnya diskusi tentang kebijakan perlindungan sosial dalam jangka panjang bagi kelompok miskin dimulai, terutama diskusi tentang bagaimana meningkatkan kemampuan mereka dalam manajemen risiko.

Wolfowitz it is: What to do next?

2005-04-03T20:48:00.000-07:00

The World Bank board, which is dominated by the United States, Europe and Japan, unanimously named Paul Wolfowitz as the World Bank president replacing James Wolfensohn on Friday.

I have argued that Paul Wolfowitz' appointment as the new World Bank president was not a smart move (The Jakarta Post, March 22). I stand by that position. I believe that the board members' decision to confirm his leadership is not the best thing for the Bank and its developing countries as stakeholders. Still, while I consider the decision unfavorable, I believe we can live with it. The question is: What to do next?

"Bring on Seattle again!" said a fellow Harvard student. What he is referring to is the antiglobalization protest that took place in the city in 1999. Nevertheless, I have a slightly different opinion (as a cash-strapped graduate student I will not be able to afford such travel, anyway). For development practitioners, there is no such thing as an unfavorable situation; it is only the second-best solution. Also, problems are not constraints but challenges.

The first challenge is to envisage what are the changes Wolfowitz will bring to the Bank. President Bush has been explicit about one thing. He is sending Wolfowitz to the World Bank for a mission: to reform the Bank management. As the biggest source of World Bank development funds, the U.S. government has many concerns that the institution has not been very effective in providing development assistance.

Many of the Bank US$15 billion to $20 billion loans a year were not well-spent and have not been successful in alleviating global poverty. That is an issue of management, according to Carnegie-Mellon's professor Allan Meltzer, who is a big fan of Wolfowitz' appointment.

To some extent, such concern has a point. Even World Bank economist William Easterly argued in his book (2001) that there is a problem with the Bank's aid and lending policies. The policies have failed to create the right incentives for recipient countries in achieving self-sustained economic growth. For example, Easterly pointed out that most of the Bank loans were given prior to making reforms. But if they complete their reforms and the economies get better, they will receive less money. Hence, there are no incentives for the recipient to sustain the reforms. The Bank loan schemes also did not discriminate between corrupt and less corrupt governments so that no punishment mechanism for corrupt governments that have been granted loans.

The lender also lacks of incentives to tie its lending to the recipients' performance. Sometimes the reason is related to the Bank's internal system that relates the budget of each country department with the number of loans made. As a result, the Bank officials may keep disbursing even when the conditions for getting loans are not met. Sometimes the Bank was the one taken hostage by the recipients. It keeps giving new loans to non-performing creditors because that is the way to get old loans paid back.

If that's Wolfowitz's main mission in the Bank -- to restructure the institution -- then that's fair enough. But we also know that he has a personal idealism -- somewhat of an obsession -- to spread his ideas of democracy throughout the world. The Iraq project is one manifestation of his idealism.

There is nothing wrong with idealism, especially if the idealism is democratizing the world. Even his political opponents may agree that the Iraqi election was a positive start toward the future of the country. But having idealism is one thing. Miscalculating the cost of pursuing it is another. The war in Iraq has cost the U.S. a great deal, much more than the initial proposal. Our concern is if he will make similar miscalculations in the future if he lets his personal obsession color World Bank policies. Because this time, the Bank fund is at stake -- the fund that is supposed to free the world from poverty.

I still have some hopes that Wolfowitz will be a pleasant surprise for everyone and that my objection to his appointment is wrong.

Paul Wolfowitz dan Bank Dunia

2005-03-23T21:02:00.000-08:00

Koran Tempo -- Pekan lalu, Presiden George W. Bush memastikan Wakil Menteri Pertahanan AS, Paul Wolfowitz, akan ditunjuk sebagai kandidat Presiden Bank Dunia. Berita pencalonan Prof Wolfowitz mengundang banyak reaksi negatif dari stakeholder Bank Dunia. Negara-negara Eropa keberatan dengan pencalonan itu. Dari dalam, para profesional di lembaga donor terbesar itu juga dikabarkan tidak menginginkan Wolfowitz sebagai atasan mereka.

Meski demikian, posisi Wolfowitz memang cukup kuat. Sebagai pemegang saham terbesar, AS secara tradisi memiliki kekuatan untuk menempatkan orang pilihannya sebagai Presiden Bank Dunia, dan Eropa mendapat jatah Direktur Dana Moneter Internasional (IMF). Negara-negara Eropa dikabarkan sedang melobi untuk memperoleh hak memberikan persetujuan atau penolakan calon dari AS. Peluang untuk itu agaknya tidak terlalu besar, meski bukannya tidak mungkin.

Ada dua alasan mengapa penunjukan Prof Wolfowitz sebagai Presiden Bank Dunia bukanlah langkah yang bijak bagi Bank Dunia sendiri, bagi reputasi pemerintah AS, dan bagi stakeholder terbesar organisasi itu, yaitu negara-negara berkembang.

Alasan pertama adalah masalah kapabilitas. Ini tidak terkait dengan kapasitasnya sebagai pribadi. Karena, terlepas dari latar belakang politiknya sebagai konservatif garis keras, Wolfowitz dikenal sebagai birokrat profesional, diplomat ulung, dan akademisi yang dihormati.

Sebagai diplomat, ia pernah menjabat sebagai Duta Besar AS di Indonesia semasa pemerintahan Reagan. Ketika ia menjabat duta besar di Jakarta, pemerintah kedua negara merasa puas dengan kinerjanya. Kedutaan Besar AS di Jakarta saat itu dinilai pemerintah AS sebagai kantor misi diplomatik terbaik. Ia sendiri meninggalkan reputasi baik di mata Indonesia, dan hubungan kedua negara saat itu tergolong baik. Sebagai akademisi, ia pernah menjabat dekan di Paul H. Nitze School of Advanced International Studies di bawah Johns Hopkins University, sebuah lembaga yang punya reputasi baik di dunia akademik.

Masalahnya, ia tidak punya latar belakang di bidang pembangunan internasional yang menjadi bidang utama Bank Dunia. Ia juga tidak punya pengalaman sebagai ekonom atau bankir. Sebagai seorang pakar dan birokrat di bidang pertahanan dan keamanan, visinya mengenai pembangunan sosial-ekonomi ataupun kemampuan manajerialnya untuk menjalankan lembaga sebesar Bank Dunia tidak pernah diketahui.

Memang bisa diperdebatkan apakah latar belakang ekonomi atau bankir adalah kualifikasi mutlak bagi seorang Presiden Bank Dunia. Alan Metzer, politikus konservatif AS, yang juga sempat bekerja sama dengan Bank Dunia dan IMF, mengatakan bahwa Bank Dunia tidak mutlak memerlukan seorang ahli pembangunan. Menurut dia, di Bank Dunia sudah banyak orang dengan kualifikasi itu. Yang diperlukan adalah seseorang dengan kemampuan administrasi untuk mengurus arus dana pembangunan yang demikian besar.

Namun, ekonom dari Columbia University, Prof Jeffrey Sachs, justru mempertanyakan kemampuan Wolfowitz dalam hal itu. Ia dengan keras mengatakan bahwa Wolfowitz tidak pernah menunjukkan ketertarikannya--apalagi komitmen--terhadap Millennium Development Goals serta usaha pengentasan masyarakat dari kemiskinan global. Karena itu, ia tidak punya kualifikasi untuk posisi tersebut. Konon Sachs sempat berseloroh bahwa Bono, vokalis grup Irlandia U2 yang belakangan aktif mengkampanyekan penghapusan utang negara berkembang, bahkan lebih berkualifikasi. Nama Bono memang sempat masuk ke bursa pencalonan.

Alasan kedua, dunia internasional sudah telanjur mengidentikkan Wolfowitz sebagai "orang dalam" pemerintahan Bush. Saat ini pemerintah Bush sedang memiliki masalah reputasi dalam hal kebijakan luar negeri dan hubungan internasional. Wolfowitz adalah arsitek intelektual perang Irak. Aksi militer AS di Irak adalah sesuatu yang menjadi beban bagi pemerintah AS di dunia internasional, bahkan menciptakan perpecahan di dalam negeri sendiri.

Penunjukan Wolfowitz sebagai Presiden Bank Dunia akan mengirim sinyal bahwa pemerintah AS benar-benar memiliki agenda politik. Dunia internasional akan semakin menilai bahwa Bank Dunia adalah kendaraan pemerintah Bush. Penyaluran dana dari Bank Dunia akan selalu dikaitkan dengan kepentingan luar negeri AS. Ini mirip seperti ketika Bank Dunia dipimpin Robert McNamara, yang juga seorang mantan pejabat Pentagon di saat AS tengah dihantui trauma perang Vietnam.

Ini jelas akan semakin memperburuk citra AS, meski entah apakah pemerintah Bush peduli dengan hal ini. Yang jelas, banyak profesional di Bank Dunia yang peduli dengan citra mereka. Bank Dunia memang tengah berusaha menjaga citranya yang makin tidak populer sejak gelombang protes antiglobalisasi marak di akhir 1990-an. Sejumlah otokritik serta revisi terhadap pendekatan mereka tentang reformasi ekonomi di negara-negara berkembang semakin banyak dilakukan. Naiknya Wolfowitz sebagai presidennya akan membawa langkah mundur bagi usaha pembangunan citra ini. Seperti ditulis Paul Krugman di The New York Times, Bank Dunia akan dipandang sebagai banknya Amerika (The Ugly American Bank).

Salah satu profesor saya di Harvard yang juga profesional di Bank Dunia bercerita, suatu ketika ia harus membela organisasinya di hadapan sekitar 800 orang yang tidak simpati terhadap kebijakan mereka. Menurut dia, ia bisa membela organisasinya jika ia punya keyakinan bahwa apa yang dikerjakan adalah lepas dari kepentingan negara besar mana pun. Dan, keyakinan itu mungkin akan hilang jika Bank Dunia nantinya dipimpin oleh Wolfowitz.

Ada yang berpendapat, naiknya Wolfowitz sebagai Presiden Bank Dunia akan menguntungkan Indonesia karena kedekatannya dengan kita. Tapi saya meragukan hal itu. Tanpa Wolfowitz pun Indonesia akan selalu dianggap penting bagi Bank Dunia. Posisi sebagai presiden juga tidak akan berpengaruh banyak dalam pengambilan keputusan terkait dengan satu negara tertentu. Indonesia justru akan lebih diuntungkan jika ia ada di dalam lingkaran pemerintah AS. Karena hubungan dengan pemerintah AS, terutama dalam hal kebijakan pertahanan, saat ini lebih tidak pasti dibanding hubungan dengan Bank Dunia.

Jadi, demi kebaikan semua pihak, sebaiknya memang jangan Paul Wolfowitz.

Wolfowitz's appointment is not a smart move

2005-03-22T20:51:00.000-08:00

The Jakarta Post -- The nomination of Paul Wolfowitz as the World Bank president has been the hottest issue on the international stage for the past few weeks. The story about Wolfowitz's nomination has outshone the discussions on the Millennium Development Goals or appeals to relieve third world debt.

After President George W. Bush confirmed that the U.S government officially wants Wolfowitz to lead the Bank last week, he is only one step away from the post. As the biggest shareholder of the Bank, the U.S. government virtually has a prerogative to appoint their man to lead the organization. The U.S. and Europe traditionally share the leadership of the Bank and the IMF -- the U.S. gets the Bank's presidency while Europe gets the Fund's executive director post.

The problem, however, is that Wolfowitz's nomination has been widely rejected by the other stakeholders. He does not have any experience in the international development field, nor does he have a background in economics or banking. But the more serious concern is that he is perceived as Bush's man.

Many fear that if he becomes the World Bank president, the Bank's policies will be directed by the U.S. government's interests. Developing countries worry that whatever lending or development assistance they receive will be tied to non-development issues such as international security.

Unfortunately, the decision-making process in the Bank means that the U.S. government's position is very strong. European countries may try to negotiate for a rejection or approval option. The probability is quite small, though.

As a person, Wolfowitz is a great and well-respected man. He is a professional bureaucrat, an excellent diplomat and a reputable academic. He is known as an idealist -- he has a clear vision about democratization and how to spread this vision. Whether or not people agree with his vision and his way of spreading it is another story. But even his political opponents respect him because of it.

When he was U.S. ambassador to Indonesia for three years under the Reagan administration, both governments were very satisfied with him. During his term, the U.S. Embassy in Jakarta was considered as one of the most effective diplomatic missions in the country. The relationship between the two nations was also of the highest quality.

As an academic, he has served as the dean of the Paul Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), a school of Johns Hopkins University in Washington, D.C., which is also a well-respected institution.

However, there are several reasons why his nomination for the World Bank leadership may not be a good thing for the U.S. government, for the institution and for its other stakeholders.
First, the World Bank is an international organization whose core business is development. As an expert in defense and international security, the development community knows little about Wolfowitz's vision for international development. He may be a professional bureaucrat, but running an organization like the Bank is different with running the Pentagon.

It is debatable whether being an economist or a banker should be a strict requirement for a World Bank president. Senior U.S. politician Alan Metzer argued that the Bank does not need its leader to be a development expert. It already has a lot of such experts. What they need is someone that can be trusted to manage the huge sums of money handled by the Bank.

But economist Jeffrey Sachs has a different view. He says that Wolfowitz has never shown an interest, let alone a commitment, to the Millennium Development Goals or global poverty eradication. That is the reason, according to Mr. Sachs, why Wolfowitz is not qualified for the position.

A second reason is that his nomination by the Bush administration will send a signal that the U.S. has an obvious agenda with the organization. The perception that the World Bank is merely a vehicle for furthering U.S. interests will become stronger. Wolfowitz, the deputy defense secretary, was the intellectual architect of the Iraq war. The Iraq war represents heavy baggage for U.S. relations with the international community, and is also an issue that has created internal divisions. A move by the Bush administration to appoint their man to the biggest donor organization could further tarnish its image.

The Bush administration may not care too much about its image. But I believe the professionals who work in the Bank care about their image. The Bank has been trying hard to maintain its image, which has been deteriorating since the rise of the anti-globalization movement in the late '90s. Many World Bankers have published various self-criticisms. The Bank has also issued revisions to its development approaches in the past half-century. But if Wolfowitz becomes the Bank's president, it would be hard to avoid the perception that the World Bank will become, in Paul Krugman's words, "an ugly American Bank".

For Indonesia, perhaps, Wolfowitz' appointment may not be too bad after all. Indonesia gain some benefit from his close ties with the country. However, I don't see that his position in the Bank would produce significant added value for Indonesia. With or without him, Indonesia is still an important stakeholder for the Bank. From the Indonesian perspective, we may be better off having Wolfowitz in the inner circle of the Bush administration as our relationship with the U.S government is more uncertain than that with the World Bank.

Lastly, my Harvard professor, who is also a World Banker, once told of an experience when he had to defend his institution in front of an audience of some eight hundred people hostile to the Bank. He said that he could do so if deep in his heart he had confidence that he was doing his job professionally, not as a servant of a big country's interests. Such confidence may not be there anymore should Wolfowitz become his boss.

Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemerataan

2005-03-18T02:54:00.000-08:00

Kompas -- "Sediakan pendidikan sebisa mungkin dan bisa diraih dengan mudah oleh semua warga," kata peraih Nobel Ekonomi, Profesor Joseph Stiglitz, di Jakarta, seperti dikutip harian ini (15/12). Pernyataan ini dilontarkan Stiglitz ketika menanggapi pertanyaan soal kebijakan ekonomi seperti apa yang diperlukan Indonesia. Ia juga mengomentari bahwa soal pendidikan ini adalah salah satu blunder kebijakan neoliberal yang dianut Indonesia.

Peranan pendidikan-bahasa teknisnya modal manusia (human capital)-dalam pertumbuhan ekonomi memang belum terlalu lama masuk dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi. Adalah Lucas (1990) serta Mankiw, Romer, dan Weil (1992) yang merevisi teori pertumbuhan neoklasik dari Solow (1956) yang legendaris itu.

Dalam studi-studinya, mereka menunjukkan bahwa teori Solow yang standar hanya mampu menjelaskan bagaimana perekonomian sebuah negara bisa tumbuh, tetapi tidak cukup mampu menjelaskan kesenjangan tingkat pendapatan per kapita antarnegara di dunia. Baru ketika variabel modal manusia diikutsertakan dalam perhitungan, sebagian dari kesenjangan itu bisa dijelaskan.

Namun, sejumlah misteri masih tersisa. Tingkat pendidikan di negara-negara berkembang sebenarnya mengalami peningkatan drastis pada tahun 1960-1990. Easterly (2001) menunjukkan bahwa median angka partisipasi sekolah dasar meningkat dari 88 persen menjadi 90 persen, sementara untuk sekolah menengah dari 13 persen menjadi 45 persen. Selanjutnya, jika di tahun 1960 hanya 28 persen negara di dunia yang angka partisipasi sekolah dasarnya mencapai 100 persen, di tahun 1990 menjadi lebih dari separuhnya.

Nyatanya, kenaikan drastis dari tingkat pendidikan di negara-negara berkembang tidak menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi. Ambil contoh Afrika. Antara tahun 1960 hingga tahun 1985 pertumbuhan tingkat sekolah di benua itu tercatat lebih dari 4 persen per tahun. Nyatanya, ekonomi negara-negara di Afrika hanya tumbuh 0,5 persen per tahun. Itu pun karena ada "keajaiban ekonomi" di Afrika, yaitu Botswana dan Lesotho.

Kebanyakan negara Afrika lain justru mencatat pertumbuhan negatif dalam periode tersebut. Kasus ekstrem dialami Senegal yang mengalami pertumbuhan angka sekolah hampir 8 persen per tahun, tetapi memiliki pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Dalam periode yang sama negara-negara Asia Timur mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan angka partisipasi sekolah. Namun, perbedaan keduanya tidak banyak, hanya 4,2 persen dibandingkan dengan 2,7 persen. Artinya, jika pendidikan adalah rahasia untuk pertumbuhan ekonomi, perbedaan itu seharusnya jauh lebih besar.

Selain tidak bisa menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi, pendidikan juga tidak berhasil menjelaskan fenomena membesarnya kesenjangan dalam pendapatan per kapita. Pritchett (2003) menunjukkan terjadinya konvergensi tingkat pendidikan antarnegara di dunia. Sepanjang 1960-1995, deviasi standar dalam tingkat pendidikan turun dari 0,94 menjadi 0,56. Tapi, di saat yang sama, deviasi standar untuk pendapatan per kapita antarnegara meningkat dari 0,93 menjadi 1,13.

Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkatkan produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Di sisi lain kenaikan produktivitas berarti kenaikan penghasilan. Selalu diasumsikan bahwa manfaat dari kenaikan pendidikan secara agregat akan lebih besar bagi kelompok miskin. Dengan demikian, jika tingkat pendidikan meningkat, penghasilan kelompok miskin juga akan tumbuh lebih cepat dan pada akhirnya ketimpangan akan mengecil.

Masalahnya, asumsi demikian tidak selalu bisa menjadi generalisasi. Manfaat dari pendidikan dalam hal kenaikan produktivitas dan penghasilan pekerja hanya berlaku untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu. Akibatnya, kenaikan tingkat pendidikan belum tentu memberikan manfaat terhadap pertumbuhan dan pemerataan. Terutama jika kita berbicara mengenai manfaat pendidikan bagi kelompok termiskin.

Studi dari Foster dan Rosenzweig (1995) mengenai dampak dari pendidikan terhadap petani di India semasa revolusi hijau bisa memberikan sedikit gambaran. Studi sektor pertanian di negara seperti India (juga Indonesia) sangat relevan dalam wacana pembangunan ekonomi karena mayoritas penduduk, termasuk mereka yang masuk dalam kelompok termiskin, ada di sektor ini.

Dalam studi itu petani yang memiliki pendidikan dasar memang jauh lebih produktif daripada yang tidak pernah sekolah. Namun, tak ada perbedaan signifikan antara memiliki pendidikan menengah dan hanya pendidikan dasar.

Selain itu, di daerah yang kondisi alam dan geografisnya jelek, sering kali produktivitas lebih ditentukan oleh pengalaman, bukan pendidikan. Bagi petani di tempat-tempat seperti ini, pergi ke sekolah selain tidak banyak bermanfaat, juga membuat mereka kehilangan sekian tahun pengalaman bekerja di sawah.

Orang bisa mendebat balik, dengan pendidikan seseorang bisa mengalami mobilitas sosial. Mereka tak harus terus menjadi petani dan orang miskin jika bisa mengenyam pendidikan. Itulah masalahnya. Di banyak negara berkembang lain mobilitas sosial tidak selalu dimungkinkan. Di India kasta adalah salah satu hambatan mobilitas sosial, selain banyak hambatan lain. Di negara seperti Indonesia, korupsi yang sudah mengakar hingga ke tingkat penerimaan pegawai bisa jadi alasan lain mengapa mobilitas sosial relatif sulit terjadi.

Intervensi yang spesifik
Tulisan ini tidak bermaksud menyimpulkan bahwa pendidikan dan kebijakan pendidikan tidak bermanfaat bagi kemakmuran sebuah negara. Sama sekali tidak. Pesan yang ingin disampaikan adalah ada banyak hal lain yang menyebabkan kontribusi positif pendidikan tidak terlalu besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Dengan kata lain, pendidikan bukanlah mantra ajaib. Konsekuensinya, intervensi pemerintah dalam bidang ini juga harus dilakukan secara hati-hati.

Bentuk kehati-hatian adalah tidak terjebak untuk mengukur peranan pemerintah dari besarnya alokasi anggaran pendidikan. Anggaran memang penting, tetapi bukan pada seberapa besar, melainkan untuk apa.

Filmer dan Pritchett (1997) menemukan bahwa di beberapa negara, meski kebanyakan guru dibayar terlalu murah, tambahan anggaran untuk peralatan dan gedung memberikan hasil lebih besar.

Dalam hal ke tingkat pendidikan mana anggaran harus dialokasikan, Booth (2000) menulis bahwa di Indonesia pada 1980-1990-an, subsidi pemerintah yang terlalu besar bagi pendidikan tinggi menyebabkan koefisien Gini yang meningkat. Alasannya, lulusan perguruan tinggi adalah yang paling diuntungkan dari boom selama ekonomi periode itu.

Selain soal anggaran, tingkat pendidikan di suatu negara mungkin menghadapi masalah lain di luar pendanaan. Di sini dibutuhkan intervensi pemerintah yang spesifik untuk mengatasi masalah-masalah itu. Contohnya, di Kenya ditemukan bahwa rendahnya kualitas pendidikan dasar disebabkan oleh kurangnya nutrisi murid sekolah dasar akibat penyakit cacingan. Pembagian obat cacing bagi murid SD ternyata lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sana.

Kesimpulannya, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diterapkan secara universal di semua negara. Ini adalah inti dari kritik kaum populis terhadap kebijakan neoliberal. Hal yang sebaliknya juga berlaku, tidak ada kebijakan populis yang berlaku secara universal. Dan tidak semua hal bisa diselesaikan dengan anggaran pemerintah yang lebih besar.

Masih tentang Subsidi

2005-01-29T02:59:00.000-08:00

Kompas -- Masalah subsidi dibahas Prof Mubyarto dan Prof Franz Magnis-Suseno pada pekan yang sama. Ini menunjukkan, masalah ini amat penting. Prof Mubyarto "menggugat" para ekonom yang bersikukuh, subsidi harus dihapus darianggaran (Kompas, 12/1), dua hari kemudian (14/1) Prof Magnis- Suseno menyerukan agar pemerintah tidak menunda pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Meski yang diserukan sekilas bertolak belakang, kedua artikel itu tidak bertentangan. Keduanya tidak membicarakan hal yang sama. Prof Mubyarto mengkritik pendapat, segala bentuk subsidi adalah buruk untuk perekonomian (argumentum generalis). Sementara Prof Magnis-Suseno menyoroti perlunya pencabutan salah satu subsidi (subsidi harga BBM, argumentum specialis). Sebenarnya, ilmu ekonomi adalah ranah yang tidak hitam-putih. Jawaban ekonom atas aneka pertanyaan adalah "it depends".

Prof Widjojo Nitisastro pernah berkelakar tentang seorang mantan Presiden AS yang mencari ekonom yang hanya punya sebelah tangan. Alasannya, jika ditanya sesuatu, ekonom selalu menjawab, "on the one hand, but on the other hand…".

Begitu pula dengan subsidi. Apakah subsidi itu baik atau buruk, lagi-lagi, tergantung. Di satu sisi, ekonom neoklasik percaya, kondisi terbaik adalah jika intervensi pemerintah minimal. Di sisi lain, ada kondisi di mana intervensi berupa pemberian subsidi punya legitimasi. Misalnya sebagai instrumen transfer pendapatan guna tujuan redistribusi. Atau jika ada hal-hal struktural yang membuat pasar tidak bisa bekerja sempurna dalam menghasilkan alokasi sumber daya efisien.

Dalam buku teks ekonomi neoklasik apa pun, tidak pernah ada argumen yang eksplisit menolak subsidi. Bahkan, the second fundamental theorem of welfare economics mengatakan, dalam keadaan tertentu, gabungan antara mekanisme pasar dan transfer kekayaan (subsidi) secara lump sum bisa menghasilkan alokasi yang optimal secara Pareto (Mas-Collel, Whinston dan Green, Microeconomic Theory, hal 308).

Namun, teori ekonomi juga mengatakan dua hal lain. Pertama, di dunia ini tidak ada yang gratis. Jika kita menyubsidi sesuatu, berarti memindah dana dari satu kegiatan ke yang lain. Kita ingin agar dana yang berpindah itu tepat sasaran dan menghasilkan produktivitas lebih tinggi. Di sinilah perlunya targeted subsidy, yang diberikan kepada kelompok yang dituju. Bukan dengan memberi subsidi secara universal melalui instrumen harga.

Kedua, manusia bergerak atas dasar insentif. Jika sebuah kebijakan salah memberi insentif, akan muncul perilaku ekonomi yang salah. Harga adalah sebuah bentuk insentif, dalam hal ini insentif bagi konsumsi. Pajak dan subsidi atas harga suatu barang akan memengaruhi insentif guna mengonsumsi barang itu. Hasil bisa baik atau buruk tergantung bagaimana masyarakat merespons perubahan insentif yang dihasilkan.

Atas dua prinsip itu, subsidi yang diberikan pada konglomerat bermasalah, berbentuk BLBI dan penghapusan utang, adalah kebijakan yang salah. Pertama, dana yang dialokasikan untuk kebijakan itu tidak seimbang dengan keuntungan bagi perekonomian. Kedua, kebijakan itu memberi insentif yang salah bagi pelaku bisnis.

Dengan prinsip dan logika yang sama pula, saya sepakat dengan Prof Magnis-Suseno bahwa subsidi atas harga BBM, cepat atau lambat, harus dihapuskan. Subsidi atas harga memberi insentif bagi pelaku ekonomi untuk mengonsumsi terlalu banyak (dan konsumen terbesar BBM tentunya bukanlah rakyat miskin).

Subsidi harga membuat harga barang tidak mencerminkan kelangkaan sebenarnya. Akibatnya, seperti, insentif untuk mengembangkan teknologi alternatif menjadi berkurang. Sebaliknya, ada insentif untuk menyelundupkan BBM ke perbatasan karena ada paritas harga yang disebabkan subsidi.

Bagaimana dengan rakyat miskin? Preferensi masyarakat miskin bukan pada harga BBM murah, tetapi bagaimana agar kebutuhan dasar bisa terjangkau. Ini membuat kita berpikir ulang, apa yang sebenarnya dibutuhkan kaum miskin?

Artinya, subsidi atas harga BBM bukan kebijakan optimal. Tetapi, perlu ada kebijakan lain yang tidak medistorsi harga relatif BBM, di saat yang sama tidak mengurangi pendapatan riil kaum miskin. Caranya, dengan mengupayakan agar aneka kebutuhan dasar selalu tersedia dan terjangkau.

Jika masalahnya adalah harga pangan yang melonjak karena petani kurang produktif akibat harga pupuk yang tinggi, subsidi pupuk bisa dibenarkan. Dengan catatan, tidak ada monopoli dalam produksi dan distribusi pupuk yang membuat subsidi salah sasaran. Jika masalahnya biaya pendidikan, dana subsidi sebaiknya dialokasikan untuk sektor pendidikan, dan alokasi subsidi harus berorientasi ke jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah.

Kesimpulannya, jawaban atas perdebatan soal subsidi adalah "tergantung". Tidak ada alasan umum untuk menolak subsidi. Sebaliknya, pemberian subsidi harus didasarkan kebutuhan spesifik. Karena, subsidi tidak bisa menjadi sebuah solusi universal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

150 Miliar Dolar untuk Memerangi Kemiskinan?

2005-01-24T20:59:00.000-08:00

Koran Tempo -- Bisakah angka kemiskinan di dunia dikurangi hingga separuhnya dalam sepuluh tahun? Bisa, kalau jumlah bantuan dari negara-negara dan lembaga donor dapat ditingkatkan hingga dua kali lipat.

Itulah inti dari rencana kerja yang baru-baru ini dirilis oleh sebuah tim Millennium Project yang ditaja oleh PBB. Rencana itu membuat agenda yang terperinci--dan ambisius--untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan ekstrem di dunia menjadi separuhnya pada 2015. Untuk itu, negara maju harus menggandakan kontribusi bantuan luar negerinya dari 0,25 persen menjadi 0,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) masing-masing.

Millennium Project dipimpin oleh Jeffrey Sachs, yang sekarang menjadi profesor di Columbia University, New York. Setahun belakangan ini, Profesor Sachs memang giat "berkampanye" untuk meyakinkan para pemimpin negara maju tentang perlunya negara maju mengucurkan lebih banyak bantuan luar negeri ke negara berkembang. Ia mengatakan, proyek ini membutuhkan setidaknya US$ 150 miliar setahun, dua kali lipat dari total kontribusi bantuan asing negara maju yang sekarang ini sebesar US$ 75 miliar.

Ide ini cukup mengejutkan. Sangat bertolak belakang dengan kebajikan konvensional yang sekarang dianut para ahli ekonomi pembangunan bahwa bantuan luar negeri sudah terbukti tidak efektif untuk membawa kemajuan ekonomi bagi negara berkembang. Ide mengenai perlunya bantuan asing seolah membawa kembali wacana pembangunan ekonomi ke era 1960-1970-an. Dilandasi oleh teori kesenjangan pembiayaan (financing gap) dari Harrod-Domar dan ide mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dari Walter Rostow, kesimpulan umum dari wacana pembangunan ekonomi adalah negara berkembang perlu bantuan asing untuk mengalami pertumbuhan ekonomi.

Logika dasar dari teori kesenjangan pembiayaan cukup sederhana. PDB suatu negara berbanding lurus dengan besarnya stok modal (mesin, bangunan, dan lain-lain). Semakin tinggi tingkat investasi--investasi adalah pertumbuhan dari stok modal--semakin tinggi pertumbuhan PDB.

Investasi suatu negara dibiayai oleh tabungan. Menurut Rostow, sebuah negara perlu mencapai tingkat investasi sebesar 15-20 persen sebagai prakondisi untuk lepas landas. Masalahnya, tingkat tabungan domestik di negara berkembang tidak cukup untuk membiayai kebutuhan investasi sebanyak itu. Selisih dari kebutuhan investasi dan ketersediaan tabungan dalam negeri adalah kesenjangan pembiayaan. Bantuan atau pinjaman asing dimaksudkan untuk menutupi kekurangan ini.

Tapi, selama setengah abad belakangan ini, bantuan dan pinjaman asing tidak berhasil menciptakan kemakmuran bagi negara berkembang. Mayoritas negara miskin tidak mengalami pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan. Kesenjangan antara negara miskin dan kaya di dunia pun masih terbentang lebar.

Dalam sebuah studinya, mantan ekonom Bank Dunia William Easterly (2001) menunjukkan tidak adanya hubungan antara bantuan asing dan pertumbuhan ekonomi. Pada 1965-1995, dari 88 negara penerima bantuan asing, hanya 17 negara yang menunjukkan korelasi positif antara jumlah bantuan dan pertumbuhan ekonomi. Dari 17 negara itu, hanya enam yang memiliki korelasi setidaknya satu banding satu.

Menurut Easterly, ada yang salah dengan logika kesenjangan pembiayaan. Teori itu terlalu menyederhanakan masalah dengan menganggap hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi adalah stabil dan linear. Dalam kurun waktu yang sama dengan studi di atas, ia menemukan bahwa hanya empat dari 138 negara yang pertumbuhan investasi dan PDB-nya berkorelasi positif dengan setidaknya satu banding satu.

Ada berbagai alasan lain mengapa bantuan asing gagal membawa kesejahteraan. Bantuan asing seharusnya menjadi pelengkap bagi investasi dalam negeri. Tapi, dalam banyak kasus, pemerintah justru mengurangi investasinya ketika bantuan datang (crowding out). Selain alasan itu, sebagian besar dana bantuan asing raib ditelan oleh pemerintah yang korup. Memang skema pemberian bantuan dan pinjaman asing tidak bersifat menghukum pemerintah yang korup ataupun memberi insentif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Tapi Sachs punya argumen berbeda. Menurut dia, bantuan asing selama ini tidak efektif karena memang terlalu kecil untuk membawa perubahan. Dalam artikelnya pada 2004 yang menjadi latar belakang agenda Millennium Project, ia mengibaratkan bantuan asing sebagai petugas pemadam kebakaran hutan. "Kalau kita hanya mengirim satu petugas untuk memadamkan kebakaran hutan dan hutan tetap terbakar, itu bukan karena upaya pemadaman tidak berhasil. Itu berarti kita harus mengirim lebih banyak orang," tulisnya.

Studi itu secara spesifik membahas negara-negara Afrika sub-Sahara. Menurut Sachs, negara-negara ini berada dalam keadaan yang ia sebut sebagai perangkap kemiskinan. Mereka terlalu miskin untuk bisa produktif dan mengalami pertumbuhan ekonomi. Semua ini disebabkan oleh sejumlah faktor: biaya transportasi yang tinggi, sektor pertanian yang tidak produktif, beban penyakit menular seperti AIDS dan malaria, kondisi geopolitik yang tidak stabil (perang suku, etnisitas, bahkan antarnegara), dan minimnya penetrasi teknologi dari luar.

Soal korupsi dalam pemerintahan, menurut Sachs, sebenarnya negara-negara Afrika tidak lebih korup dari negara lain jika pendapatan per kapitanya dianggap konstan. Sebaliknya, untuk menghilangkan korupsi, mereka butuh dana untuk mereformasi birokrasinya. Jadi, bukan korupsi yang berkurang yang menyebabkan ekonomi tumbuh.

Banyak yang skeptis akan ide ini, tentunya. Selain Easterly, Michael Kremer dari Massachusetts Institute of Technology mengungkapkan ketidakyakinannya bahwa lebih banyak bantuan asing akan membawa perubahan. Sementara itu, Dani Rodrik dari Harvard berpendapat bahwa ide ini layak dicoba meski memang dibutuhkan usaha besar untuk meyakinkan pemerintah negara maju.

Namun, Sachs juga menambahkan, agar program ini efektif, penting untuk mendapatkan jaminan dari negara penerima bahwa mereka tidak akan menggunakan dananya untuk, misalnya, berperang melawan tetangganya atau menumpas pemberontakan. Jika dana bantuan tidak digunakan semestinya, program di negara tersebut tidak akan dilanjutkan.

Sebuah "Jika" dengan J besar. Bagi Sachs, ini adalah pertaruhan bagi kredibilitasnya. Ia pernah harum sebagai arsitek reformasi ekonomi di sejumlah negara Amerika Latin dan Polandia. Tapi ia pernah diasosiasikan dengan kegagalan Rusia menjalani transisi dari komunisme ke kapitalisme, proyek reformasi terbesar sepanjang sejarah ekonomi.

Bagi ilmu ekonomi, agenda ini menambah panjang daftar usaha untuk menemukan jawaban atas salah satu misteri terbesarnya: apa rahasia dari kemakmuran bangsa-bangsa (the wealth of nations)?

Assessing education and the mystery of its missing benefits

2005-01-24T20:53:00.000-08:00

The Jakarta Post -- Is education the key to explain the wealth (and poverty) of nations?

As in many other things, economists are not united in their answer. According to studies by Nobel Laureate Robert Lucas (1986) and Mankiw, Romer and Weil (1992), adding the variable of education makes standard growth theory more powerful when explaining data on growth in cross-country income differences.

However, there remain elements of mystery. Contrary to the expectations of the theory, returns on global education investment have been disappointing. In 2001 Former World Bank economist William Easterly pointed out that from 1960-1990 there has been a constant increase in school enrollments in developing countries. The median enrollment rate for primary education increased from 88 to 90 percent, while that for secondary schools tripled from 13 to 45 percent.

These increases, however, have not been translated into consistent increases in economic growth in developing countries. In Africa, for example, overall education levels increased by more than 4 percent per year from 1960-1987. But average GDP growth of African countries was only 0.5 percent per year. And that growth was thanks to African "growth miracles" such as Botswana and Lesotho. A more extreme case was Senegal, in which average economic growth was negative despite having annual school enrollment growth of 8 percent.

Meanwhile, duringthe same period, the "miracle economies" of East Asia experienced only modest growth in education compared with that in Africa. Thus, the data suggests that countries can have more education without growth, and growth without having more education.

Education was also not the answer in terms of global income equality. Another World Bank economist, Lant Pritchett, found that from 1960-1995 the level of education across countries has been converging. At the same time, per capita income has increased.

So where has all the education gone? There are several possible reasons for the missing returns from education.

First, if we consider that the benefit of higher education is higher productivity, then this only applies to certain types of jobs. In many cases in developing countries, these types of jobs are not ones in which the majority of population works. Consider a study by Andrew Foster and Mark Rozensweig on the impact of education for Indian farmers during the green revolution (1986).

The study found that for workers in the agricultural sector, education increases productivity only when there are new technologies being introduced, such as new kinds of seeds or fertilizers. New technology means new challenges; education is useful when one has to deal with these new challenges. The authors concluded that productivity is significantly higher for farmers with primary education compared with those with no education.

But increasing farmers' education to secondary school level did not give as much increase in productivity as primary education. On the other hand, in areas that have poorer climate or land quality, education matters less than experience. Thus, for workers in these areas, going to school is not only unprofitable, but it also costs them several years of farming experience.

By way of corollary, in developing countries where agricultural sectors dominate the economy, the benefits of higher education go only to those who are working outside of this sector. As they may only be a very small fraction of the population, the return on education investment is not enjoyed by the majority.

Secondly, education contributes to economic growth only if the skills people acquire from education are rewarded adequately. In a fully meritocratic society, rewards will reflect productivity and skills. Thus a more educated society means more productive economy. But in societies where people are not rewarded based on merit there is no incentive to be more productive even though the education level in the country is high.

In a meritocratic society, education allows people to have social mobility. Through education, a farmer can move to the city and get a better life. Someone from a poor family may have the opportunity to become rich. But in many developing countries there are barriers to social mobility; caste, patriarchic systems, nepotism, or corruption in civil service recruitment such as in Indonesia, are just some examples. Such barriers again reduce the returns on education.

Note, however, that this does not mean that improving the level and quality of education is unimportant. On the contrary, it is important. However, we should be very careful when translating these ideas into policy. Improving education takes a lot more than setting administrative targets on enrollment rates or increasing the public budget on education.

Budget is important, though. But not just in terms of size, but also in terms of how it is allocated. Should we spend more on teacher salaries, or on buildings and equipment? According to some experts, the problem in most developing countries is the latter.

Should more be spent on primary and secondary education, or on tertiary education? In her 2000 article, Anne Booth argued that government subsidies on tuition fees during the 1980s contributed to growing inequality in Indonesia in the 1990s. During the economic boom of the early 1990s, university graduates were the ones that benefited most. But they are only very small fractions of the whole population. This illustrates that high public budgetary outlays for tertiary education, especially for tuition fee subsidies, may not always be a good thing.

Or perhaps the problem is low level of health and nutrition that has reduced the learning ability of students. A study by Miguel and Kremer (2001) in rural areas of Kenya found that intestinal parasites (worms) were the cause of students' low nutrition levels. In turn, it affected the students' academic capability. The authors demonstrated that spending more money on deworming programs, instead of on providing extra classes, was more effective in improving academic performance.

To conclude, education is important, but it is not a magic wand for economic growth. There is also no general solution in improving a country's education. Each intervention should be a specific one for a specific problem.

Ekonom, Teori, dan Kebijakan Ekonomi

2004-12-13T21:01:00.000-08:00

Koran Tempo -- Akhir September lalu, dalam sebuah forum di awal periode perkuliahan di Kennedy School of Government, Presiden Harvard University Larry Summers bercerita tentang pertemuannya dengan sejumlah pejabat tinggi Cina di Beijing. Pertemuan itu terjadi pada 1998, di puncak krisis moneter yang menimpa sejumlah negara Asia. Prof. Summers datang ke Cina mewakili pemerintah Clinton untuk mengevaluasi kinerja IMF di negara itu. Cina saat itu masih di bawah Perdana Menteri Zhu Rongji.

Pertemuan itu terjadi di ruangan yang diberi nama "Ruang Mao". Percakapan dimulai dengan basa-basi diplomatik. Hingga kemudian salah seorang delegasi Cina melontarkan pertanyaan.

"Tuan Summers," kata sang pejabat di hadapan lukisan besar Ketua Mao, "menurut Anda, bagaimana sebaiknya pemerintah Cina bertindak? Apakah sebaiknya kami mengikuti saran Tuan (Paul) Krugman untuk melakukan kontrol atas arus modal, atau saran Tuan (Rudiger) Dornbusch untuk membiarkan mata uang kami terdevaluasi?"

Pejabat Cina itu tengah membicarakan dua hal. Yang pertama adalah upaya membatasi arus lalu lintas modal global ke suatu negara. Langkah ini, dikenal dengan kebijakan capital control, dilontarkan oleh Paul Krugman ketika krisis moneter di Asia semakin mendalam. Sedangkan yang kedua adalah teori exchange rate overshooting yang dipopulerkan oleh Dornbusch (1976). Teori ini adalah salah satu teori paling populer dalam khazanah ekonomi makro yang umumnya sudah dipelajari oleh mahasiswa fakultas ekonomi di tahun kedua.

Bagi Prof. Summers, dialog di ruang Mao tersebut adalah sebuah penghargaan. Bukan hanya bagi dua orang yang dirujuk, Krugman dan Dornbusch, tapi juga atas karya-karya akademik secara keseluruhan. Dialog itu juga menjadi sebuah pengakuan atas pentingnya teori dan karya akademik bagi pengambilan kebijakan.

Adalah suatu hal yang klasik jika teori-teori ekonomi dikritik karena terlalu mengedepankan asumsi-asumsi yang tidak realistis dan makin jauh dari akarnya sebagai ilmu sosial. Untungnya, ilmu ekonomi tak selalu berisi teori-teori yang tidak praktis dan realistis. Sudah banyak karya teoretis yang aplikatif dan mempengaruhi kebijakan publik.

Bahkan, dalam dua dasawarsa terakhir, peranan teori ekonomi dalam menentukan pengambilan kebijakan publik semakin besar. Sebuah bukti yang jelas terlihat adalah relatif tidak adanya lagi cerita tentang hiperinflasi di dunia. Penyebabnya adalah adanya kesadaran dari para pengambil kebijakan tentang pentingnya disiplin kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah semakin paham untuk menjaga anggarannya agar tidak terus-menerus defisit, dan tidak membiayai defisit dengan mencetak uang. Bank sentral pun semakin independen dan tidak dengan mudah melonggarkan kebijakan moneternya.

Kesadaran itu, langsung atau tidak, diilhami oleh berbagai teori ekonomi makro yang menunjukkan kontribusi ekspansi moneter terhadap inflasi sepanjang 1960-1970-an. Friedman dan Phelps (1968) mengingatkan bahwa ekspansi fiskal atau moneter akan direspons oleh publik dengan meningkatkan ekspektasi atas upah. Upah yang meningkat menyebabkan biaya produksi terus meningkat dan dalam jangka panjang menganulir ekspansi ekonomi yang terjadi. Studi ini disempurnakan oleh Lucas dan Sargent (1972) dengan teori rational expectations, yang menghasilkan Nobel, serta Barro (1978).

Selain studi-studi di atas, tahun ini Kydland dan Prescott memperoleh penghargaan Nobel Ekonomi atas studi mereka mengenai kebijakan anti-inflasi. Dalam artikel pada 1978, mereka menunjukkan konsekuensi yang ditimbulkan jika otoritas moneter kurang berkomitmen pada inflasi yang rendah. Studi ini menginspirasikan berbagai studi lain, seperti Barro dan Gordon (1983), Rogoff (1985), atau Fischer (1988), tentang perlunya tugas bank sentral dalam mengendalikan inflasi ditentukan secara eksplisit dalam aturan hukum.

Memang sejumlah negara masih sempat mengalami inflasi tinggi selama 1980-1990-an. Contohnya Bolivia (1985), Argentina (1989), Peru dan Brasil (1990), serta Serbia (1994). Contoh lain dalam tingkat yang lebih ringan adalah Indonesia (1998) atau Turki (2000), yang secara definisi tidak termasuk kategori hiperinflasi.

Namun, kondisi di periode ini masih lebih baik dibandingkan dengan berbagai episode hiperinflasi di era 1940-1960-an yang parah dan berkepanjangan. Dan secara umum, pengambil kebijakan di periode ini lebih berkomitmen atas kebijakan moneter dan fiskal yang berdisiplin, komitmen yang dipegang bahkan oleh politikus berhaluan kiri seperti Presiden Brasil "Lula" da Silva sekalipun.

Dalam banyak hal, dunia teori dan kebijakan ekonomi seolah terpisahkan oleh jurang yang lebar. Di Indonesia, jurang ini makin melebar sejak krisis ekonomi. Di satu sisi, dengan berubahnya tatanan politik, proses pengambilan kebijakan lebih sering didasarkan pada rasionalitas dan pragmatisme politik, bukan argumen yang sahih berdasarkan teori.

Di sisi lain, para ekonom juga tidak terlalu berhasil dalam menderivasikan teori-teori itu ke dalam formulasi kebijakan yang konkret. Akibatnya, publik dan pengambil kebijakan semakin skeptis terhadap ekonom dan teori ekonomi.

Di tengah skeptisisme terhadap akademisi, ditunjuknya Mari Elka Pangestu sebagai Menteri Perdagangan dan Sri Mulyani sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengisyaratkan bahwa pemerintah baru masih menaruh kepercayaan kepada akademisi. Di luar mereka berdua, sejumlah akademisi masuk sistem untuk mendukung proses pengambilan kebijakan.

Selain menunjukkan masih adanya kepercayaan, masuknya para teknokrat atau ekonom-akademisi ke dalam pemerintahan juga bisa dilihat sebagai tantangan. Publik akan menanti seberapa mampu mereka menggunakan teori-teori ekonomi sebagai perangkat untuk menghasilkan kebijakan ekonomi yang kredibel. Ini akan dinilai dari seberapa mampu pemerintah baru menghasilkan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, kinerja mereka sebagai pengambil kebijakan tidak hanya akan menentukan reputasi pribadi. Mereka juga tengah mempertaruhkan reputasi profesi ekonom secara umum. Juga reputasi ekonomi sebagai disiplin ilmu: sebagai sebuah ilmu kebijakan (policy science) atau ilmu tanpa masa depan (dismal science).

Moralitas dan Pemilu AS

2004-11-09T03:03:00.000-08:00

Kompas -- Rakyat Amerika Serikat (AS) telah memilih. Dan mereka-tepatnya 52 persen dari pemilih-memutuskan untuk kembali memberi mandat kepada George W Bush sebagai presiden selama empat tahun ke depan.

Tetapi pemilihan presiden AS yang baru usai itu menyisakan banyak catatan menarik. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, sejak kampanye dimulai, pemilihan presiden tahun ini menunjukkan betapa terbelahnya masyarakat AS.

Kolumnis New York Times, Tom Friedman, sehari setelah kekalahan kubu Partai Demokrat (4/11) menulis, "Ini bukan sekadar pemilihan presiden, melainkan penegasan identitas (sebagai bangsa)."

Pernyataan ini tepat. Atmosfer pemilu AS tahun ini lebih dari sekadar vote of confidence atas kebijakan mana yang lebih baik di antara dua kandidat. Lebih dari itu, pemilihan ini menegaskan pilihan atas ideologi dan filosofi apa yang lebih dianggap mewakili jati diri Amerika sebagai bangsa.

Terbelahnya pilihan rakyat AS setidaknya tercermin dalam tiga hal yang menjadi isu utama kampanye kedua kubu, yakni kebijakan sosial-ekonomi dalam negeri, kebijakan luar negeri, dan nilai-nilai moral. Yang cukup mengejutkan adalah polarisasi terbesar terjadi dalam isu moral. Dalam survei yang dilakukan New York Times, 22 persen pemilih menyatakan, nilai-nilai moral adalah kriteria utama mereka dalam menjatuhkan pilihan. Ini menjadikan aspek moralitas di urutan pertama, melebihi soal ekonomi, keamanan, Irak, dan jaminan kesehatan. Sebanyak 80 persen dari mereka menempatkan moralitas sebagai kriteria terpenting memilih Bush.

Selama empat tahun terakhir, Bush mencitrakan diri sebagai pemimpin beraliran konservatif. Orientasi kebijakan dan isu-isu kampanyenya menekankan perlunya rakyat AS kembali pada nilai-nilai tradisional keluarga serta religiusitas.

Bush amat keras menentang legalisasi aborsi, pernikahan kaum gay, dan riset yang menggunakan sel embrio (stem cells). Menariknya, salah satu putri Wapres Dick Cheney terang-terangan mengaku lesbian. Bush juga selalu memberi kesan sebagai pemimpin yang religius. Menurut dia, keberhasilannya menjadi orang nomor satu di AS karena "kehendak Tuhan yang menempatkannya di Gedung Putih". Dalam tiga putaran debat antarcalon presiden, ia berulang kali menggunakan istilah "tugas mulia" (solemn duty) yang diembannya untuk melindungi rakyat AS.

Citra "konservatif yang simpatik" (compassionate conservative) yang ditunjukkan Bush membuat Kerry dan Partai Demokrat ada di ujung kiri spektrum ideologi. Partai Demokrat menjadikan dukungan atas legalisasi aborsi, pernikahan gay, dan riset sel embrio sebagai "jualan" utama di luar kritik atas kebijakan domestik dan luar negeri pemerintahan Bush.

Tetapi banyak analis politik menilai, poin inilah yang menjadi penyebab kekalahan Kerry. Tim kampanye Bush ternyata lebih berhasil menarik dukungan dari kalangan konservatif, dibanding keberhasilan kubu Kerry menggalang suara dari kalangan liberal. Dan orang di belakang strategi ini adalah Karl Rove, penasihat senior kepresidenan. Rove jugalah otak di balik keberhasilan penggalangan dukungan kelompok Kristen Protestan dan Evangelis yang jumlahnya hampir 60 persen pemilih. Berdasar data exit poll dari CNN.com, 60 persen kelompok ini memberikan suara kepada Bush, dan 70 persen dari kelompok Protestan yang memilih Bush mengaku rutin datang ke gereja tiap minggu.

Bush juga berhasil memenangkan mayoritas suara pemilih Katolik yang besarnya 27 persen dari total pemilih. Posisi Kerry dalam isu-isu kontroversial membuat gerah petinggi Gereja Katolik di AS, yang kemudian mengimbau umat untuk tidak memilih Kerry. Ini membuatnya kehilangan lebih dari separuh dukungan pemilih Katolik.

Hasil pemilihan presiden AS ini menggambarkan beberapa hal. Pertama, agama ternyata berperan penting dalam politik AS. Dan ini bukan hal baru. Richard Parker, profesor kebijakan publik di Harvard dalam artikel The Politics of God (2004) menulis, kemenangan Kennedy tahun 1960 karena dukungan penuh kelompok Katolik. Demikian juga keberhasilan Carter dan Reagan dalam menggalang dukungan Kristen Evangelis yang membawa mereka ke kursi kepresidenan.

Kedua, ide pemisahan institusi agama dan negara di AS adalah sesuatu yang kabur. Apalagi dalam menjalankan kepemimpinannya, Bush sering mengusung simbol-simbol keagamaan. Konon, Gedung Putih yang di era Clinton sering diwarnai musik rock yang diputar para stafnya, kini lebih banyak diisi ceramah rohani.

Kolega saya di Harvard Dinvity School, Sukidi Mulyadi, dalam sebuah diskusi mengatakan, AS tetap negara sekuler. Tetapi, "tidak lantas nilai-nilai moralitas keagamaan hilang dari kehidupan sehari-hari orang Amerika. Mereka terus mencari, melestarikan, dan tak sedikit yang terus mendefinisikan kembali nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan publik dan politik". Sukidi menekankan perlunya memahami hal ini sebagai fakta obyektif tanpa diembel-embeli moral judgement apa pun.

Namun nada berbeda diutarakan Gary Wills, profesor sejarah Northwestern University. Menurut Wills dalam kolomnya di New York Times, jika sekularisme adalah produk zaman pencerahan, maka hasil pemilu AS adalah "hari di mana pencerahan telah berakhir".

Terlepas dari moral judgement atau bukan, pertanyaan yang kini ditujukan bagi rakyat AS adalah, benarkah kemenangan Bush adalah kemenangan nilai-nilai moral? Ketika di saat yang sama Bush telah berbohong kepada dunia mengenai keberadaan senjata pemusnah massal di Irak, ia juga telah mengingkari aturan main dunia internasional dalam menangani Irak. Nilai moral apakah yang tengah diusung? Ketika aborsi dianggap ilegal tetapi anggaran kesehatan dan pendidikan bagi anak yang akan dilahirkan dikurangi, apa definisi nilai moral bagi Bush dan pendukungnya?

Menggagas Kedaulatan Individu

2003-12-26T03:20:00.000-08:00

Media Indonesia -- Pada sebuah halte bis di salah satu jalan protokol Jakarta terpasang sebuah pamflet bertuliskan "Stop Privatisasi! Hentikan Penjualan Aset-aset Nasional ke Tangan Asing!". Memang terbuka ruang bagi intepretasi yang begitu luas atas seruan-seruan itu. Namun yang jelas, di sana terkandung sebuah semangat. Semangat yang dalam penyederhanaan istilah bisa dilabelkan dengan nasionalisme ekonomi.

Saya menyebut 'penyederhanaan', karena dalam kenyataan istilah nasionalisme ekonomi adalah konsep yang lebih rumit dari sekedar meneriakkan penolakan atas modal asing - termasuk dalam bentuk penjualan aset negara kepada investor asing, serta peranan lembaga-lembaga internasional. Sebaliknya, penolakan atas modal atau lembaga asing juga tidak selalu menunjukkan semangat nasionalisme. Tetapi saya memang sengaja untuk menyebut kata nasionalisme ekonomi di awal tulisan ini, sebagai pembuka atas diskusi lebih lanjut.

Tumbuhnya Nasionalisme Ekonomi

Nasionalisme ekonomi bisa timbul karena berbagai sebab. Tetapi hampir selalu nasionalisme ekonomi timbul jika kepentingan ekonomi domestik terusik oleh kepentingan asing. Ini bisa semata-mata didorong oleh motif ekonomi. Contohnya adalah sentimen negatif pelaku bisnis di Amerika Serikat (AS) terhadap Jepang tahun '80an, yang lebih didorong oleh rasa frustrasi akibat sulitnya berbagai produk AS menembus pasar Jepang, sementara pasar AS dibanjiri oleh produk Jepang.

Di negara-negara berkembang, motivasi timbulnya nasionalisme ekonomi agak berbeda dan lebih kompleks. Hal ini tak bisa dipisahkan dengan latar belakang kolonialisme yang dimiliki oleh mayoritas negara berkembang. Kebangkitan nasionalisme di negara-negara jajahan Eropa pada awal hingga paruh pertama abad-20 kemudian berujung pada gerakan kemerdekaan di Asia dan Afrika pada pertengahan abad lalu. Bagi negara-negara bekas jajahan, kemerdekaan politik dianggap sebagai langkah awal untuk memulai pembangunan ekonomi. Tetapi pada kenyataannya, negara-negara bekas jajahan memiliki berbagai keterbatasan untuk menjalankan pembangunan ekonomi. Antara lain keterbatasan modal fisik, infrastruktur dan sumber daya manusia, serta belum terbentuknya kelembagaan ekonomi modern. Kondisi ini menyebabkan negara-negara itu, yang sebagian besar kemudian disebut sebagai negara berkembang, membutuhkan 'bantuan' dari negara-negara maju. Bantuan itu bisa berupa modal finansial (pinjaman, hibah), keahlian (technical assistance) dan sebagainya, yang bersifat komitmen antara pemeritah (G to G) maupun melalui lembaga-lembagan internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Pembangunan Asia (ADB).

Tetapi kehadiran bantuan dari negara asing atau lembaga internasional ini pada perkembangannya juga menimbulkan sentimen penolakan. Sebagian kalangan menganggap bahwa aliran modal ke negara-negara berkembang adalah sebuah modus baru bagi negara-negara maju untuk tetap mempertahankan hegemoninya. Atau dalam jargon yang populer di era Bung Karno: neokolonialisme-imperialisme (nekolim). Untuk menandinginya, negara berkembang harus mampu membangun perekonomiannya dalam semangat kemandirian (ingat politik Berdikari atau 'Berdiri di Atas Kaki Sendiri'). Keinginan untuk lepas dari jeratan kolonialisme-imperialisme baru dalam bentuk hegemoni ekeonomi inilah yang menjadi awal dari semangat nasionalisme ekonomi di negara-negara berkembang.Dalam pandangan yang lebih bersifat akademik, penolakan pada modal asing didasarkan pada argumen bahwa bukannya membantu negara berkembang, modal asing justru hanya menimbulkan ketergantungan negara penerimanya terhadap negara donor. Dan memang kondisi itulah yang diinginkan oleh negara-negara donor. Setelah terjadi ketergantungan, negara donor bisa memaksakan berbagai ketentuan yang hanya menguntungkan pihaknya, seperti keharusan membuka pasar atau mengadopsi sistem ekonomi dan politik tertentu. Pandangan seperti inilah yang diusung oleh para penganut teori ketergantungan (dependencia) di akhir '60an dan sepanjang '70an.

Logika dependensia kemudian berujung pada solusi berupa pengenaan proteksi terhadap perdagangan internasional, serta pembatasan pada arus modal global. Dengan mengenakan proteksi, produk-produk asing di pasar domestik akan menjadi terbatas. Kondisi ini akan memberikan ruang bernapas bagi industri domestik untuk berkembang. Ketika industri domestik sudah mampu mengisi kebutuhan akan pasar domestik, barulah proteksi bisa dilonggarkan. Kebijakan yang juga dikenal sebagai substitusi impor ini memang populer di dekade '70an. Sementara itu pembatasan atas arus modal swasta global bisa dilakukan dengan pembatasan investasi dan kepemilikan asing serta transaksi finansial antar negara.

Harap dicatat bahwa istilah 'negara maju' hampir selalu diidentikkan dengan negara-negara blok Barat, yang mengusung ideologi kapitalisme pasar bebas. Identifikasi ini menjadi makin tegas setelah Uni Soviet dan blok Timur runtuh. Implikasinya, ketergantungan terhadap arus modal serta perdagangan internasional juga menjadi identik dengan sarana bagi penyebaran kapitalisme global di negara-negara berkembang. Apalagi dalam praktek, bantuan atau pinjaman asing memang selalu dikaitkan dengan berbagai komitmen seperti pengadopsian mekanisme pasar dan pembukaan ekonomi domestik terhadap pasar internasional.

Dengan demikian, lengkaplah bangunan logika nasionalisme ekonomi sebagai antitesis dari 'trinitas tidak suci' (unholy trinity) kapitalisme-kolonialisme-globalisasi. Dulu kolonialisme dipandang sebagai cara kapitalisme mengatasi keterbatasan pasar domestik di negara-negara Eropa dan Amerika. Pendukung Marx mengatakan, kolonialismelah penjelasan mengapa kejatuhan kapitalisme yang diramalkan Marx tidak kunjung tiba. Logika itu dilengkapi oleh penganut teori ketergantungan dan kalangan antiglobalisasi: bahwa globalisasi - yang salah satu manifestasinya adalah promosi perdagangan bebas dan lalu-lintas modal global -juga merupakan kepanjangan tangan dari kapitalisme dan perwujudan dari kolonialisme di era modern.

Memang tidak semua kalangan antiglobalisasi kemudian mengatakan bahwa nasionalisme ekonomi adalah antitesis dari globalisasi. Tetapi tidak juga bisa dipungkiri bahwa terdapat kecenderungan belakangan ini untuk menempatkan nasionalisme ekonomi di ujung spektrum, berhadapan dengan globalisasi dan kapitalisme. Secara spesifik, argumen berikutnya dari tulisan ini akan terfokus untuk menanggapi pendapat yang disebut belakangan. Dengan mengaitkan dengan pengalaman empiris di Indonesia, saya mengajukan sebuah pemikiran alternatif tentang nasionalisme ekonomi.

Nasionalisme Ekonomi Orde Baru

Bagi banyak orang, Indonesia adalah contoh kasus yang baik mengenai sebuah negara berkembang yang 'jatuh' ke tangan kolonialisme ekonomi kapitalisme global. Derasnya aliran modal asing yang diikuti dengan masuknya perusahaan multinasional, serta kebijakan ekonomi propasar bebas yang diadvokasi oleh lembaga-lembaga donor adalah indikasinya. Kalangan ini menilai, naiknya Orde Baru ke tampuk kekuasaan di akhir '60an adalah awal dari masuknya Indonesia ke perangkap kapitalisme global. Memang ketika itu pergantian pemerintahan juga ditandai oleh dukungan dari pemerintahan negara-negara barat serta lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

Pendapat ini ada benarnya, meskipun kita harus lebih berhati-hati dalam menarik kesimpulan umum. Pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru tidak berarti peralihan dari ekonomi terpimpin ke ekonomi pasar bebas. Sesungguhnya, selama Orde Baru mekanisme pasar, kalaupun ada, diterapkan secara sangat selektif. Selebihnya adalah sistem ekonomi yang sentralistik dan dirigistik, dimana peranan negara masih begitu dominan.

Kita tentunya masih ingat bahwa sepanjang dekade '70an tingkat proteksi di Indonesia begitu tinggi. Selain itu, dengan dukungan dari dana boom minyak, pemerintah mendominasi kegiatan ekonomi dengan membangun proyek-proyek raksasa. Sebagian besar proyek-proyek itu bersifat padat modal. Sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan teori keunggulan komparatif, karena Indonesia adalah negara yang berkelimpahan tenaga kerja. Sebagai akibat dari strategi kebijakan demikian, nilai tambah terbesar dari pertumbuhan ekonomi saat itu jatuh ke tangan pemilik modal. Sementara pekerja, terutama yang berada di sektor pertanian, tradisional dan tinggal di pedesaan yang merupakan bagian terbesar dari tenaga kerja Indonesia, tidak banyak menikmati keuntungan.

Di sisi lain, kita juga tentu ingat bagaimana pemerintah Orde Baru berulang kali melontarkan kata sakti 'demi kepentingan nasional' sebagai legitimasi atas berbagai kebijakannya. Meskipun pada dekade '80an perekonomian Indonesia mengalami arus liberalisasi, banyak sektor tetap tidak terjamah. Sektor-sektor ini tergolong sebagai sektor yang 'sensitif' karena melibatkan kepentingan kapitalis kroni. Tapi kepada publik, alasan untuk tidak meliberalisasi sektor-sektor tersebut - misalnya dengan mempertahankan monopoli - adalah sektor atau industri tersebut mewakili 'kepentingan nasional'. Kita juga masih ingat bagaimana kebijakan tata niaga cengkeh dan jeruk tetap dipertahankan selama beberapa waktu, meski terbukti menimbulkan kesengsaraan bagi petani dan konsumen. Atau bagaimana proyek mobil nasional yang sarat KKN itu tetap dijalankan, meski mendapat tentangan di forum internasional.

Di sisi lain, Orde Baru juga menggunakan jargon nasionalisme ekonomi untuk menekan dinamika di tingkat lokal. Berbagai kasus penggusuran, marjinalisasi masyarakat adat atau komunitas lokal, seringkali dijustifikasi oleh kalimat sakti 'untuk kepentingan nasional'. Di sini pemerintah menempatkan diri sebagai representasi dari apa yang disebut 'preferensi sosial'. Masalahnya, tidak ada yang bisa merumuskan apa itu preferensi atau kepentingan sosial tanpa menggunakan kekuatan untuk memaksa. Dalam pengalaman Indonesia era Orde Baru, ternyata konsep nasionalisme ekonomilah yang dijadikan alat untuk memaksa.

Memikirkan Ulang Nasionalisme Ekonomi

Masuknya Indonesia ke dalam program pemulihan ekonomi IMF menyusul krisis ekonomi di penghujung 1997 menimbulkan gelombang baru nasionalisme ekonomi. Tentu saja, banyak yang mengaitkan peristiwa ini sebagai lanjutan dari kejatuhan ekonomi Indonesia ke tangan kapitalisme global. Memang tidak semua kebijakan yang disarankan oleh IMF itu tepat dan berhasil. Dalam sebuah kajian independen yang dilakukan, IMF sendiri mengakui sejumlah kegagalan dalam kebijakan yang disarankannya pada pemerintah Indonesia. Tetapi di sisi lain, menarik diskusi mengenai peran IMF ke tataran nasionalisme ekonomi juga tidak selalu produktif. Karena diskusi mengenai kebijakan ekonomi pada tataran nasionalisme sering berujung pada kesimpulan bahwa 'asing' adalah jahat, dan 'kita' selalu baik. Padahal pengalaman kita selama Orde Baru, dan juga setelah itu, menunjukkan bahwa masalah terbesar ada dalam diri 'kita'.

Sayangnya, ruang yang tersedia di media ini tidak cukup luas untuk mengelaborasi secara detil berbagai hal yang bisa menjadi contoh penerapan nasionalisme ekonomi yang keliru. Namun saya akan coba membuat beberapa poin umum, yang diharapkan bisa dijadikan pijakan untuk diskusi-diskusi lanjutan mengenai konsep nasionalisme ekonomi.

Pertama, argumen nasionalisme untuk menolak perdagangan bebas. Untuk beberapa hal, proteksi memang bisa memberikan keuntungan. Tetapi pertanyaannya adalah: siapa yang lebih diuntungkan dalam pemberian proteksi? Studi kasus di berbagai komoditas menunjukkan bahwa proteksi ternyata tidak dinikmati oleh kelompok yang ingin 'dibela', bahkan justru memberikan kerugian lebih besar kepada perekonomian secara umum.

Dalam kasus beras, proteksi lebih menguntungkan pemilik lahan. Sementara petani penggarap, yang merupakan mayoritas dalam kelompok petani di Indonesia, justru dirugikan dengan naiknya harga beras, karena mereka merupakan net consumer komoditas itu. Demikian juga dengan proteksi gula, yang merugikan konsumen dengan naiknya harga gula. Konsumen di sini bukan hanya dari kalangan menengah ke atas, tetapi juga rakyat miskin seperti pedagang makanan. Sementara itu, keuntungan terbesar dari proteksi gula lebih banyak dinikmati oleh pengusaha dan pemilik pabrik gula, bukan petani tebu. Alasannya, posisi tawar petani terhadap pabrik gula begitu lemah, sehingga pabrik tetap memiliki kekuatan untuk menentukan harga beli.

Argumen lain untuk menolak perdagangan bebas adalah untuk melindungi pekerja lokal. Kenyataan justru berbicara sebaliknya. Kasus pengusiran TKI dari Malaysia menunjukkan bahwa negara tetangga kita itu lebih takut atas serbuan pekerja Indonesia jika arus tenaga kerja dibuka secara bebas. Mungkin yang akan dirugikan adalah pekerja kelas menengah dan berpendidikan. Tetapi jika kita berbicara pemihakan terhadap yang lemah, maka argumen bahwa perdagangan bebas akan menindas yang lemah tidak selalu terbukti.

Kedua, argumen nasionalisme untuk menolak modal asing. Untuk modal pemerintah, betul bahwa ada kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman asing. Tetapi dalam kondisi seperti saat ini, pemerintah dihadapkan pada kebutuhan pembiayaan pembagunan dan kebijakan sosial, termasuk subsidi, yang besar. Di sisi lain, potensi pemasukan domestik masih mengalami banyak hambatan. Artinya, manajemen pembiayaan defisit anggaran masih menjadi persoalan. Mau tidak mau, pinjaman asing serta penjualan aset masih menjadi pilihan.

Untuk modal swasta dan keberadaan perusahaan asing, fakta yang jelas adalah melihat siapa yang paling dirugikan ketika sejumlah pabrik milik asing memutuskan pergi dari Indonesia: buruh. Suka tidak suka, keberadaan perusahaan asing telah membuka lapangan kerja yang signifikan. Statistik juga menunjukkan, jumlah pemogokan buruh di perusahaan asing lebih rendah dibanding di perusahaan lokal. Artinya, perusahaan asing relatif lebih mampu memberikan kesejahteraan kepada buruh lokal.

Tentunya masih banyak ruang untuk diperdebatkan dari argumen-argumen di atas. Tetapi pesan yang ingin disampaikan melalui tulisan ini adalah konsep nasionalisme ekonomi memerlukan definisi ulang. Salah satunya adalah dengan memindahkan subyek nasionalisme kepada individu, bukan pada negara seperti dalam konsep nasionalisme klasik. Dengan menempatkan kedaulatan pada individu, nasionalisme ekonomi bisa berorientasi pada kesejahteraan warga negara, bukan semata-mata kepentingan negara yang begitu abstrak dan sulit dijabarkan.

Protection, import restrictions aren't sweet for sugar

2003-05-01T03:31:00.000-07:00

The Jakarta Post -- In the past few months, even years, sugar has not been as sweet as it tastes. The word "sugar" is almost synonymous with "rent-seeking activities" on the one hand, and "controversy" on the other hand.

Last year, the influx of cheap imported sugar triggered protests from local sugarcane farmers and sugar producers. Politicians and bureaucrats then argued that the root of the problem was the low import tariff imposed on sugar.

However, it is a fallacious logic to believe that free trade on sugar is the root of the problem, and it is also fallacious to consider a high import tariff on sugar a solution. Until last year, the tariff imposed on imported sugar was still around 20 percent to 25 percent.

In addition, the weakening value of the rupiah since the crisis has also provided extra protection for local sugar. If local sugar is still uncompetitive in the domestic market, the only logical explanation is inefficiency and low productivity.

There are several reasons for the inefficiency and low productivity in the domestic sugar industry and sugarcane farming. Some of these are the quality of land, the obsolete technology applied in the farming industry and high labor costs, as well as factors related to market structure. All these have resulted in the inability of the domestic sugar industry to produce commodities of a higher quality and lower price, compared to imported sugar.
The inability of domestic sugar to compete with foreign competitors has often been linked to two other possible causes: Dumping practices by sugar producers of other countries and illegal imports. While dumping practices may be a probable cause, especially given the excess supply of sugar in the international market, it does not provide enough reasons for domestic sugar to be outcompeted.

The counterargument is very simple: Indonesia has an excessive demand for sugar. Last year's data shows that domestic consumption of sugar reached between 3 million tons to 3.2 million tons.

Of this demand, the domestic industry could only supply 1.7 tons annually, which means there is an excess demand of 1.3 million tons to 1.5 million tons. Compared with the total excess supply in the world market of between 0.5 million tons to 1.5 million tons, the local market in Indonesia is large enough to absorb the excess worldwide supply without other producers resorting to dumping.

As for illegal imports, while it is true that they are among the biggest problems faced by the domestic business sector -- not only the sugar industry -- the question is, how did illegally imported sugar enter the local market?

Apart from the chronic, but classical, problem of a dirty bureaucracy, standard economic theory says that a black market tends to arise every time competitive and regulated prices have reached parity. In this case, the import tariff raises the domestic market price higher than the overseas price, and hence provides an incentive for illegal traders.

The greater the price difference, the more incentives there are. As long as there are no improvements in the bureaucracy and law enforcement, raising the tariff or imposing trade barriers will only encourage more smuggling and give rise to more black markets, rather than solving the problems.

In responding to last year's sugar price crisis, the government decided to apply the restricted import policy on sugar. Around a decade ago, a similar policy imposed on cloves and oranges had successfully damaged the local economy.

The situation is not much different this time. A few months after the policy had been implemented, sugar had almost disappeared from the market, pushing up its price to more than Rp 5,000 per kilogram, and even Rp 6,000 per kilogram in some areas, which was about a 50 percent increase in price.

We read that late import orders, slow procedures and bad distribution channels, etc. are to blame for the disappearance of sugar from the market. All of these circumstances, however, only reveal that the economic rent in the sugar industry is very high, which subsequently tempts involved parties to take every chance to try and extract the rent. The sugar crisis also confirms a preposition in standard economic textbooks: A market mechanism may not always work, but a government (or policy) failure inflicts more damage to the economy.

Why not apply market mechanism -- including free international and domestic trade -- in the sugar industry? The popular argument against market mechanism is that the farmers would lose out in the free competition. However, we have seen that protection and a restricted import policy have failed to secure farmers' welfare.

In the current economic structure, the farmers' bargaining position against sugar factories is too low. At the same time, such a system increases price, thereby lowering consumers' buying power. Protection and anti-market policies only benefit rent-seekers -- capital owners in the inefficient and unproductive sugar industry, related importers and domestic distributors.

To save the domestic sugar industry without sacrificing the sugarcane farmers and consumers, there is no quick-fix policy. The only option is to increase productivity and improve efficiency. This also implies that factories that are unable to improve their productivity and efficiency should be allowed to follow the natural law of the market: Closure. If they are forced to survive, the social cost to the economy will be high.

Policies to protect farmers should also aim to improve farmers' productivity and efficiency. The economic structure that has been inherited from the colonial era should also be revised. Farmers should be given more flexibility in choosing which commodities they plant. Hence, they will not be dependent upon only one commodity, which, in the end, lowers their bargaining position.

Meanwhile, the market for sugar should be released into the market mechanism, meaning that the current sugar policy should be scrapped and imports freed. Government intervention should be focused on law enforcement, especially in dealing with illegal imports, and on improving distribution channels.

Under conditions in which the government is weak and the bureaucracy corrupt, policies that distort the market mechanism will only bring more damage. On the other hand, a market mechanism may not be the perfect solution. But in this case, the cost to the economy will be lower.

Women and economics, why don't they like it?

2003-04-26T20:55:00.000-07:00

The Jakarta Post -- Open any textbook on the history of economic thoughts and look inside the pages at the names of great economists -- none of them are female. And if you think of all the Nobel laureates in economics -- Paul Samuelson, Milton Friedman and Robert Solow just to name a few -- they are also all men.

Does this suggest that economics is a male-dominated discipline? Statistically speaking, yes. Statistics from the U.S. Department of Education shows that each year the number of males receiving a Bachelor of Arts in economics is twice as high as females, while at the PhD level, the ratio is three to one. The gender composition is similar to that in the field of physical sciences, and lower than mathematics and engineering. Comparatively, there are more females holding BAs and PhDs in other social sciences.

A study conducted at Harvard University tried to elaborate on more of the reasons behind the decisions of male and female students to choose economics as a major. Econometric testing for about 700 first-year students revealed that there were still unexplained portions of the lower probability of female students majoring in economics. This may arise from a structural difference in preference or knowledge about the nature of the economics discipline between genders.

Another possible explanation for the low representation of females in economics is the existence of significant entry barriers for women in the discipline. These barriers could be the masculine nature of economics. The issue of gender bias in economics has been a growing concern for some economists, mainly female, as well as scientists from other disciplines.

In 1995, the American Economic Review and Journal of Economic Perspectives published a series of articles on feminists' thoughts in economics. The authors criticized the masculine biases in four aspects of economics: theory, methods, topics and data.

The critics of theory were mainly concerned about the choice of the economic agent: a rationalistic individual who maximizes his or her utility with a preference that is independent of others. Feminist thinking argues that one's preference is not drawn into a vacuum. Rather, it is socially constructed. That means the utility to maximize is basically a set of the individual's and the values applied in society.

Economic theory tends to assume that a woman's decision regarding her career or education is an independent one. But values such as the socially expected role of a female in the family also influences the decision.

Conventional economists are also criticized for being heavily fanatic about quantitative methods and tend to consider the qualitative and deep observation as "soft and not unsophisticated" methods.

While qualitative methods offer more objectivity and strength in drawing generalization and logic consistency, an over-reliance on the methods has put up a barrier between economics and its social science nature. Quantitative research has also sometimes overlooked many unique but important facts due to the "law of great numbers". An example is the analysis on intra-household power relations and discrimination against females in the labor market.

A masculine bias also appears in the choice of topics. Conventional economics defines economic activity as transactions done in public domains, and could be valued in the market. Thus, most female domestic activities, such as caring for the household or raising children, are considered non-economic activities. However, these activities contribute to a higher quality of human capital, hence they should have market value.

Gary Becker's pioneering study on the transaction and the individual decision-making process in the non-market sector was a breakthrough in this area. He won the 1992 Nobel prize. His study also paved the way for other valuable research in the intra-household resource and power distribution, or gender aspects in the formal labor market. But the development of non-masculine biased studies is still constrained by data availability. Since domestic activities are not market activities, statistics do not include its value. Even if they were available, the techniques used to collect data still contain masculine biases.

For example, the measurement of the value of female domestic activities is still based on the input replacement cost. It is the price of similar activities provided by the market, like wage rates for housemaids or babysitters. This technique implicitly assumes that non-market and market activities are substitutes, while they are supposedly complements.

A more gender-neutral way of measurement is the output equivalent approach. As it considers raising children as an investment in human capital, the output is an increase of children's productivity in their adult years. Then the value of the mother's activity is equivalent to the market value of the increased productivity.

The above-mentioned critics are not exclusively feminist critics; They have been raised by academicians from other disciplines as well as by economists. By calling for the accommodation of values that are less gender-biased, they aim to make economics a better discipline.

At the University of Indonesia, where I work as a lecturer, only one female has recently become a professor of economics. Professor Mayling Oey-Gardiner was awarded the professorship just recently in more than 50 years of campus history. The professor, by the way, is a sociologist.

Melihat ke Depan Ekonomi Indonesia

2002-12-20T03:10:00.000-08:00

Keluar dari Krisis, Bertahan dalam Globalisasi
Media Indonesia -- Berbagai perkembangan terakhir yang terjadi belakangan ini memberi gambaran pada kita bahwa kita hidup di dunia yang makin tanpa batas. Serangan ke gedung WTC di New York, AS, membawa dampak politik maupun ekonomi yang tidak kecil pada Indonesia. Sebaliknya, ledakan bom di Bali mengundang reaksi dunia luar lebih dari yang kita perkirakan. Ini semua hanya ilustrasi sederhana dari sebuah konsep yang disebut globalisasi.

Globalisasi adalah sebuah proses yang tidak terelakkan dan memang tidak perlu dielakkan. Yang perlu adalah memaksimalkan keuntungan-keuntungan yang bisa didapat sekaligus memperkecil kerugian yang ditimbulkannya. Memang dalam pelaksanaannya, tantangan yang dihadapi cukup berat. Indonesia harus menghadapi arus globalisasi yang makin deras, sambil harus berusaha keras keluar dari krisis ekonomi. Di saat yang sama, identitas sebagai sebuah negara bangsa (nation-state) juga tengah mengalami ujian berupa menguatnya identitas kedaerahan.

Pesan yang ingin disampaikan tulisan ini adalah tidak ada trade-off antara kebutuhan untuk keluar dari krisis dan globalisasi. Karena, upaya-upaya untuk keluar dari krisis multidimensi yang terjadi sebenarnya sejalan dengan langkah agar bisa bertahan di tengah globalisasi. Tulisan ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama membahas sedikit mengenai globalisasi dan konsekuensi yang ditimbulkan. Bagian kedua mengulas proses keikutsertaan Indonesia dalam globalisasi. Bagian ketiga mengangkat kecenderungan yang terjadi setelah krisis. Bagian empat memberikan sejumlah agenda kebijakan ekonomi yang diperlukan untuk keluar dari krisis dan bertahan dalam globalisasi. Terakhir, bagian kelima merangkum keseluruhan tulisan.

Globalisasi dan konsekuensinya
Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru. Semangat pencerahan Eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru bisa dikategorikan sebagai arus globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad ke-18 juga merupakan pendorong tren globalisasi. Yang membedakan dengan arus globalisasi yang terjadi setidaknya dua-tiga dekade belakangan ini adalah kecepatan dan jangkauannya.

Chia (2001) mendeskripsikan arus globalisasi yang terjadi belakangan ini sebagai sebuah fenomena teknologi, ekonomi, sosial, politik, dan budaya sekaligus. Globalisasi didorong kemajuan teknologi, khususnya di bidang transportasi dan komunikasi. Implementasinya terjadi di bidang ekonomi. Diawali perdagangan barang, jasa, dan faktor produksi, kemudian diikuti integrasi ekonomi antarnegara yang makin dalam.

Selanjutnya, interaksi dan transaksi antarindividu dari negara-negara yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya. Ini juga yang dialami dan tidak terelakkan oleh kita di Indonesia. Sebagai bagian dari komunitas global, bangsa Indonesia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa apa yang terjadi di pekarangannya tidak terlepas dari dinamika global. Konjungtur ekonomi, perubahan tatanan sosial-politik-ekonomi internasional akan berakibat pada situasi di dalam negeri. Sebaliknya, kita juga tidak bisa menafikan bahwa kejadian-kejadian di dalam negeri akan memengaruhi, setidaknya disorot, dunia luar.

Sejalan dengan globalisasi, bangsa Indonesia menghadapi makin banyak isu dan masalah yang berdimensi universal. Kita sekarang makin akrab dengan isu-isu seputar lingkungan, demokratisasi, HAM, kesetaraan gender, dan belakangan terorisme. Selain itu, banyak tindak kejahatan yang lingkupnya melewati batas-batas negara (transborder crime) misalnya penangkapan ikan ilegal, pencucian uang, serta perdagangan senjata dan manusia.

Konsekuensinya, kita tidak bisa menyikapi isu-isu tersebut dalam kerangka berpikir 'pintu tertutup'. Perkembangan memaksa kita untuk menerima bahwa cara kita mengatasi masalah-masalah universal selalu mendapat sorotan dari dunia luar. Dengan menjadi isu universal, masyarakat internasional akan bereaksi terhadap pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, represi politik, bahkan hal-hal yang tadinya dianggap merupakan wilayah 'domestik' seperti hak perempuan serta kekerasan dalam rumah tangga.

Di sisi lain, kita pun punya kepentingan untuk bekerja sama dengan negara lain untuk mengatasi kejahatan antarnegara. Bagaimana meminta Singapura mengekstradisi koruptor Indonesia, bekerja sama dengan polisi perairan Malaysia untuk mencegah pencurian ikan, meminta tolong pemerintah Swiss untuk membuka akses atas rekening pelaku korupsi, dan sebagainya.

Keikutsertaan Indonesia
Sulit untuk menentukan suatu batas yang tegas mengenai kapan sebenarnya Indonesia mulai ikut serta dalam tren globalisasi. Tapi, jika yang dijadikan acuan adalah integrasi yang makin tinggi terhadap ekonomi dunia, bisa dikatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam globalisasi dimulai pada dekade 1980-an. Sama seperti negara-negara Asia Tenggara yang lain, proses memasuki globalisasi di Indonesia lebih banyak didorong pemerintah. Adalah pemerintah, bukan sektor bisnis swasta, yang mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan diri dengan ekonomi global. Pelaku bisnis swasta di dalam negeri justru cenderung merasa tidak siap untuk memasuki globalisasi.

Pemerintah Indonesia dan tetangga-tetangganya di Asia Tenggara memandang globalisasi lebih sebagai sebuah fenomena ekonomi. Implikasinya, fokus perhatian pemerintah yang utama adalah pada kebijakan ekonomi. Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi ditandai serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi dengan pasar internasional. Soesastro (1998) mengistilahkan langkah ini sebagai 'penyesuaian tahap pertama' (first-order adjustment) terhadap globalisasi.

Langkah untuk memasuki globalisasi juga bisa dilihat sebagai kelanjutan dari rangkaian kebijakan liberalisasi ekonomi yang diambil pemerintah. Liberalisasi ekonomi merupakan orientasi kebijakan ekonomi pemerintah sejak pertengahan 1980-an hingga sekitar paruh pertama 1990-an. Karena sejumlah alasan politis, istilah 'liberalisasi' agak dihindari. Sebagai gantinya, digunakan istilah 'deregulasi'. Tapi, pada prinsipnya, deregulasi tetap mengandung makna peralihan menuju ekonomi yang lebih berbasiskan mekanisme pasar dan kompetisi.

Apa yang membuat pemerintah menggeser orientasi kebijakan ekonomi ke arah liberalisasi setelah pada 1970-an kebijakan ekonomi cenderung bersifat protektif dan 'melihat ke dalam' (inward-looking)? Dengan kata lain, apa yang melatarbelakangi keputusan untuk masuk dalam globalisasi?

Ada dua perspektif jawaban atas pertanyaan tersebut. Perspektif pertama melihat alasan perubahan tersebut semata-mata merupakan pragmatisme. Artinya, perubahan orientasi kebijakan tidak didasarkan atas sebuah grand design jangka panjang yang pasti, tapi hanya atas kalkulasi jangka pendek. Pada 1970-an, ketika harga minyak tinggi, pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan kebijakan bersifat protektif, intervensionis, dan inward-looking. Dalam praktik, ini diterjemahkan dengan keterlibatan negara yang begitu dominan dalam ekonomi. Terutama dalam membiayai industri-industri berat dalam rangka menerapkan kebijakan substitusi impor (import substitution), proteksi terhadap perdagangan internasional yang tinggi.

Jatuhnya harga minyak pada awal 1980-an membuat pemerintah memiliki kemampuan yang makin kecil untuk membiayai kebijakan semacam itu. Dalam situasi ini, kebijakan ekonomi yang lebih bersifat terbuka (outward-looking) dan propasar menjadi pilihan yang rasional secara ekonomi-politik. Dari sisi ekonomi, kebijakan liberalisasi ekonomi yang merupakan langkah awal menuju globalisasi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan bersaing dalam pasar internasional.

Dari sisi politik, pilihan ini juga rasional karena dilihat sebagai cara untuk meningkatkan kapasitas negara dalam memberikan kesejahteraan. Pada akhirnya, ini akan menambah legitimasi politik bagi negara dan pemerintah yang sedang berkuasa tentunya.

Dalam praktik, kebijakan liberalisasi ini dikombinasikan dengan penguatan kerja sama regional. Langkah ini diambil dengan pemikiran bahwa integrasi dengan ekonomi global akan lebih menguntungkan apabila dilakukan secara bersama-sama daripada sendirian. Implikasinya, regionalisasi ekonomi di Asia Tenggara lebih cenderung bersifat terbuka dan outward-oriented ketimbang menjadi blok kerja sama ekonomi yang tertutup (open regionalism).

Perspektif lain melihat proses liberalisasi dan globalisasi di Indonesia sebagai hasil dari perjuangan ide yang dikampanyekan kalangan akademisi, terutama para teknokrat propasar. Tesis ini diajukan antara lain oleh Mallaranggeng (2002), yang menyebut kalangan itu sebagai 'komunitas epistemis liberal'. Melalui kolom koran dan majalah, seminar, ruang kuliah, juga keterlibatan langsung dalam kekuasaan, para teknokrat membentuk opini publik dan relatif sukses dalam memengaruhi kebijakan.

Liberalisasi dilihat sebagai cara untuk memperkecil dominasi negara yang terlalu besar. Selain itu, konsekuensi dari liberalisasi adalah perekonomian domestik yang makin kompetitif. Kondisi ini diharapkan akan makin memperkecil ruang gerak bagi praktik perburuan rente (rent-seeking activities), yang di Indonesia dikenal juga dengan istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Komitmen terhadap globalisasi, atau integrasi dengan ekonomi dunia, dijadikan cara untuk memperkuat posisi para teknokrat ini dalam mengampanyekan kebijakan propasar. Alasannya, adanya keharusan untuk membuka diri terhadap kompetisi global akan semakin mempersempit ruang bagi praktik-praktik KKN.

Hingga taraf tertentu langkah ini cukup berhasil. Meskipun demikian, tetap ada limitasi bagi para teknokrat dan kebijakan liberalisasi untuk memperkecil dominasi negara yang tetap memiliki otonomi dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada distribusi rente.

Globalisasi setelah krisis
Sepanjang dekade 1980-an dan 1990-an negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, relatif berhasil dalam menjalankan penyesuaian tahap pertama terhadap globalisasi. Ini ditunjukkan berbagai indikator ekonomi seperti pertumbuhan, arus perdagangan barang dan jasa, serta modal yang menggambarkan tingginya kinerja ekonomi negara-negara tersebut selama periode bersangkutan. Tapi, di sisi lain, negara-negara tersebut tidak terlalu memberikan perhatian pada 'penyesuaian tahap kedua' (second-order adjustment).

Yang dimaksud dengan penyesuaian tahap kedua adalah penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan ekonomi yang makin terbuka--sebagai konsekuensi dari globalisasi--terhadap dimensi ekonomi, sosial, politik, dan budaya di dalam negeri. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang lebih punya akses terhadap globalisasi dan yang tidak.

Hal ini sejalan dengan hipotesis 'kurva U-terbalik' Kusnetz yang mengatakan kemajuan ekonomi biasanya memang ditandai dengan kesenjangan di tahap-tahap permulaan. Alasannya, kemajuan ekonomi yang didorong sektor modern akan lebih dulu menguntungkan mereka yang ada di sektor tersebut. Sementara mereka yang memiliki akses lebih terbatas pada sektor modern cenderung lebih lambat mengalami kemajuan.

Selain kesenjangan ekonomi, globalisasi juga membawa berbagai implikasi lebih luas. Anthony Giddens dalam bukunya, Runaway World (1997), menyebutkan beberapa implikasi itu antara lain meningkatnya risiko kehidupan, penetrasi budaya yang menghasilkan ancaman terhadap identitas kultural dan nilai-nilai lokal, juga persepsi atas kedaulatan politik nasional.

Hingga tingkat tertentu, problem-problem ini tersembunyi di balik 'keajaiban' ekonomi yang terjadi selama hampir dua dekade. Selain itu, sistem politik yang represif dan otoriter masih mampu menekan berbagai gejolak domestik itu untuk tidak terangkat ke permukaan, setidaknya tidak meledak. Tapi, kondisi demikian telah menjadi bom waktu yang meledak saat Indonesia menghadapi krisis yang dimulai 1997.

Ada sejumlah masalah berkaitan dengan penyesuaian tahap kedua di Indonesia terhadap globalisasi yang terangkat ke permukaan oleh krisis. Yang pertama adalah kerentanan perekonomian domestik terhadap mobilitas arus modal global. Sedikit banyak krisis telah mengonfirmasi hipotesis bubble economy, yaitu ekonomi yang tumbuh dengan mengandalkan sektor finansial dan arus modal jangka pendek.

Masalah kedua terkait dengan kerapuhan institusi ekonomi-politik domestik. Beberapa praktiknya adalah problem moral hazard di sektor perbankan, kepastian dan penegakan hukum, dan aktivitas perburuan rente. Ketiga, krisis juga menggarisbawahi bahwa kemajuan ekonomi tidak diimbangi dengan kebijakan kesejahteraan yang cukup. Ini ditunjukkan problem seputar distribusi dan minimnya perlindungan sosial. Akibatnya, segmen masyarakat terbawah menjadi sangat rentan terhadap guncangan dalam ekonomi.

Sedikit banyak, krisis menjadi alasan bagi sebagian orang untuk mempertanyakan makna globalisasi. Juga, untuk mengatakan globalisasilah akar penyebab krisis. Tapi, sebagian lain justru berpendapat bahwa krisis justru disebabkan proses penyesuaian terhadap globalisasi yang parsial. Yaitu, ketidakseimbangan antara penyesuaian tahap pertama dan kedua.

Yang jelas, kenyataannya krisis tidak serta-merta membuat Indonesia, juga negara-negara lain di kawasan, untuk melakukan perputaran arah dari globalisasi. Justru dalam kasus Indonesia, keterkaitan dengan dunia internasional menjadi makin besar. Meskipun sebagian dari keterkaitan itu lebih merupakan 'keterpaksaan' karena Indonesia memutuskan untuk mencari pertolongan dari lembaga-lembaga internasional semisal IMF, Bank Dunia, ADB, dan Paris Club.

Memang, di satu sisi, krisis juga sedikit menurunkan tingkat integrasi Indonesia dengan ekonomi global. Antara lain ditunjukkan menurunnya laju ekspor, impor, serta arus penanaman modal asing. Beberapa pendapat juga menyerukan untuk melakukan upaya-upaya 'perlambatan' atas laju globalisasi. Misalnya dengan menghambat arus pergerakan barang, jasa, dan modal global melalui proteksi atau kontrol modal, seperti yang dilakukan Malaysia. Tapi, secara umum, krisis tidak membuat suatu perubahan signifikan terhadap perkembangan arah dan laju globalisasi.

Satu fenomena lain yang terjadi di Indonesia pascakrisis adalah menguatnya identitas kedaerahan, berbarengan dengan gelombang otonomi daerah yang terjadi. Adanya fenomena ini memang tak bisa dilepaskan dari sistem pengelolaan negara selama Orde Baru--yang mencakup bidang ekonomi, sosial dan politik--yang tersentralisasi. Sentralisasi pengelolaan negara seperti itu terbukti tidak berhasil meredam identitas lokal. Bahkan, sistem tersebut semakin menguatkan perasaan kedaerahan. Ketika rezim otoriter Soeharto jatuh, ruang untuk mengekspresikan perasaan itu menjadi terbuka dan tereksploitasi.

Dalam bentuk yang ekstrem, ekspresi itu diwujudkan dalam tuntutan pemisahan diri. Kalaupun tidak berupa tuntutan pemisahan, yang banyak dijumpai adalah otonomi daerah yang diterjemahkan sebagai 'eksklusivisme' daerah. Banyak cerita lucu dan ironis terjadi seputar penerapan otonomi daerah yang diterjemahkan secara berlebihan. Misalnya, pengavelingan wilayah laut untuk mencegah nelayan dari luar daerah mencari ikan di wilayah perairan suatu daerah, serta pungutan atas lalu lintas barang, jasa, dan manusia antardaerah.

Dua fenomena yang paradoksal ini, globalisasi di satu sisi dan menguatnya identitas kedaerahan di sisi lain, terjadi secara simultan. Dua hal inilah yang tengah menjadi ujian bagi Indonesia untuk mendefinisikan kembali identitasnya sebagai sebuah negara bangsa.

Agenda kebijakan ekonomi
Agenda mendesak dari kebijakan ekonomi saat ini adalah membawa perekonomian keluar dari krisis. Artinya, fokus perhatian dari pengambilan kebijakan adalah pemulihan ekonomi. Untuk mencapai tujuan jangka pendek itu, diperlukan manajemen kebijakan makroekonomi yang kredibel, yang sasarannya adalah mengembalikan tingkat pertumbuhan tinggi serta pengendalian inflasi agar harga-harga tidak terus naik tanpa kendali.

Mengapa pertumbuhan? Karena, pertumbuhan ekonomi adalah necessary condition meskipun belum sufficient untuk meningkatkan kesejahteraan. Terlepas dari berbagai kritik terhadap konsep pertumbuhan, krisis ekonomi telah menggambarkan bagaimana pertumbuhan yang negatif berpengaruh terhadap pemburukan taraf hidup penduduk. Salah satu alasan mengapa kita perlu mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengurangi pengangguran. Peningkatan kapasitas produksi akan menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja.

Dari sisi ketenagakerjaan, menurut sejumlah perhitungan, Indonesia memerlukan tingkat pertumbuhan 7-8% per tahun untuk menyerap tenaga kerja yang menganggur karena krisis. Artinya, meski selama lima tahun terakhir ini cukup banyak kemajuan yang terjadi, pertumbuhan sebesar 3-4% yang dicapai masih jauh dari cukup untuk mengatasi pengangguran.

Selain pertumbuhan, kita juga memerlukan inflasi yang rendah. Argumennya sederhana: inflasi adalah 'perampok' kesejahteraan masyarakat. Jika inflasi tinggi, daya beli masyarakat akan semakin kecil. Studi mengenai kemiskinan selama krisis menunjukkan angka kemiskinan (headcount poverty) sangat terkait dengan laju inflasi. Angka kemiskinan mencapai puncaknya di pertengahan 1998, ketika ekonomi mencatat laju inflasi tertinggi. Ketika inflasi mulai berhasil diturunkan, daya beli masyarakat mulai menguat sehingga angka kemiskinan pun perlahan menurun.

Agenda kebijakan ekonomi jangka menengah adalah menggerakkan kembali proses produksi. Pertumbuhan tinggi hanya merupakan target jangka pendek. Fakta menunjukkan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun periode krisis ditopang konsumsi rumah tangga. Secara normatif, tidak ada yang salah dengan pertumbuhan yang ditopang konsumsi. Yang menjadi masalah adalah secara teori ekonomi, ada limit bagi konsumsi untuk terus tumbuh. Artinya, ada keterbatasan dari variabel konsumsi rumah tangga untuk terus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Pemulihan aktivitas produksi sektor riil tidak akan berjalan optimal jika sektor finansial tidak pulih. Sektor finansial adalah lembaga intermediasi, yang menjembatani antara pasar uang dan sektor riil. Jadi, agenda jangka pendek adalah menyelesaikan reformasi di sektor finansial, terutama perbankan, agar sektor itu bisa kembali menjalankan fungsi intermediasinya.

Agenda lainnya yang harus dilakukan di jangka menengah adalah manajemen desentralisasi. Sama halnya dengan globalisasi, tren desentralisasi juga menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, apalagi diputar. Desentralisasi harusnya memiliki pengaruh positif karena artinya, beban pemerintah pusat tidak lagi terlalu besar. Dengan desentralisasi, daerah juga memiliki ruang lebih luas untuk mengatur rumah tangga dan menunjukkan eksistensi identitas masing-masing. Tentunya dengan catatan apabila dilakukan dengan konsep, urutan (sequence), serta ketentuan yang tepat.

Dalam jangka panjang yang kita perlukan adalah pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tapi juga 'berkualitas'. Maksud pertumbuhan yang berkualitas adalah yang berkesinambungan (sustainable), dalam arti tidak rentan terhadap guncangan eksternal, efisien dalam menggunakan sumber daya alam, dan terdistribusi secara baik bagi seluruh segmen masyarakat.

Untuk itu, agenda ekonomi di jangka panjang adalah penguatan institusi ekonomi. Antara lain agenda itu mencakup good governance, corporate governance, reformasi hukum dan lembaga peradilan, dan kebijakan persaingan usaha. Menurut World Development Report 2003 yang dikeluarkan Bank Dunia, institusi adalah 'seperangkat aturan dan organisasi, termasuk norma-norma informal, yang mengoordinasikan para pelaku ekonomi'. Dalam lingkup sederhana, institusi bisa berupa kepercayaan, network serta berbagai bentuk modal sosial lainnya. Ketika kegiatan ekonomi sudah semakin modern dan kompleks, diperlukan juga institusi yang lebih modern dan formal, yang mencakup hukum dan peraturan serta prosedur formal.

Setidaknya ada tiga peran pokok institusi dalam transaksi ekonomi. Pertama, untuk menangkap sinyal-sinyal dari pelaku ekonomi tentang kebutuhan dan persoalan yang dihadapi pelaku ekonomi. Kedua, untuk menyeimbangkan kepentingan yang berbeda-beda. Ketiga, sebagai pengambil keputusan mengenai langkah-langkah terkait.

Teori-teori modern mengenai pertumbuhan ekonomi mengatakan kinerja ekonomi suatu negara tidak bisa dipisahkan dari faktor institusi atau kelembagaan. Olson (1998) menuliskan kualitas institusi adalah yang menjelaskan perbedaan kinerja ekonomi di berbagai negara sekarang ini. Negara-negara yang memiliki kinerja ekonomi bagus umumnya adalah mereka yang memiliki landasan institusi yang kredibel.

Premis dasar dari teori ekonomi pasar adalah jika pasar berjalan dengan sempurna, sumber daya akan teralokasi secara paling efisien. Tapi, dalam kenyataan, pasar tidak selalu bekerja dengan sempurna. Di sinilah peran institusi jadi penting untuk mengatasi kegagalan pasar dan menjamin alokasi sumber daya secara efisien sehingga kinerja ekonomi secara keseluruhan pun meningkat.

Agenda kebijakan di jangka jangka panjang juga mencakup kebijakan distribusi dan perlindungan sosial. Kebijakan ini mencakup sistem jaring pengaman sosial, peningkatan mutu SDM melalui kebijakan pendidikan, kesehatan dan sarana kesejahteraan lain, tunjangan pengangguran dan dana pensiun, serta kebijakan intervensi langsung dalam hal distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Ada dua fungsi utama kebijakan distribusi dan perlindungan sosial. Pertama, untuk menciptakan persaingan antarindividu dalam sebuah ekonomi dengan cara meningkatkan kualitas SDM. Kedua, memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak mampu bersaing secara layak untuk dapat tetap hidup dalam standar tertentu. Tujuan akhir dari adanya kebijakan ini adalah memperkecil kesenjangan yang terjadi dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Realitas tak terelakkan
Globalisasi merupakan sebuah realitas yang tidak terelakkan. Adalah hanya retorika jika globalisasi dipandang dari perspektif ekstrem, yaitu semata-mata dilihat dari kerugian maupun keuntungan. Kenyataannya, globalisasi menawarkan berbagai peluang dan keuntungan sekaligus biaya. Tantangan yang dihadapi sebuah negara adalah bagaimana bertahan dalam globalisasi: memaksimalkan keuntungan yang didapat dan meminimalkan biaya yang timbul.

Indonesia, seperti juga negara-negara Asia Tenggara, relatif berhasil dalam melakukan penyesuaian tahap pertama terhadap globalisasi, yaitu pembukaan ekonomi domestik dan integrasi yang makin dalam dengan ekonomi global. Tapi, di sisi lain, Indonesia dan negara-negara tetangganya itu cenderung kurang memiliki perhatian dalam melakukan penyesuaian tahap kedua, yaitu antisipasi terhadap perubahan sosial, politik dan budaya domestik yang timbul sebagai konsekuensi globalisasi.

Krisis ekonomi yang dimulai 1997 memberi pelajaran mengenai pentingnya melakukan penyesuaian tahap kedua. Krisis telah mengangkat ke permukaan berbagai masalah domestik yang selama ini tersembunyi di balik keajaiban ekonomi dan pemerintahan yang otoriter. Selain itu, perubahan politik yang terjadi juga ditunjukkan fenomena desentralisasi dan menguatnya identitas kedaerahan. Situasi ini menyebabkan Indonesia menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus, terkait dengan identitasnya sebagai negara-bangsa.

Sekarang ini, ekonomi Indonesia memiliki sejumlah agenda. Dalam jangka pendek, kebutuhannya tentu keluar dari krisis, melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tapi, pertumbuhan yang tinggi saja tidak cukup. Selain tinggi, pertumbuhan ekonomi harus berkelanjutan dan merata. Inilah yang menjadi tujuan dari agenda-agenda kebijakan di jangka menengah dan panjang.

Pada dasarnya, agenda-agenda itu jugalah yang perlu dijalankan untuk mampu bertahan dalam arus globalisasi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa antara pemulihan ekonomi, penguatan ekonomi domestik dan menghadapi tantangan globalisasi adalah hal-hal yang saling mengisi, bukan bertentangan.

Competitive market reduces discrimination

2002-04-25T20:57:00.000-07:00

The Jakarta Post -- One issue in the labor market transformation is how much women gain from development. One indicator is the female Labor Force Participation Rate (LFPR). Indonesia's female LFPR, especially in the modern sector and in skilled jobs has increased markedly over the past 30 years.

In the early 1970s, only 30 percent of the female working age population was in the labor market. The number increased to around 50 percent in the 1990s. The labor force participation is higher especially for educated urban females in their mid-30s.

However, the female LFPR is considerably lower than the male's. The male LFPR has been steadily high, about 80 percent to 90 percent over time. What determines the lower female labor force participation rate?

The difference could arise from several factors. First, the productivity-related factors such as education, experience or skills. In a competitive labor market, firms would hire employees with the highest productivity.

The second factor is related to the supply and demand structure in the labor market. Supply is determined by the individual's decision to work at a given time and at a certain wage rate. Demand is determined by the size of the labor market, regional characteristics, or specific job requirements.

Another aspect is discrimination. There are two types of labor market discrimination. Wage discrimination refers to different wages received by two groups of similar workers in the same occupation; and occupational discrimination refers to when minorities like women are excluded in a certain way or another from certain desirable occupations. This usually results in women crowded into less desirable occupations, hence depressing the average wage rate.

Discrimination may be caused by employers' prejudice against working women. Or employers refer to the popular perception that female workers are generally less productive than males. Third, employers discriminate because of employees' prejudice. For example, employees may refuse to work in the same position with, or under supervision of, female workers.

Occupational discrimination has existed because it has been possible for society at large to create barriers for women to access certain occupations, even to have access to work at all. To this day, the labeling of certain jobs as "men's work" or "women's work" has yet to be eliminated. Many women, hence, involuntarily refrain from working. But women may also accept such institutionalized segregation as natural.

How would one evaluate the presence of such discrimination in the labor market? Based on a method proposed by Jones and Makepeace (1996), the CSIS in 2000 studied explanations for the difference in the female and male LFPR.

The study observed two factors, the relative difference in the average quality of human capital (education, experience, skills) between female and male workers and other, unexplained factors.

The study showed that in the mid 1980s, the difference in this quality of human capital only explained some 23 percent of the difference between urban female and male workers in Indonesia.

This means 76 percent of the difference was the result of the unexplained factors, suggesting a strong presence of discrimination. Such factors remained high in the late 1990s, though it declined to 63 percent. In the rural areas, the contribution of unexplained factors was higher -- 83 percent of the LFPR gap in the mid-1980s, but it too declined somewhat, to 79 percent in the late 1990s.

What measures would at least reduce discrimination? Since the heart of the problem lies in the patriarchal society, the optimal solution would be a "deconstruction" of such a societal attitude.

Economists can at least offer two strategies. The first is economic growth. This would create new job opportunities and employers could recruit people of higher quality. Growth would also provide greater capacity to deliver public services and increase social infrastructure. This would reduce the time for women to do household activities, and enable more time and access to education and other activities to increase their level of human capital.

The second is a competitive market structure. This would increase the costs to employers who might otherwise discriminate against female workers, since any firm wishing to compete would have to hire the most productive workers regardless of the gender.

In a non-competitive market, the incentives to be efficient are much less. Thus, firms may have the luxury to discriminate against females and others from minority groups.

Tentang Korupsi dan Neo-Liberalisme

2001-10-03T03:06:00.000-07:00

(Tanggapan untuk B Herry Prijono)
Kompas -- Dalam tulisannya Neo-Liberalisme Ekonomi (Kompas 4/9), Herry Prijono mengajukan perspektif baru atas korupsi di Indonesia. Ada dua kesimpulan penting yang diajukan. Pertama, korupsi bukanlah semata-mata hasil perilaku sewenang-wenang aparat negara dan birokrasi. Korupsi adalah malpraktik bisnis swasta, yang merupakan konsekuensi logis atas perilaku pemilik modal dalam memburu rente ekonomi. Kedua, sebagai implikasi argumen itu, strategi kebijakan ala Bank Dunia dan IMF yang menekankan pembenahan dan pemangkasan peran negara tidak akan menyelesaikan masalah. Alasannya, kebijakan semacam itu bersifat state-centered dan justru memperbesar ruang gerak bagi pemilik modal dalam melakukan malpraktik bisnisnya.

Pendapat itu paralel dengan logika Marxis-instrumentalis yang memandang fungsi pasar dan negara sebagai tak lebih dari alat (instrumen) pemilik modal untuk mempertahankan rente ekonomi. Wujud dari kolaborasi negara-pasar-kapitalis adalah kebijakan-kebijakan ekonomi-termasuk liberalisasi dan deregulasi-yang berpihak pada kepentingan pemilik modal. Sampai pada tataran konseptual, argumen itu cukup valid. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa konsisten pendapat itu dalam tataran empiris? Dalam kalimat lain, seberapa jauh kita bisa mengatakan, memang ada pergeseran peran dari negara ke pemilik modal dalam menjelaskan korupsi di Indonesia?

Sejumlah kontradiksi
Ada beberapa kasus empiris yang sedikit banyak kontradiktif dengan kesimpulan Prijono. Yang paling jelas adalah kebijakan tata niaga cengkeh oleh BPPC serta proyek mobil nasional (Basri 2001). Keduanya terjadi di era 1990-an, ketika Indonesia memasuki era liberalisasi. Jika logika instrumentalis benar bahwa negara akan tunduk kepada kekuasaan modal, ada paradoks yang terjadi. Dalam kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC), kekuatan modal yang diwakili pengusaha rokok harus mengalah ketika negara (baca: Soeharto) lebih mendahulukan kepentingan keluarganya. Demikian halnya ketika dalam kasus mobil nasional Soeharto kembali memenangkan Tommy (Hutomo Mandala Putra) ketimbang pengusaha otomotif lokal. Soeharto bahkan saat itu berani berhadapan dengan kekuatan modal global, diwakili Jepang yang saat itu sampai menuntut Indonesia di forum WTO.

Kasus lain, masih di era Soeharto, kita tentu masih ingat bagaimana tarik-ulur hubungan kerja sama dengan IMF di saat-saat akhir Orde Baru. Tekanan eksternal, yaitu krisis ekonomi membuat Soeharto tak punya pilihan untuk tidak menerima 'uluran tangan' IMF. Tetapi ketika poin-poin dalam Letter of Intent mulai mengusik kepentingan keluarga dan kroninya, Soeharto berbalik. Ia bahkan sempat berseru IMF akan membawa Indonesia ke arah liberalisme ekonomi dan bertentangan dengan konstitusi.

Pasca-Soeharto, lebih sulit untuk menarik kesimpulan yang tunggal atas relasi negara-pasar-kapitalis. Peran negara memang semakin berkurang dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan ekonomi. Fungsi itu bisa dikatakan dijalankan IMF. Tetapi terlihat, tetap ada limitasi bagi kekuatan modal, termasuk modal asing, dalam mendikte kebijakan ekonomi. Contohnya adalah proses divestasi BCA dan Bank Niaga yang tidak berjalan mulus, tender jalan tol lingkar luar atau penjualan perkebunan kelapa sawit eks-Salim yang terganjal DPR. Contoh lain adalah bagaimana perusahaan multinasional raksasa seperti Cemex tidak mampu berbuat banyak untuk menghalangi tuntutan pemisahan dua anak perusahaan Semen Gresik yang sudah dibelinya.

Logika instrumentalis juga tidak mampu menjelaskan fenomena "korupsi" yang dilakukan anggota MPR/DPR yang ngotot ke luar negeri untuk sosialisasi hasil rapat. Juga sejumlah kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD DKI, seperti "studi banding" atau mobil dinas. Untuk kasus-kasus itu, yang terjadi adalah korupsi dalam definisi klasik, yaitu perilaku sewenang-wenang aparat negara. Tidak ada hubungan dengan malpraktik bisnis atau kekuatan modal.

Contoh-contoh itu menunjukkan, ternyata secara empiris, kekuatan modal masih memiliki limitasi dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan ekonomi. Di era Soeharto, masuknya Indonesia ke kancah liberalisasi ternyata tidak terlalu signifikan dalam mengubah arah pengambilan keputusan yang masih amat berpusat pada negara. Di era pasca-Soeharto, kekuatan modal menguat dan peran negara menjadi berkurang. Tetapi agaknya masih terlalu dini untuk menyimpulkan terjadinya pergeseran dominasi negara ke dominasi modal. Artinya, peran negara dalam hal ini masih cukup otonom dalam melayani kepentingan pribadi aparat birokrasi atau kelompoknya (argumen negara patrimonial, Robison 1983). Bedanya mungkin-terutama di era Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid)-adalah bergesernya dominasi di dalam negara itu sendiri, yaitu dari eksekutif ke legislatif.

Implikasi kebijakan
Berdasarkan argumen bahwa perilaku negara masih tetap signifikan dalam fenomena korupsi, kebijakan anti-korupsi yang state-centered jadinya masih tetap relevan. Paling tidak untuk fase-fase awal, fokus, dan target kebijakan anti-korupsi harus di tataran penyelenggara negara. Ada dua alasan. Pertama, identifikasi aktor-aktor korupsi di sisi penyelenggara negara relatif lebih mudah dilakukan dibanding aktor di sisi swasta. Kedua, kenyataan menunjukkan, kebijakan adalah komoditas yang bisa diperjual-belikan. Kebijakan-kebijakan seperti good governance dan pembatasan peran negara dalam ekonomi bertujuan untuk menghilangkan "pasar" atas komoditas yang bernama kebijakan itu.

Di sisi lain, pandangan bahwa korupsi merupakan refleksi perilaku jahat dari modal, bisa jadi diterjemahkan ke dalam tuntutan untuk mereduksi ruang gerak modal dalam kegiatan ekonomi. Bentuk kebijakannya bisa banyak, termasuk tawaran solusi yang antipasar dan antipergerakan modal. Masalahnya, kebijakan yang antipasar seperti kontrol modal atau devisa, nasionalisasi aset atau penguasaan ekonomi oleh negara justru membuka pintu lebih lebar bagi praktik korupsi. Pengalaman di negara-negara komunis, juga Indonesia di era Orde Baru telah membuktikan hal itu.

Pasar yang kompetitif justru bisa menawarkan solusi. Logikanya, kompetisi akan memaksa pelaku-pelaku pasar menjadi efisien. Kompetisi yang sempurna, antara lain ditandai dengan jumlah pelaku pasar yang makin banyak, akan membuat "biaya" untuk korupsi menjadi makin mahal. Sebaliknya, ketika pelaku pasar sedikit dan relatif tidak ada kompetisi, peluang untuk melakukan korupsi menjadi makin besar.

Ekonomi Pasar vs Pemerataan

2001-09-12T03:26:00.000-07:00

Kontan -- "Does equity belong to the market economy?” demikian seorang kawan pernah bertanya. Atau, lebih tepatnya: menggugat. Sebuah gugatan yang selalu diajukan dalam debat mengenai baik buruknya ekonomi pasar. Memang, saat teori-teori ekonomi neoklasik secara meyakinkan bisa berargumen bahwa ekonomi pasar akan menciptakan efisiensi dan pertumbuhan, ia masih gamang dalam menjawab pertanyaan seputar pemerataan. Poin inilah yang menjadi pintu utama penolakan atas ekonomi pasar.

Benarkah ekonomi pasar antipemerataan? Atas nama dialektika, saya mencoba menyanggahnya. Ada tiga poin yang saya ajukan. Pertama, bagaimana kita mendefinisikan pemerataan? Kedua, bagaimana pasar bisa mengatasi masalah pemerataan? Ketiga, apakah penolakan terhadap pasar lantas berarti pembelaan terhadap pemerataan?

Pemerataan dalam apa?
Berbicara soal pemerataan, yang perlu dijawab lebih dulu: apa yang mau diratakan (what equality)? Jawabannya bisa sangat beragam. Argumen egalitarian menuntut distribusi yang seragam atas aspek-aspek yang objektif dan terukur. Misalnya, kekayaan atau kepemilikan. Egalitarian, pada prakteknya, cenderung menolak mekanisme pasar. Sebab, persaingan dalam pasar jelas tidak akan menghasilkan distribusi yang seragam untuk hal-hal tersebut.

Persoalannya, egalitarian juga mengasumsikan semua individu memiliki preferensi yang seragam. Taruhlah, ada sepuluh apel dan sepuluh jeruk harus dibagikan kepada sepuluh orang. Menurut paham egalitarian, distribusi yang adil jika masing-masing memperoleh satu apel dan satu jeruk. Tapi, adakah yang bisa mengklaim bahwa preferensi atas apel dan jeruk seragam? Perbedaan preferensi ini yang tidak terakomodasi dalam paham egalitarian. Dengan kata lain, pemerataan dalam konteks egalitarian akan mengorbankan keragaman individu yang ada dalam masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, ironisnya egalitarian membutuhkan sistem yang diktatorial. Adalah mustahil untuk menciptakan distribusi yang sama rata dan di saat bersamaan mengakomodasi preferensi yang beragam dari sekian banyak individu. Kesimpulan ini diajukan Arrow (1962) dalam impossibility theorem-nya yang membawanya sebagai pemenang Nobel ekonomi. Solusinya, harus ada seorang individu yang preferensinya bisa dianggap sebagai representasi keseluruhan. Prakteknya, solusi ini diterjemahkan sebagai intervensi negara dalam transaksi sosial-ekonomi. Negaralah yang menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi masyarakat. Ruang bagi otoritarianisme menjadi terbuka.

Mekanisme pasar, untuk beberapa hal, menjadi antitesis terhadap egalitarian. Pemerataan, menurut mekanisme pasar, adalah pemerataan dalam akses terhadap sumber daya serta kesempatan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Jika kondisi ini terpenuhi, dan kompetisi berjalan sempurna, mekanisme pasar akan membebaskan individu untuk memaksimalkan keuntungan pribadi sepanjang tidak melanggar hak individu yang lain. Karena itu, peran negara dalam pasar adalah sebatas menjaga agar pasar bekerja sempurna dan menjamin tidak dilanggarnya hak tiap individu.

Artinya, kompetisi yang sempurna adalah kompetisi yang adil, karena tidak ada pelaku ekonomi yang bisa memperoleh keuntungan berlebih. Keuntungan yang berlebih, atau rente ekonomi, hanya bisa diperoleh dalam struktur pasar yang tidak sempurna. Seperti monopoli atau oligopoli. Atas penjelasan ini, klaim bahwa pasar selalu berpihak pada yang berpunya menjadi lemah. Sistem pasar bebas justru tidak menjustifikasi monopoli—termasuk monopoli oleh negara, kolusi, nepotisme, serta praktek bisnis yang kotor. Alasannya, praktek-praktek tersebut bertabrakan dengan prinsip kompetisi bebas dan keadilan dalam kesempatan. Kasus Indonesia

Orde Baru selalu dianggap menerapkan mekanisme pasar secara kaku. Kenyataannya, orientasi kebijakan ekonomi Orde Baru justru sangat bersifat intervensionis dan bertentangan dengan karakteristik pasar. Indikatornya bisa kita lihat dari pola industrialisasi di era 1970-an, yang justru berorientasi pada industri berat yang proteksionis dan cenderung padat modal. Padahal, keunggulan komparatif Indonesia adalah tenaga kerja yang murah. Artinya, jika logika pasar yang digunakan, harusnya industri yang berkembang adalah yang berbasiskan tenaga kerja murah (Basri, 2001).

Periode di mana mekanisme pasar paling mendekati kenyataan baru terjadi tahun 1985 hingga awal 1990-an. Kejatuhan harga minyak mendorong dilaksanakannya sejumlah deregulasi dan diturunkannya struktur proteksi. Dampaknya, peran ekspor yang padat tenaga kerja serta industri menengah kecil mulai meningkat. Indikator-indikator sosial pun menunjukkan perbaikan taraf hidup. Koefisien Gini menurun, demikian juga angka kemiskinan absolut dan relatif (Booth, 2000).

Setelah 1992, pendulum ekonomi mulai bergerak menjauhi mekanisme pasar, walaupun di satu sisi Indonesia memberikan komitmen pada perdagangan bebas dan liberalisasi investasi. Satu indikatornya adalah menguatnya industri strategis yang membutuhkan proteksi dan monopoli. Indikator lainnya adalah berkembangnya kapitalis kroni, yang diwarnai sejumlah kebijakan antipasar seperti tata niaga atau mobil nasional. Terlepas dari sebagai perdebatan soal keabsahannya, koefisien Gini juga menunjukkan tren meningkat sejak pertengahan 1990-an. Artinya, distribusi pendapatan yang sempat merata selama periode ”mendekati pasar” menjadi makin tidak merata ketika intervensi negara membesar.

Ilustrasi di atas menunjukkan kontradiksi antara klaim bahwa ekonomi pasar menciptakan ketimpangan dengan kondisi empiris di Indonesia. Sebaliknya, temuan tersebut malah menunjukkan bagaimana ketimpangan justru terjadi ketika campur tangan negara dalam perekonomian terlalu besar.

Antipasar = propemerataan?
Memang, selalu ada semangat yang mulia dalam penolakan terhadap ekonomi pasar. Semangat yang didasarkan pada suatu maksud baik untuk berpihak kepada yang dianggap ”lemah” dan menentang yang ”kuat”. Masalahnya, mengutip sebuah sajak Rendra, sering kita harus bertanya juga, ”Maksud baik mana yang kita maksudkan?”

Ekonomi pasar, di sisi lain, juga bukan sistem yang sempurna. Ia tidak bisa menawarkan solusi yang mutlak atas permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia, termasuk masalah distribusi. Sama halnya dengan sosialisme dan komunisme—yang hadir untuk menjawab masalah distribusi yang dipandang gagal diselesaikan oleh pasar—yang ternyata tidak sepenuhnya mampu menawarkan solusi. Sosialisme dan komunisme pun tidak mampu mencegah terjadinya elitisme di masyarakat, terutama elitisme negara atau birokrasi, yang pada akhirnya juga menciptakan ketimpangan. Selain itu, kedua sistem tersebut juga menghadapi limitasi karena negara tidak selalu mempunyai informasi yang sempurna mengenai apa yang diinginkan masyarakat. Dan, dalam prakteknya, keragaman individu terpaksa dikorbankan.

Setidaknya, dalam ekonomi pasar, ruang bagi negara menjadi otoriter menjadi makin sempit. Negara tidak diberi peranan untuk menentukan apa yang baik dan buruk bagi masyarakat. Sebaliknya, mekanisme pasar justru secara eksplisit mengharuskan negara untuk menjamin kesamaan hak dan kesempatan yang sama dari tiap individu untuk memakmurkan diri.

Angka Kemiskinan: Versi Bank Dunia, dan Sensitivitasnya

2000-12-09T03:16:00.000-08:00

Gatra -- Berapa banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan? Berbeda dengan masa-masa di awal krisis, pertanyaan di atas tidak lagi terlalu menyita perhatian orang. Mungkin karena saat itu nuansa politis dalam isu kemiskinan begitu kuat. Dan terbukti, isu pengaruh krisis terhadap kemiskinan yang diangkat oleh mahasiswa cukup ampuh dalam gerakan menjatuhkan rezim Suharto.

Sebaliknya sekarang ini, hiruk-pikuk politik tingkat elit agaknya terlalu menyita perhatian, sehingga publikasi terakhir Bank Dunia (World Development Report 2000/01), yang memuat estimasi mengenai angka kemiskinan di Indonesia, kurang banyak dibicarakan.

Padahal angka yang diajukan Bank Dunia padahal cukup fantastis. Pada akhir 1999, sebanyak 137 juta penduduk Indonesia – 66% dari total populasi – hidup di bawah garis kemiskinan.

Standar yang digunakan adalah garis kemiskinan internasional: penduduk miskin adalah yang memiliki pengeluaran per hari sebesar US$2 atau kurang, menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP). Selain itu, Bank Dunia juga menetapkan klasifikasi penduduk sangat miskin (extreme poor) untuk yang pengeluaran per harinya di bawah US$1. Menurut estimasi, 32 juta penduduk Indonesia (15% dari populasi) termasuk dalam klasifikasi ini.

Sebagai perbandingan, sebuah kalkulasi oleh Social Monitoring for Early Response Unit, berdasarkan data SUSENAS menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia adalah 16% dari populasi di awal 1999, dan turun menjadi 9,8% menjelang akhir 1999. Garis kemiskinan yang digunakan berkisar antara Rp 80-85 ribu per bulan untuk skala nasional.

Perbedaan estimasi ini wajar mengingat standar serta metodologi yang digunakan oleh Bank Dunia jelas berbeda. Sayangnya laporan tersebut tidak secara spesifik mengutip nilai tukar yang digunakan, sehingga sulit untuk menentukan dengan pasti berapa garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

Penggunaan garis kemiskinan internasional seperti itu memiliki kelebihan sekaligus kelemahan. Kelebihannya, ada standar yang bisa diaplikasikan secara internasional. Sehingga, hasil dari pembangunan ekonomi dan kebijakan pemerintah tiap negara bisa dibandingkan. Kelemahannya, penetapan standar internasional seperti ini cenderung bersifat arbitrer, karena standar US$2 dan US$1 per hari bukan didasarkan pada perhitungan biaya hidup riil di tiap negara. Keragaman standar, taraf hidup atau pola konsumsi yang berbeda-beda antar negara dalam juga tidak diperhitungkan. Hasilnya, standar tersebut bisa saja terlalu tinggi atau terlalu rendah bagi sebuah negara.

Lalu apa yang bisa disimpulkan dari temuan Bank Dunia tersebut? Karena adanya bias tersebut, agaknya angka-angka yang dikutip tidak bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan, terutama kebijakan yang berbentuk redistribusi pendapatan bagi penduduk miskin. Membandingkan dengan angka SUSENAS, angka kemiskinan versi Bank Dunia ini cenderung meninggikan (overestimating) kenyataan yang sebenarnya. Implikasinya, kebijakan redistribusi menjadi tidak efektif, baik dalam penetuan target penerima maupun alokasi anggaran.

Secara spesifik, tidak efektifnya kebijakan yang akan diambil disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, biaya administratif yang meningkat akibat bertambahnya target penerima kebijakan. Kedua, tidak berhasilnya transfer pendapatan menjangkau penduduk yang lebih membutuhkan. Alasannya, penduduk yang benar-benar miskin biasanya hidup di daerah kantung dan kurang terjangkau oleh pembuat kebijakan. Akibatnya, kebijakan cenderung bias pada penduduk yang tidak terlalu miskin namun punya akses lebih besar kepada pembuat kebijakan.

Ketiga, semakin banyaknya orang yang berebut ‘kue’, sementara ukuran ‘kue’ yang bisa dikumpulkan justru mengecil. Penyebabnya, jika proporsi penduduk yang disebut miskin makin besar, secara otomatis proporsi penduduk kaya sebagai pemberi subsidi silang akan semakin kecil. Dan keempat, efektivitas redistribusi pendapatan terhadap produktivitas total menjadi berkurang jika makin banyak penduduk yang tidak terlalu miskin masuk sebagai target kebijakan.Dalam ilmu ekonomi, ada fenomena yang disebut backward bending labour supply. Bagi seseorang yang benar-benar miskin, transfer pendapatan membuatnya makin produktif. Sementara bagi yang relatif sudah lebih mapan, tambahan produktivitas yang dihasilkan akan makin kecil. Bahkan bisa saja terjadi ia akan mengurangi jam kerjanya dan lebih banyak menikmati waktu luang.

Namun temuan Bank Dunia tersebut juga membawa isu lain, yaitu soal sensitivitas angka kemiskinan. Jika garis kemiskinan naik dua kali lipat, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin naik lebih dari empat kali. Ini menunjukkan bahwa perhitungan angka kemiskinan di Indonesia begitu sensitif terhadap perubahan harga. Fluktuasi sedikit saja dari harga-harga kebutuhan bisa berakibat banyak sekali penduduk yang akan tergolong miskin.

Implikasinya, kebijakan yang menciptakan pertumbuhan ekonomi serta pengendalian harga menjadi penting, walaupun bukan segalanya. Masalahnya, banyak yang lupa kalau hal itu sulit dikerjakan selama situasi politik masih penuh hiruk-pikuk.

Tarif Impor Beras, Apa Untungnya sih

2000-06-27T03:26:00.000-07:00

Kontan -- Urusan beras adalah urusan perut. Dan urusan perut lapar tak boleh disepelekan. Tak mengherankan bila kemudian masalah beras di Indonesia menjadi begitu rumit. Nuansa politik begitu terasa dalam setiap kebijakan yang berhubungan dengan penetapan harga dan tingkat produksi beras untuk kebutuhan domestik. Bahkan, acap variabel politik lebih dominan ketimbang ekonomi dalam pengambilan keputusan. Timmer (1975) menemukan, pertimbangan politik dalam pembentukan harga beras secara historis sudah dimulai sejak era kolonial. Penjelasan di balik kenyataan ini bahwa ketersediaan supply serta terjangkaunya harga beras--sebagai salah satu kebutuhan pokok--sangat strategis dalam menciptakan kestabilan politik.

Dalam merancang kebijakan beras terdapat dua kepentingan ekonomi yang harus diperhatikan. Daya beli konsumen dicerminkan dari harga yang terjangkau adalah satu sisi. Di sisi lain, ada petani yang mendapatkan penghidupan dari beras yang dijual di pasar. Masalahnya, jika insentif ekonomi diberikan bersamaan kepada dua kepentingan tersebut, masing-masing akan berjalan dengan sasaran sendiri-sendiri. Artinya, jika peningkatan kesejahteraan petani lebih diutamakan, biayanya adalah penurunan daya beli konsumen, dan sebaliknya. Persoalan semakin rumit ketika kepentingan ketiga, yaitu kelanggengan rezim melalui politik pangan, ikut masuk sebagai faktor yang berperan.

Solusi yang pragmatis untuk mempertemukan ketiga kepentingan tersebut adalah dengan menerapkan intervensi harga. Istilah teknisnya: kebijakan harga dasar (price floor) atau harga pagu (price ceiling). Kemudian, untuk menjaga agar kebijakan demikian tetap efektif, pintu pasar domestik harus dijaga dari masuknya saingan asal luar negeri. Maka diterapkanlah kebijakan proteksi, umumnya dalam bentuk bea (tarif) impor. Dengan diberlakukannya kesepakatan Putaran Uruguay, kebijakan proteksi perdagangan menjadi tidak lagi relevan. Kebijakan intervensi harga pun tidak bisa lagi dijalankan secara efektif, karena kontrol terhadap produksi beras tidak lagi bisa dilakukan secara domestik.

Kontroversi yang sekarang muncul disebabkan oleh harga beras yang anjlok dan membanjirnya beras impor di pasar domestik. Petani pun mengeluh karena penghasilan mereka menurun. Banyak pihak kemudian menuding diberlakukannya pengurangan tarif impor beras sebagai awal malapetaka bagi perekonomian nasional.

Sebelum mengamini pendapat tersebut, ada sejumlah fakta yang harus diperhatikan. Fakta pertama, pada Agustus tahun lalu ketika terjadi panen yang melimpah, harga beras impor justru anjlok. Pembeli lebih memilih beras lokal. Penyebabnya, dengan harga yang sama, konsumen bisa memperoleh beras lokal dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, beras lokal juga memiliki keunggulan mutu karena lebih segar daripada beras impor yang harus melewati sejumlah waktu pengiriman dan penyimpanan.

Fakta kedua, ketika harga beras di dalam negeri melonjak sepanjang periode krisis, kesejahteraan petani beras tetap tidak meningkat secara signifikan. Penyebab keadaan ini: ada selisih yang cukup besar antara harga jual pasar dan yang diterima petani. Data terakhir juga masih membenarkan kondisi ini, di mana dari harga beras yang berkisar antara Rp l.020 hingga Rp l.200, petani hanya menerima Rp 600-Rp 800 per kilogram.

Dua fakta tersebut sedikit banyak menyanggah argumen yang mengatakan, dibukanya impor beras adalah penyebab penderitaan petani lokal. Lebih spesifik mengenai fakta kedua, di situ terlihat bahwa ada rente yang berlebihan dalam struktur pasar beras domestik. Rente tersebut disebabkan akibat inefisiensi yang bisa terjadi di level produksi maupun distribusi.

Yang menarik untuk dibahas selanjutnya adalah untung-ruginya penerapan tarif impor beras dengan maksud melindungi petani domestik. Ada dua argumen untuk mengatakan bahwa kebijakan tarif bukanlah solusi yang tepat. Pertama, secara teoretis, pengenaan tarif untuk melindungi pasar domestik yang pada dasarnya tidak efisien bukanlah pilihan terbaik atau hanya merupakan second-best solution. Selama distorsi-distorsi domestik tidak dibenahi, kesejahteraan petani mustahil bisa ditingkatkan, karena keuntungan dari harga yang tinggi tidak otomatis dinikmati petani. Bahkan, dalam jangka panjang, kebijakan tarif justru akan merugikan dari segi efisiensi produksi yang menurun.

Kedua, terdapat lag waktu dalam pengenaan tarif. Paling tidak diperlukan dua tahun untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Sementara itu, ada masa-masa di mana produksi domestik tidak mencukupi, dan dibutuhkan impor. Jika hanya bertumpu pada kebijakan tarif, pemerintah akan selalu kehilangan momentum.

Habisi tengkulak, pengijon dan preman
Jawabannya, sebenarnya, sangat ortodoks untuk konteks ekonomi. Secara mikro, yang perlu dilakukan adalah pembenahan struktur pasar dan penghapusan distorsi-distorsi domestik. Ini akan menghilangkan sumber-sumber rente ekonomi yang menyebabkan selisih besar antara harga jual dan yang diterima petani. Meminjam pendapat Sritua Arief, penyebab rente ini adalah perilaku para tengkulak, pengijon, preman, serta elite politik dan birokrasi.

Secara makro, dalam jangka panjang harus dilakukan upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian. Ini terkait dengan strategi industrialisasi, yang sejak lama sebenarnya sudah dikritik karena justru meninggalkan sektor pertanian yang menjadi basis sesungguhnya perekonomian masyarakat Indonesia.

Selain itu, ada pembenahan lain yang harus dikerjakan, yaitu meminimalkan dimensi politik dalam kebijakan beras, sudah saatnya orientasi kebijakan bahan pokok digeser dari stabilisasi politik menjadi peningkatan kesejahteraan rakyat, baik petani maupun konsumen. Ini sekaligus peringatan kepada elite politik untuk tidak menjadikan persoalan perut rakyat sebagai sarana memenuhi kepentingan sempit. Taruhannya terlalu besar untuk itu.

Pasar Berpihak dan Si Kecil

2000-03-04T03:14:00.000-08:00

Gatra -- Pemerintah yang terbaik adalah yang memerintah seminim mungkin. Kalau perlu, tidak sama sekali," tulis Henry Thoreau, penulis Amerika, dalam Civil Disobidience (1849). Agaknya, kalangan di baris terdepan yang mengiyakan pernyataan ini adalah para ekonom yang setia pada ajaran pasar.

Pembelaan terhadap mekanisme pasar kembali muncul. Suara tersebut datang dari pemerintah, pihak yang keberadaannya justru dituntut untuk seminimal mungkin dalam mekanisme pasar. Adalah Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Zarkasih Nur yang mengutarakan tentang perlunya menjalankan pemberdayaan pengusaha kecil menengah (PKM) yang bertumpu pada mekanisme pasar. Alasannya, pemberian subsidi yang besar, selain menimbulkan distorsi, juga memberatkan keuangan pemerintah.

Selama ini, kebijakan yang sahih secara teori ekonomi tidak selalu populer dalam kenyataan. Pasar sudah dianggap sebagai sebuah tempat di mana hanya yang kuat yang akan bertahan. Dan, yang besar selalu dianggap lebih kuat. Sementara (pengusaha) kecil hanya akan menjadi bulan-bulanan.

Apakah mekanisme pasar tak berpihak kepada yang kecil? Dilihat dari fakta, kelompok industri ringan, menengah, dan kecil di Indonesia sebenarnya baru mulai berkembang pada 1985. Momentum kuncinya adalah kebijakan deregulasi perdagangan dan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pendapatan ekspor migas. Logika ekonomi mengatakan, yang akan diuntungkan dari adanya deregulasi -istilah lain untuk kebijakan yang lebih berorientasi pasar- adalah mereka yang memiliki keunggulan komparatif.

Studi yang dilakukan oleh Pangestu et al (1993) serta Ikhsan, Basri, dan Saleh (1995) menunjukkan bahwa industri yang padat karya, terutama tenaga kerja tak terdidik, justru yang berhasil dalam kompetisi di pasar domestik dan impor. Ini ditunjukkan oleh pertumbuhan kontribusi terhadap PDB ataupun nilai dan kestabilan ekspor. Kategori industri yang demikian ditopang oleh usaha-usaha kecil dan menengah. Baik yang memiliki kontribusi langsung dalam output maupun melalui linkage effect dengan pengusaha yang berskala lebih besar.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan mengapa industri ringan dan kecil diuntungkan dengan dikuranginya intervensi pemerintah. Pertama, karena industri ini bertopang pada keunggulan komparatif: tenaga kerja dan sumber daya alam. Kedua, skala usaha yang dimiliki memungkinkan untuk bersifat fleksibel dalam hal realisasi investasi, serta beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam pasar serta teknologi.

Sebaliknya, industri yang padat sumber daya alam, padat modal atau teknologi justru tidak mampu bersaing sebaik industri padat karya dan tenaga kerja tak terdidik. Sebabnya, industri-industri tersebut berkembang karena menikmati proteksi dan berbagai fasilitas. Ketika proteksi dikurangi, industri-industri besar itu tidak siap bersaing di pasar bebas. Ada juga yang mampu bersaing, tetapi ini berlaku bagi industri berskala besar yang memiliki karakteristik sama dengan industri ringan. Umumnya mereka memiliki keterkaitan produksi dengan industri-industri kecil, misalnya dengan model subkontrak.

Jika mekanisme pasar sudah cukup, masih adakah tempat buat pemerintah? Jawabannya tidak selalu hitam-putih. Keberadaan pemerintah masih tetap dibutuhkan. Namun fungsinya adalah untuk menjaga rule of the game dan mengoreksi kondisi-kondisi yang menghalangi mekanisme pasar untuk berjalan sempurna. Yang harus dihindari adalah intervensi berlebihan yang justru menciptakan distorsi baru.

Ada dua jenis market failures yang utama dalam kasus pengembangan PKM. Pertama, mengenai akses terhadap permodalan. Adalah akses terhadap pinjaman, bukan biaya dari pinjaman itu sendiri, yang jadi masalah bagi PKM. Fenomena rentenir yang subur di desa-desa memberi gambaran bahwa PKM sebenarnya bersedia membayar bunga pinjaman yang demikian tinggi, selama akses ke situ mudah diperoleh. Alasan PKM tidak mencari pinjaman ke bank adalah rumitnya prosedur, bukan karena bunga yang tinggi. Penyederhanaan prosedur dan akses pinjaman ke lembaga permodalan adalah solusi terhadap masalah tersebut.

Yang coba dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan subsidi kredit. Tingginya tingkat bunga pasar yang memberatkan para pengusaha, sebagai akibat dari krisis ekonomi, adalah alasan di belakangnya. Namun ada yang sempat terlupakan oleh pembuat kebijakan tersebut. Ketika tingkat bunga simpanan mencapai 40%, sementara bunga pinjaman disubsidi menjadi hanya 13%, adalah suatu rasionalitas apabila penerima kredit lebih memilih untuk mendepositokan uangnya di bank dan menerima keuntungan dari selisih bunga.

Masalah kedua adalah ketidakseimbangan informasi (market failure). Dengan sumber daya yang dimiliki, wajar jika pengusaha besar lebih memiliki informasi yang cukup tentang kondisi pasar. Pemerintah dalam hal ini bisa berperan untuk menjadi penyedia informasi, atau memperkecil biaya transaksi yang dihadapi oleh PKM.