Membela Pasar

Liputan6 Online -- Menjelang pengumuman kabinet SBY-Boediono, juga beredar pertanyaan seputar komposisi tim ekonomi. Pertanyaan yang cukup banyak terlontar: apakah SBY-Boediono akan mempercayakan kebijakan ekonomi pada ekonom pembela pasar? Saya tidak tahu apa masalah dengan menjadi pembela pasar. Tepatnya, saya tidak tahu apakah pasar memang perlu dibela (dari apa?). Amartya Sen, pemenang Nobel ekonomi 1998, dalam Development as Freedom menulis, “To be generically against markets would be almost as odd as being generically against conversations between people. . .The freedom to exchange words, or goods, or gifts does not need defensive justification in terms of their favorable but distant effects.”

Artinya, kita semua seharusnya secara intrinsik membela pasar. Tapi, mengapa? Saya coba menuliskan apa yang dimaksud dengan “pasar” dalam teori ekonomi, dan mengapa (mayoritas) ekonom percaya/membela pasar.

* * *

Dalam ilmu ekonomi, “pasar” adalah sebuah mekanisme alokasi dan koordinasi. Alokasi dibutuhkan karena sumber daya terbatas; koordinasi diperlukan untuk mengelola interaksi sekian banyak individu dengan kepentingan berbeda terkait sumber daya yang terbatas itu. Dan, harap diingat, semua ingin memaksimalkan “keuntungan” pribadi dari interaksi tersebut.

Pasar bukan satu-satunya mekanisme alokasi dan koordinasi. Alokasi dan koordinasi bisa dijalankan dalam sistem ekonomi komando atau perencanaan terpusat. Contoh empirisnya adalah berbagai peradaban besar di masa lalu, juga eksperimen Uni Soviet. Adakalanya pasar adalah mekanisme yang dijalankan di tingkat makro, tapi pelaku ekonomi memilih berinteraksi di luar pasar pada lingkup lebih sempit. Contoh paling jelas adalah bagaimana anggota keluarga, komunitas, atau bahkan perusahaan, menyelesaikan problem alokasi dan koordinasi tanpa lewat mekanisme pasar.

Lalu, mengapa pasar? Karena ia menawarkan dua hal: skala dan efisiensi. Mekanisme nonpasar bisa berjalan efektif dalam lingkup yang terbatas, dan saat sesama pelaku bisa saling mengidentifikasi. Jika kondisi ini terpenuhi, semua pelaku bisa menerapkan semacam aturan main informal. Problem akan timbul jika skala transaksi meningkat, jumlah pelaku makin banyak, kepentingan makin beragam, dan intensitas transaksi makin tinggi. Apalagi, jika hubungan antarpelaku makin tidak personal. Solusi nonpasar tidak lagi bisa berjalan efektif.

Ekonomi komando atau perencanaan terpusat, di sisi lain, memerlukan sumber daya yang besar (kekuasaan, aparat, birokrasi) untuk bisa berjalan dan berkelanjutan. Problem lain adalah sistem ini membatasi, bahkan meniadakan, kebebasan individu untuk melakukan transaksi sukarela. Dua problem ini yang menjelaskan mengapa sistem ini tidak bisa bertahan dalam sejarah peradaban manusia.

Mekanisme pasar, sementara itu, mengatasi problem koordinasi dalam skala besar tanpa memerlukan sumber daya yang besar. Selama hak milik terdefinisikan dengan jelas dan individu dimungkinkan melakukan transaksi sukarela, mekanisme pasar akan menuntun para pelaku untuk menemukan titik keseimbangan optimal.

* * *

Bukan berarti mekanisme pasar tidak bermasalah. Pasar tidak selalu eksis. Meski eksis, pasar tidak selalu bekerja sempurna. Ada saja kondisi ketika salah satu asumsi pasar yang sempurna tak terpenuhi. Entah itu adanya eksternalitas, barang publik, skala ekonomi, informasi yang tidak simetris, problem koordinasi, hingga perilaku strategis.

Jika transaksi terjadi dalam pasar yang tidak sempurna, keputusan yang diambil individu bukan yang optimal. Karena informasi yang tidak simetris, misalnya, kita sering membayar terlalu mahal untuk sebuah mobil bekas. Kemungkinan lain, optimal secara individu, belum tentu optimal secara sosial (buat seluruh individu). Problem koordinasi dan barang publik membuat investasi di bidang infrastruktur fisik atau sosial, sebagai contoh, lebih rendah daripada seharusnya.

Jika bekerja dengan baik, pasar juga tidak lepas dari masalah. Isu keadilan distributif adalah problem klasik. Pasar mungkin memberikan hasil transaksi optimal, tapi belum tentu “adil.” Masalah lain terkait dengan asumsi para pelaku yang rasional. Adakalanya faktor kognitif, emosi, dan aspek-aspek psikologis lain mempengaruhi keputusan pelaku pasar secara signifikan. Ini yang menyebabkan proses pencarian keseimbangan pasar bisa gagal, seperti yang sekarang kita lihat di pasar finansial.

* * *

Kalau pasar punya masalah, mengapa ekonom tetap percaya pada pasar? Jawaban sederhananya, karena belum ada sistem lain yang menawarkan solusi lebih baik.

Betul, pemahaman tentang mekanisme pasar itu sendiri perlu terus dikritisi, dikaji ulang, disesuaikan dengan konteks spesifik, dan dimutakhirkan. Kabar baiknya, semua proses ini sudah terjadi, dan masih terus terjadi. Di awal abad 20, pemikiran John Maynard Keynes mengubah paradigma klasik bahwa siklus bisnis bisa diperhalus lewat kebijakan pemerintah. Dekade 1960-1970-an, era Keynesian bisa dibilang berakhir ketika aliran ekspektasi rasional menunjukkan kebijakan pemerintah pada dasarnya tidak efektif karena pelaku ekonomi akan selalu mengantisipasi apa yang akan dilakukan pemerintah dan menyesuaikan perilakunya. Singkat kata, pemerintah tidak perlu repot-repot mengutak-atik ekonomi, cukup menjadi regulator.

Tapi di periode yang hampir sama, lahir juga pemikiran tentang sebab-sebab kegagalan pasar, yang justru menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah bisa membuat pasar lebih efisien. Lalu di dekade 1980-1990-an, berkembang pemikiran bahwa efisiensi dalam pasar tidak bisa dilepaskan dari aspek kelembagaan. Institusi sosial dan politik yang kuat dibutuhkan supaya mekanisme pasar bisa menjamin bahwa insentif individu bisa sejalan dengan kepentingan sosial. Di periode itu berkembang juga studi-studi multidisiplin, yang menunjukkan bagaimana psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu hukum memperkaya pemahaman tentang cara individu mengambil keputusan ekonomi.

Singkatnya, ada keberagaman pemikiran dan heterodoksitas di kalangan ekonom “kaum pembela pasar,” lebih majemuk daripada yang banyak dipersepsikan.

* * *

Ada argumen lain yang sering disampaikan para pengritik mekanisme pasar. Bukan pasar per se yang mereka tolak, tapi pasar tidak boleh dibiarkan tanpa kendali. Dan, itu menjadi tanggung jawab pemerintah.

Milton Friedman pernah mengatakan, dibutuhkan pemerintah yang kuat untuk menjaga kebebasan individu. Implikasinya, pasar yang efisien memerlukan pemerintah. Artinya, secara generik semua setuju bahwa tidak ada dikotomi antara pasar dan pemerintah.

Ketika mulai masuk ke persoalan “mengendalikan” dan “tanggung jawab pemerintah,” analisis mulai jadi rumit dan kita perlu hati-hati. Apa yang dimaksud dengan mengendalikan pasar? Apa instrumennya? Pertanyaan sebelum itu: apa yang membuat pasar harus dikendalikan?

Tak ada jawaban generik. Kebutuhan untuk mengintervensi pasar timbul dari masalah yang spesifik. Untuk itu kita perlu tahu mengapa pasar bisa gagal untuk satu kasus yang spesifik. Keterbatasan akses petani pada kredit dan rendahnya partisipasi sekolah di kalangan miskin adalah dua problem yang dihasilkan kegagalan pasar. Tapi penyebab kegagalan pasar di dua hal itu berbeda, sehingga pendekatan kebijakan yang diperlukan juga berbeda.

Dalam beberapa masalah lain, meski penyebab kegagalan pasar bisa diidentifikasi, solusinya belum tentu berupa intervensi. Contoh agak ekstrem adalah sistem kasta di India yang menjadi sumber sejumlah masalah. Tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa menghapuskan sistem ini hingga sekarang. Tapi pemerintah bisa membuat pasar tenaga kerja bekerja dengan baik, sehingga muncul permintaan tenaga kerja kepada kasta rendah yang memungkinkan mereka memiliki penghasilan yang cukup.

Jadi, sekali lagi, ada masalah apa dengan “pembela pasar”? Atau, kalau tidak suka dengan pembela pasar, siapa yang sebaiknya menjadi anggota tim ekonomi pemerintah? Ekonom atau bukan?