Isu Ekonomi dalam Kampanye

Liputan 6 SCTV Online -- Di setiap pemilihan presiden AS, ekonomi selalu menjadi isu penting, kalau bukan yang paling menentukan. Ronald Reagan mengalahkan Jimmy Carter di 1980 setelah berhasil meyakinkan rakyat AS bahwa pajak yang tinggi dan campur tangan pemerintah yang terlalu besar adalah penyebab resesi ekonomi. Pada 1992, giliran Clinton dengan jargonnya “It’s the economy, stupid!” berhasil menunjukkan tidak kompetennya Presiden Bush Senior dalam menangani ekonomi.

Pada 2008, meski diakui karisma menjadi faktor utama, kemenangan Obama atas McCain tidak lepas dari kemampuannya meyakinkan pemilih dalam menjual rencana ekonominya dibanding McCain. Soal seberapa jauh janji kampanye akan ditepati, itu satu hal. Namun pemilihan presiden AS tetap memberikan gambaran pada kita bagaimana isu ekonomi dimainkan. Ada tiga karakteristik utama yang selalu terlihat. Pertama, ada perbedaan cukup jelas antara orientasi ekonomi kandidat dari partai Republik atau Demokrat. Kandidat dari Republikan biasanya setuju peran pemerintah yang minimal, pajak yang rendah, probisnis dan properdagangan bebas. Sebaliknya, kandidat Demokrat menekankan perlunya peran pemerintah dalam kebijakan-kebijakan sosial dan penciptaan lapangan kerja, meski itu artinya membuat pajak harus dinaikkan dan perdagangan internasional harus diproteksi. Tentu dengan catatan.

Kedua, isu kampanye sifatnya spesifik dan substantif. Dalam pemilihan presiden lalu, misalnya, tema kampanye di bidang ekonomi mengerucut ke sejumlah isu: asuransi kesehatan, pajak, defisit anggaran dan langkah menangani krisis ekonomi. Selain empat isu itu, ada juga beberapa isu sampingan seperti kebijakan perdagangan bebas dan peran serikat pekerja. Di masing-masing isu, kandidat punya agenda, posisi, atau setidaknya strategi yang jelas untuk menyikapinya. Misalnya, dalam hal kesehatan, agenda Obama adalah meningkatkan jumlah penduduk AS yang memiliki asuransi. McCain, sementara itu fokus pada menurunkan biaya asuransi. Obama fokus pada meningkatkan pendapatan bersih pekerja lewat penurunan pajak; McCain berpendapat ekonomi harus digerakkan lewat pajak bisnis yang lebih rendah.

* * *

Di Indonesia, partai politik bisa dipetakan berdasarkan ideologi atau, setidaknya, posisi dalam isu-isu ekonomi. Jika yang diacu adalah platform partai, kita akan menemukan jargon semacam "nasionalisme kerakyatan," "sosialisme kerakyatan," atau "nasionalisme religius." Beberapa partai mengklaim mengusung platform Marhaenisme, Islam, atau Pancasila. Tapi jargon-jargon ini belum diturunkan menjadi agenda ekonomi yang komprehensif untuk ditawarkan pada pemilih.

Apakah situasi ini masih akan sama? Secara umum, jawabannya adalah ya. Parpol masih belum melihat platform ekonomi sebagai strategi terbaik untuk menarik pemilih. Bagaimana pemilih berafiliasi dengan sebuah partai masih lebih banyak dijelaskan oleh paternalisme politik atau budaya.

Tapi ada indikasi adanya perubahan mulai terlihat. Memang masih jauh dari situasi dimana partai politik bisa diidentifikasi dari posisi atau ideologi ekonominya. Tapi setidaknya, perubahan mulai terlihat dari bagaimana parpol-parpol memainkan isu ekonomi sebagai strategi kampanye. Partai Demokrat, sebagai contoh, dalam iklannya selalu mengedepankan berbagai data statistik untuk menunjukkan keberhasilan pemerintahan SBY.

Buat partai yang menjadi oposisi seperti PDIP, strategi terbaik tentu memberikan bantahan atas prestasi pemerintah. PDIP, yang pernah menjadi partai berkuasa sebelum ini, berusaha menunjukkan bahwa situasi ekonomi lebih baik di jaman Megawati (dan sedikit defensif dengan mengatakan bahwa Mega hanya sekali menaikkan harga BBM, bukan dua kali). Megawati juga melontarkan kritik atas kebijakan BLT, yang ia sebut sebagai "tidak mendidik karena membuat rakyat jadi pengemis." Menarik untuk berspekulasi apakah kalau Megawati kembali berkuasa ia akan merevisi kebijakan ini.

Partai baru seperti Gerindra atau Hanura juga tidak kalah melontarkan kritik atas prestasi pemerintah sekarang. Ketua umum Hanura, Wiranto, beberapa waktu lalu mempertanyakan statistik kemiskinan yang digunakan pemerintah. Gerindra membombardir publik dengan sejumlah iklan tentang agenda di bidang pertanian dan pemberdayaan pedagang kecil. Prabowo, ketua umum Gerindra, juga sempat mengritik alokasi dana BLT yang menurutnya akan lebih efektif digunakan untuk revitalisasi pertanian.

Terlepas dari validitas prestasi yang diklaim Partai Demokrat, maupun kritik tandingan dari partai-partai lain, tren ini menunjukkan bahwa debat kampanye di Indonesia sudah mulai bergeser ke level yang lebih substantif, bukan sekadar jargon normatif. Dan, kita bisa optimistis bahwa proses demokratisasi serta pembelajaran publik di Indonesia ada di jalur yang benar.